KABARBURSA.COM - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), berambisi memindahkan Ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim), atau Ibu Kota Nusantara (IKN). Kendati begitu, rencana pemindahan ibu kota dinilai akan terhambat oleh besarnya utang negara yang jatuh tempo pada tahun 2025 mendatang.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto meramal nasib proyek IKN yang 'Hidup Segan Mati Tak Mau'. Pasalnya, anggaran pemerintah untuk pembangunan IKN akan terhalang besarnya utang negara kendati Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan tersebut.
"Di sisi lain, secara realistis uangnya juga nggak ada gitu loh, nggak banyak uangnya yang bisa diinveskan untuk ke situ. Sehingga, mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau. Pokoknya, ada lah palingan Rp10 hingga Rp15 triliun tiap tahun dialirkan ke situ (pembangunan IKN)," kata Eko di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Meski tetap dianggarkan, Eko menilai pembangunan IKN tidak seakseleratif yang direncanakan. Menurutnya, sulit melakukan perpindahan ibu kota dalam jangka waktu yang relatif menengah sebagaimana yang direncanakan Jokowi.
"Saya juga belum pernah tuh melihat, event negara maju sekalipun, yang memindahkan ibu kota dengan segala macam ambisinya itu hanya dalam waktu yang jangka menengah," jelasnya.
Eko menegaskan, beban utang negara sebesar Rp800 triliun yang jatuh tempo pada tahun 2025 tidak bisa dinegosiasikan. Karenanya, anggaran pemerintah akan terlebih dahulu dialokasikan untuk membayar utang tersebut.
"Jadi pajak kita dimasukkan ke negara, terus dipotong dulu Rp800 triliun. Nggak boleh diotak-atik," tegasnya.
Dia menuturkan, anggaran pembangunan IKN bisa tetap dialokasikan melalui perubahan alokasi pada program pemerintah lainnya. Tetapi, kata Eko, alokasi anggaran untuk membayar utang tidak bisa lagi ditunda.
Di sisi lain, Eko juga mengungkap ada fenomena menarik di balik jumbonya utang negara. Dia menyebut, 70 persen utang negara merupakan Surat Berharga Negara (SBN). Seandainya pemerintah menunda pembayaran utang, kata dia, Indonesia akan dihakimi pasar internasional.
"Kalau kayak dulu mungkin bisa dinegosiasikan dengan lembaga-lembaga internasional dan lain-lain. Ini (utang) langsung dengan pasar. Ya, siap-siap kalau berhadapan dengan pasar tapi nggak komit (membayar), ya dihakimi," ungkapnya.
Lebih jauh, Eko memprediksi, IKN tidak akan mangkrak di pemerintahan selanjutnya. Hanya saja, kata dia, alokasi anggaran pemerintah untuk pembangunan IKN seadanya. "Jadi tidak dimatikan, tidak dimangkrakkan, tapi diberi anggaran alakardarnya, kayanya seperti itu yang terjadi," tutupnya.
Progres Pembangunan IKN
Sebagaimana diketahui, saat ini proyek lapangan upacara dan Istana Negara di IKN dibangun dengan kerja sama operasional (KSO) oleh PT PP dan PT Wijaya Karya (Persero). Adapun saat ini pembangunan tersebut telah berprogres hingga 77,9 persen, melebihi target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 73 persen.
Adapun pembangunan IKN sendiri dikebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan harapan bisa digunakan untuk melaksanakan upacara pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.
PT PP sendiri optimis bisa menyelesaikan proyek di IKN, terutama proyek lapangan upacara dan Istana Negara. PT PP mengklaim, keduanya akan selesai dan siap digunakan pada HUT ke-79 RI, 17 Agustus mendatang.
Sementara itu, PT Waskita Karya juga memiliki peran dan tanggung jawab yang dalam pembangunan Gedung Sekretaris Presiden. Adapun hingga saat ini, progres pembangunannya mencapai 91,12 persen, Kementerian Koordinator 3 yang meliputi bidang politik dan keamanan 80,14 persen, dan Kementerian Koordinator 4 bidang pembangunan manusia dan kebudayaan 85,22 persen.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengaku optimistis pembangunan dan penyediaan fasilitas penunjang pelaksanaan upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, bisa segera terselesaikan.
"Dengan masih menyisakan waktu sekitar sebulan, kami optimistis bisa menuntaskan arahan Presiden Joko Widodo agar lapangan upacara dan Istana Negara bisa selesai sesuai waktu," kata Erick, beberapa waktu lalu.
Di sisi lain, Erick juga mengaku pemerintah bersama BUMN tengah merencanakan pembangunan kawasan industri hijau di IKN. Pertamina sebagai penyedia jaringan gas menunjukkan komitmennya dalam penyediaan energi bersih di Ibu Kota Nusantara.
“Kita planing dalam 10-15 tahun sudah ada paling tidak titik industri, tapi green industrial estate,” ujar Erick. (And/*)