KABARBURSA.COM – Ekonom Bhima Yudhistira mengatakan ada sinyal negatif sebagai dampak dari mundurnya Kepala dan Wakil Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe. Sinyal negatif tersebut terkait keberlanjutan sejumlah proyek yang sedang berlangsung di sana.
“Ini cerminan kurang baik, sinyal negatif untuk kepastian proyek IKN, terutama bagi pemerintah baru,” kata Bhima seperti dikutip dari Tempo, Senin, 3 Juni 2024.
Bhima, yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), berpendapat bahwa situasi tersebut akan menimbulkan banyak keraguan dari investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya. Apalagi keduanya mundur ketika baru dua tahun menjabat. Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo melantik Bambang dan Dhony pada 10 Maret 2022.
Misteri Mundurnya Petinggi IKN
Keputusan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk hengkang dari OIKN, menimbulkan tanda tanya besar. Beberapa pihak mengkaitkannya dengan hal-hal seperti tertundanya gaji selama 11 bulan hingga tingginya target yang diberikan pemerintah.
Salah satunya Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan. Menurut dia, tidak ada yang tahu pasti mengenai alasan mundurnya ketua dan wakil ketua OIKN itu. Hanya saja, siapapun orang yang berada pada posisi tersebut akan gemetar dengan tingginya target yang diberikan.
“Ada banyak masalah yang harus dihadapi otorita IKN dalam mengerjakan proyek ibu kota baru ini. Selain target, ada banyak masalah yang harus dihadapi, seperti protes-protes masyarakat adat yang belakangan semakin keras,” kata Daniel, hari ini.
Belum lagi terkait target persiapan HUT Kemerdekaan RI yang dianggap tidak begitu realistis. Bisa saja target dipenuhi hanya sekadar untuk upacara. Sebab pada faktanya akan sulit memenuhi target kepindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kesiapan IKN sebagai ibu kota pada 17 Agustus 2024.
Di akhir komentar, Daniel menyampaikan pesan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria Raja Juli Antoni agar kuat dan tidak gemetar dengan target yang diberikan pemerintah.
Tugas Baru untuk Bambang
Usai mundur dari jabatannya sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono segera mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi. Beliau rencananya akan menugaskan Bambang untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN.
“Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” kata Mensesneg Pratikno melalui pesan singkat kepada Antara, Senin, 3 Juni 2024.
Dia juga menegaskan, pengunduran diri keduanya bukanlah sesuatu yang mendadak. Jauh-jauh hari telah ada pembicaraan, hanya saja Keppres menanggapi permintaan tersebut baru terbit saat ini.
Tentang Bambang Susantono
Bambang lahir di Yogyakarta pada 4 November 1963. Ia dilantik sebagai Kepala OIKN oleh Presiden Jokowi pada Maret 2022. Sebelumnya, Bambang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode 2007-2010.
Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) periode 2004-2010. Programnya saat itu adalan sistem transportasi yang humanis.
Di tingkat internasional, Bambang pernah menjabat sebagai Vice President Eastern Asia Society of Transportation Studies (EASTS) dan anggota Board of Trustees untuk The SouthSouthNorth (SSN) Foundation di Cape Town, Afrika Selatan, yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan.
Basuki: Tidak Ada Masalah
Sebagai pengganti Bambang, Presiden menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala OIKN. Menjawab tugas barunya itu, Basuki mengaku belum membicarakan pergantian kepengurusan kepada para investor. Namun ia yakin, perubahan kepemimpinan tidak menghilangkan kepercayaan pemilik modal di IKN.
“Saya kira tidak ada masalah. Mudah-mudahan justru meningkatkan kepercayaan karena yang menggantikan adalah Menteri dan wakil Menteri,” jawab Basuki di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Dirinya juga meyakini tidak aka nada dampak berarti pada Pembangunan di sana. Sebab, yang membiayai Pembangunan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang saat ini sudah mencapai 80 persen pada Pembangunan tahan pertama dan kedua.
“Nanti Pak Presiden kalau ke sana sudah tidak menginap lagi di arena camping, tapi sudah di rumah jabatan Menteri. Artinya, kita sudah siap,” tegasnya.
Hal ini diiyakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
“Laporan per 25 April 2024, telah mengalami kemajuan hingga 80,82 persen dari target Pembangunan tahap awal dengan berkonsentrasi pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),” ucap Suharso.(*)