KABARBURSA.COM - Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menetapkan anggaran belanja pendidikan untuk tahun 2025 berkisar antara Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp76,7 triliun atau sekitar 11,53 persen dibandingkan dengan anggaran pendidikan dalam APBN 2024.
Anggaran tersebut tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin, 20 Mei 2024.
"Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan, anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan berkisar antara Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran pendidikan 2025 akan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan, termasuk dalam hal peningkatan gizi anak sekolah. Selain itu, anggaran ini juga akan diarahkan untuk memperkuat mutu sekolah, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan angka partisipasi PAUD dan perguruan tinggi, serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan pendidikan vokasional.
"Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha atau link and match," tambah Sri Mulyani.
Dalam APBN 2024, anggaran pendidikan tahun ini difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Anggaran tersebut diarahkan untuk menghadirkan pendidikan berkualitas melalui perbaikan infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan.
Sebagai tambahan, dalam rancangan tahun 2025, anggaran pendidikan akan dimanfaatkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Hal ini sejalan dengan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yang mencanangkan pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta program bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji rencana pelaksanaan program makan siang gratis yang berpotensi mirip dengan program Belanja Operasional Sekolah (BOS) dan memastikan program tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
"Pengorganisasian pelaksanaan program makan siang gratis bisa saja mengikuti penerapan BOS yang sudah ada. Pemerintah sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan dana BOS," jelas Suharso setelah acara Musrenbang 2024 di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.