KABARBURSA.COM – Pemerintah mencatat hasil penilaian terbaru dari Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level investment grade ‘BBB’, meskipun outlook direvisi dari Stable menjadi Negative.
Pemerintah menilai hasil tersebut sebagai momentum untuk memperkuat konsistensi kebijakan ekonomi dan mempercepat reformasi struktural.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dipertahankannya peringkat BBB mencerminkan pengakuan atas fundamental ekonomi nasional yang tetap solid.
“Pemerintah menghargai penilaian Fitch Ratings yang kembali menempatkan Indonesia dalam kategori investment grade. Revisi outlook menjadi Negative kami jadikan dorongan untuk semakin memperkuat konsistensi kebijakan, memperluas basis penerimaan negara, dan mengakselerasi reformasi struktural,” ujar Airlangga.
Dalam laporannya, Fitch menyoroti sejumlah kekuatan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sekitar 5 persen per tahun, tertinggi di antara negara-negara peers dengan kategori BBB dan sekitar dua kali lipat dari median kelompok tersebut.
Selain itu, rasio utang pemerintah terhadap PDB dinilai relatif rendah dibandingkan negara setara, mencerminkan disiplin fiskal yang terjaga. Fitch juga memberikan penyesuaian kualitatif positif (Qualitative Overlay +1 notch) sebagai pengakuan atas stabilitas makroekonomi dan prospek pertumbuhan jangka menengah Indonesia.
Indonesia juga tercatat tidak pernah melakukan restrukturisasi utang publik dalam lebih dari dua dekade terakhir, yang menjadi indikator kredibilitas pengelolaan fiskal.
Merespons revisi outlook tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat reformasi struktural, terutama di sisi penerimaan negara. Reformasi perpajakan medaHilirisasisitasi sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak terus diperkuat guna meningkatkan administrasi dan kepatuhan pajak.
Di sisi lain, agenda hilirisasi industri dan optimalisasi aset negara diperkuat melalui Danantara untuk mendorong investasi di sektor mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Langkah ini diarahkan untuk memperkuat struktur ekspor Indonesia agar lebih berbasis produk bernilai tambah tinggi serta mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga global.
Pemerintah juga menegaskan komitmen terhadap kerangka fiskal yang berlaku, termasuk menjaga batas defisit anggaran maksimal 3% terhadap PDB sebagai jangkar kebijakan fiskal nasional.
Seluruh program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan percepatan pembangunan infrastruktur, disebut dirancang dalam koridor fiskal yang terukur dan berkelanjutan.
Di sisi moneter, Bank Indonesia tetap menjalankan kebijakan secara independen dengan fokus menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, serta memperkuat koordinasi dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Pemerintah juga melanjutkan reformasi iklim investasi dan tata kelola melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan perizinan, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 guna memberikan kepastian berusaha.
Penguatan agenda pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki persepsi risiko dan meningkatkan daya tarik investasi.
“Indonesia telah melewati berbagai tantangan global dengan fundamental yang semakin menguat. Kami optimistis konsistensi kebijakan dan akselerasi reformasi struktural akan membawa Indonesia kembali ke outlook yang positif, dan pada saatnya ke peringkat yang lebih tinggi,” tutup Airlangga.
Dengan tetap terjaganya status investment grade, pemerintah menilai fondasi ekonomi Indonesia masih kuat, meski tantangan global dan risiko eksternal tetap menjadi perhatian dalam jangka menengah.(*)