Gabung OECD, Mampukah Indonesia Keluar dari Bayang China?

KABARBURSA.COM - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti manfaat langkah Indonesia bergabung dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Tim Riset INFID Angelika Fortuna Dewi Rusdy, menyampaikan bahwa perdagangan Indonesia dengan China saat ini jauh lebih besar dibandingkan dengan negara anggota OECD seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan lainnya.

Dari kajiannya, investasi dari China ke Indonesia tidak selalu membawa dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Dengan bergabung ke OECD, Indonesia diharapkan bisa mengurangi ketergantungan ekonomi pada China dan menyeimbangkan dominasi China dalam kelompok BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Angelika menekankan bahwa motif ekonomi geopolitik Indonesia masuk ke OECD adalah untuk menyeimbangkan investasi dari China.

Bergabung dengan OECD juga membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas dibandingkan dengan BRICS. Namun, INFID menekankan pentingnya memastikan bahwa ekspor Indonesia ke negara anggota OECD tidak hanya berupa bahan mentah, tetapi juga barang jadi, untuk mencegah Indonesia menjadi sekadar negara penyedia bahan baku mentah. Saat ini, ekspor Indonesia ke negara anggota OECD masih didominasi oleh bahan mentah dan setengah jadi seperti batubara, kayu, karet, kertas, CPO, dan tembakau.

Angelika mencatat perlunya kehati-hatian dalam mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, agar potensi ini tidak menjadi tantangan atau bahkan bahaya bagi Indonesia.

Peluang Industri Semikonduktor

Pemerintah Indonesia sedang mendorong mesin ekonomi baru untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan fokus pada pengembangan industri semikonduktor. Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, menyatakan bahwa dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), tim OECD telah datang ke Indonesia untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di sektor semikonduktor.

Tim OECD yang dipimpin oleh Ekonom Senior Guy Lalanne, bersama tiga ekonom lainnya, bertujuan untuk memahami ekosistem semikonduktor Indonesia dengan berinteraksi dengan berbagai lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan seperti industri, asosiasi, organisasi buruh, dan masyarakat sipil. Isu-isu yang dibahas meliputi kebijakan, konfirmasi data, serta identifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan industri semikonduktor.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari misi pencarian fakta oleh OECD untuk meninjau ekosistem semikonduktor Indonesia. Pertemuan empat hari di Jakarta dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga, asosiasi, pelaku industri, dan institusi pendidikan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Hammam Riza, yang juga Tim Ahli dalam Satuan Tugas Semikonduktor, menyatakan bahwa Indonesia serius dalam mempercepat pembangunan ekosistem semikonduktor dari hulu ke hilir, dengan fokus pada infrastruktur, keterampilan/sumber daya manusia, rantai pasokan, dan lingkungan pendukung.

Kegiatan misi pencarian fakta ini diakhiri dengan kunjungan lapangan ke Batam, Kepulauan Riau, untuk mengeksplorasi potensinya sebagai lokasi pengembangan industri semikonduktor. Tim OECD akan terus melakukan analisis mendalam terhadap ekosistem semikonduktor Indonesia selama enam bulan ke depan.

Tidak Sekadar Tarik Investasi

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, menyoroti bahwa meski OECD didominasi oleh perspektif ekonomi, aspek sosial juga menjadi perhatian penting. Dalam acara Diseminasi Publik bertajuk "Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD Dalam Perspektif Masyarakat Sipil" di Jakarta, ia menekankan pentingnya perlindungan sosial dan antikorupsi sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses aksesi Indonesia ke OECD.

Wahyu mencatat bahwa menarik investasi hanyalah salah satu dari banyak aspek yang harus diperhatikan, dengan sekitar 26 syarat yang harus dipenuhi Indonesia sesuai standar OECD untuk mendatangkan investasi. Persyaratan ini mencakup prinsip antikorupsi, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab tata kelola.

Ia juga menegaskan bahwa OECD bukan hanya ruang untuk menarik investasi besar ke Indonesia, tetapi juga ruang untuk memperbaiki berbagai aspek sosial dan tata kelola. Tantangan bagi pemerintah Indonesia termasuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dan memenuhi berbagai syarat lainnya yang mungkin melibatkan isu-isu seperti keragaman gender dan lainnya.

Dalam perspektif masyarakat sipil, OECD harus dipahami lebih dari sekadar peluang ekonomi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat berbagai aspek sosial dan tata kelola di Indonesia.

Kelola BUMN Sudah Tepat

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa tata kelola BUMN di Indonesia telah diakui sejalan dengan ketentuan yang dianut oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Pengakuan ini diperoleh berkat transformasi yang dijalankan oleh BUMN, termasuk penyederhanaan regulasi dari 45 aturan menjadi 3 aturan inti. Erick menekankan bahwa simplifikasi dan penataan regulasi ini bertujuan untuk mengantisipasi perubahan global sambil tetap mempertahankan landasan hukum yang kuat agar bisnis BUMN dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian (prudent).

Ia berharap terobosan ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi globalisasi, memungkinkan BUMN untuk tidak terkungkung dalam persoalan yang berulang, dan mampu mengantisipasi perubahan cepat dengan kebijakan dan keputusan yang bijak. Erick menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan dorongan bagi percepatan BUMN agar mampu bersaing di kancah internasional, selain skala nasional.(*)