KABARBURSA.COM - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengklaim banyak pihak yang antusias menyambut program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Gairah masyarakat, kata Muzani, tidak terlepas dari niat Prabowo-Gibran yang hendak mewujudkan swasembada pangan. Di berbagai daerah, kata dia, banyak orang yang beralih pada usaha di sektor pertanian.
"Di mana-mana orang mulai ingin beralih menjadi peternak susu. Di mana-mana orang mulai beralih bagaimana membuat ayam petelur. Di mana-mana orang mulai bersemangat untuk menanam sayur," kata Muzani dalam sebuah seminar Fraksi Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024.
"Di mana-mana orang ingin berpikir bagaimana menjadi supplier bagi kebutuhan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Dan di mana-mana orang bertanya kapan program itu bisa dimulai," sambungnya.
Muzani menegaskan, program itu menjadi bagian dari misi Prabowo-Gibran untuk mewujudkan swasembada pangan. Sementara saat ini, Prabowo-Gibran tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi janji kampanyenya.
"Beliau sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana melangkah lebih jauh mewujudkan janji-janji kampanye. Dan salah satu janji kampanye yang sedang beliau garap secara sungguh-sungguh adalah swasembada pangan, termasuk makanan bergizi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman optimis, pembangunan di sektor pertanian saat ini akan membawa Indonesia kembali mencapai swasembada, bahkan menjadi lumbung pangan dunia dalam waktu dekat.
Amran menuturkan, salah satu pencapaian di pertanian saat ini adalah mengembalikan posisi RI sebagai negara penghasil pangan dunia, di mana Indonesia berhasil mengekspor 50 ribu ton jagung ke Filipina.
"Alhamdulillah, sekarang kita sudah ekspor yang mana dulu kita impor. Kemarin kita ekspor jagung 50 ribu ton dari Gorontalo ke Filipina. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kekurangan pangan," katanya.
Amran menyebut, pemerintah akan terus melakukan mitigasi risiko dari ancaman gelombang panas dunia yang dapat menurunkan produksi jika tidak diantisipasi. Salah satunya melalui program pompanisasi yang diklaim menjadi solusi cepat meningkatkan produksi dan mendukung rencana cetak sawah baru seluas 3 juta hektare.
"Kita melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, lalu kita mencetak sawah baru 3 juta hektare. Ke depan, Insya Allah, Indonesia akan swasembada pangan dan bisa menjadi lumbung pangan dunia," katanya.
Masuk RAPBN 2025
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani resmi menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis. Adapun ketetapan anggaran itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.
Dia mengaku, alokasi anggaran itu telah disetujui Prabowo dengan realisasi secara bertahap di mulai sejak tahun 2025. "Beliau (Prabowo) setujui pelaksnaaan program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau (di) 2025 disepakati alokasi sekitar Rp71 T di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi persnya, Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono menyebut, alokasi anggaran program itu lahir dari kesepakatan pemerintah saat ini dan pemerintah yang akan datang. Namun demikian, dia menekankan, alokasi tersebut tetap akan melewati siklus APBN di DPR.
“Tadi angka Rp 71 triliun yang sudah disampaikan adalah kesepakatan antara pemerintah sekarang, dan pemerintah yang akan datang. Tentunya kita harus menunggu proses siklus APBN di DPR nanti itu juga penting digarisbawahi,” kata Thomas di Jakarta, Senin, 24 Juni 2024.
Dia menuturkan, melalui besaran anggaran hingga Rp71 triliun pihaknya berkomitmen untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis itu secara bertahap. Selain itu, dia juga menekankan prinsip belanja berkualitas. Kemudian, pihaknya juga berupaya mengejar target program itu 100 persen secepat mungkin.
“Kuncinya bertahap tapi juga tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas dan tentunya kita ingin mencapai target 100 persen secepat mungkin dengan prinsip bahwa postur fiskal menjadi prinsip utama,” jelasnya.
Catatan Kritis
Pengamat Pertanian CORE Indonesia, Eliza Mardian menegaskan, jangan sampai program Makan Bergizi Gratis membebani proses distribusi rantai pasok yang saat ini dalam kondisi yang carut-marut, menjadi semakin berantakan.
"Jangan sampai ada program ini malah membuat distrubusi yang saat ini masih karut-marut, makin berantakan karena kurangnya manajemen rantai pasok," kata Eliza kepada KabarBursa, Selasa, 25 Juni 2024.
Apalagi, kata Eliza, pogram Makan Bergizi yang rencananya akan dilaksanakan di beberapa lokasi ini, berpotensi mengerek harga komoditas di masing-masing daerah lantaran terbatasnya suplai.
"Disparitas harga antar daerah saat ini cukup tinggi, sehingga jangan sampai diperparah akibar salah tata kelola," ungkapnya.
Eliza pun menekankan, mestinya program Makan Bergizi Gratis ini menjadi sarana penyeragaman pangan dan mengangkat menu berbasis pangan lokal. Dia meyakini, hal itu dapat menurunkan angka impor bahan pangan, termasuk beras.
"Impor beras ini kan sebetulnya diperuntukkan cadangan pemerintah karena bulog nggak bisa optimal nyerap beras petani. Terpaksa jadinya memenuhi cadangan beras pemerintah dari impor. Pemerintah mengimpor untuk melakukan stabilisasi harga dan pasokan di pasar," tutupnya.
Sementara itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori meyakini, program Makan Bergizi Gratis dapat menciptakan dampak ganda atau multiplier effect yang sangat besar dan luas. Hal ini yang membuka peluang terlibatnya peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
"Baik buat UMKM maupun sektor logistik, distribusi/pengangkutan, pertanian dan lain-lain," kata Khudori saat dihubungi Kabar Bursa, Selasa, 25 Juni 2024.
Kendati begitu, Khudori menyebut multiplier effect ini bergantung pada desain program Makan Bergizi Gratis. Seandainya program ini diorientasikan bagi UMKM atau pelaku usaha sekitar, multiplier effect itu bisa dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi rakyat.
"Kalau program diorientasikan dengan mayoritas melibatkan UMKM, pelaku usaha sekitar, bahan baku lokal, pangan lokal, tentu dampak bergandanya luas dan besar. Dampak berganda akan sempit dan kecil jika program dirancang sebaliknya," jelasnya. (and/prm)