KABARBURSA.COM - Situasi terkait ketersediaan dan harga beras di Indonesia hari ini, Senin, 12 Februari 2024, mengalami tantangan yang signifikan. Aprindo, melalui Ketua Umumnya, Roy Nicholas Mandey, menyatakan bahwa ritel modern mengalami kesulitan dalam mempertahankan stok beras yang stabil karena minimnya pasokan dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, berupaya meningkatkan penyaluran beras SPHP hingga dua kali lipat secara tahunan, dengan memperluas jalur distribusi hingga ke ritel modern.
Kenaikan harga beras komersial di ritel modern disebabkan oleh minimnya produksi akibat El Nino serta aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Zulkifli Rasyid, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang, menyebutkan bahwa kenaikan harga beras juga dipicu oleh faktor psikologis pedagang dan masa kampanye menjelang Pemilu 2024.
Pemerintah membantah bahwa kenaikan harga beras dipicu oleh aksi partai politik yang memborong bahan pokok tersebut untuk dijadikan alat peraga kampanye.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa harga bahan pangan dunia sedang naik karena ketegangan geopolitik global. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, pemerintah menyalurkan bantuan sosial, seperti program penyaluran beras sebanyak 10 kilogram ke 22 juta Keluarga Penerima Manfaat dengan target hingga Juni 2024.
Upaya stabilisasi harga beras dilakukan oleh Perum Bulog melalui program SPHP dan penyaluran beras komersial. Badan Pangan Nasional menginstruksikan Bulog untuk menggelontorkan beras komersial sejumlah 200.000 ton bulan ini, dengan sebagian fokus disalurkan ke DKI Jakarta.
Tantangan dihadapi dalam menjaga harga beras di hilir dan hulu, terutama menjelang panen raya yang dimulai pada Maret 2024. Upaya diperlukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras pada masa mendatang, termasuk melalui pengaturan pasokan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan demikian, situasi beras di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam ketersediaan stok dan harga, yang dipengaruhi oleh faktor produksi, regulasi pemerintah, serta dinamika politik dan geopolitik.
Upaya stabilisasi harga dan peningkatan ketersediaan stok menjadi fokus utama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.