KABARBURSA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera mengumumkan hasil resmi Pemilu 2024 setelah menyelesaikan rekapitulasi suara di lima provinsi terakhir, yaitu Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya pada Senin, 18 Maret 2024. Setelah rekapitulasi selesai di lima provinsi tersebut, total rekapitulasi di 38 provinsi di Indonesia akan terselesaikan, memungkinkan KPU untuk menetapkan hasil resmi Pemilu.
Komisioner KPU, Idham Holik, menjelaskan bahwa ketika semua rekapitulasi selesai, Ketua KPU RI akan langsung menetapkan hasil Pemilu. Tim KPU dari lima provinsi terakhir dijadwalkan tiba di Kantor KPU Pusat pada hari Senin. Saat ini, rekapitulasi suara telah selesai di 32 provinsi, dan malam ini, KPU akan menyelesaikan rekapitulasi suara di Provinsi Papua Tengah, sehingga total provinsi yang selesai hari ini akan menjadi 33.
Hasil sementara menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, unggul di 30 provinsi, sedangkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, unggul di dua provinsi yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Sementara itu, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, belum terlihat unggul di provinsi mana pun.
Untuk melaksanakan Pemilu 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka melaksanakan seluruh tahapan Pemilu 2024. Total anggaran yang disediakan selama tiga tahun mencapai Rp71,3 triliun, dengan alokasi tahunan sebagai berikut: Rp3,1 triliun pada 2022, Rp30,0 triliun pada 2023, dan Rp38,2 triliun pada 2024.
Dengan keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di 30 provinsi, Prabowo dipastikan akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang, dan akan mengambil alih pemerintahan Jokowi. Berbagai tantangan ekonomi dan program akan dilakukan Prabowo guna mensejahterakan rakyat. Tetapi itu bukan tanpa kendala.
Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), berpolemik terkait program makan siang gratis. Menurutnya, anggaran untuk program ini sebaiknya ditiadakan. Hal ini disampaikan dalam konteks mengingat perlunya alokasi anggaran yang lebih efisien.
Sebelumnya, Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, ID FOOD, juga menyuarakan perluasan program Susu Gratis. Mereka menghitung bahwa untuk memenuhi program ini, diperlukan impor sebanyak 2,5 juta sapi perah. Polemik mengenai program makan siang gratis dan perluasan program Susu Gratis ini menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan anggaran dan penentuan prioritas program-program pemerintah dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat.
ID FOOD: Perlu Impor 2,5 Juta Sapi Perah buat Susu Gratis
Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, ID FOOD, menghitung bahwa untuk memenuhi program Susu Gratis yang diusung oleh calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperlukan impor sapi perah hingga 2,5 juta ekor.
Dirgayuza Setiawan, Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD, menyampaikan bahwa impor tersebut diperlukan karena Indonesia masih kekurangan populasi indukan sapi perah.
Saat ini, hanya terdapat sekitar 400 ribu sapi perah produktif di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan nasional, diperlukan peningkatan empat kali lipat dari jumlah tersebut, menjadi 1,2 juta ekor sapi perah.
“Belum termasuk tambahan kebutuhan untuk program susu gratis. Jika seluruh proteinnya berasal dari susu, maka diperlukan sekitar 2 hingga 2,5 juta sapi perah aktif,” ungkap Dirgayuza kepada media pada Kamis, 29 Februari 2024.
Dirgayuza menjelaskan bahwa program susu gratis sebelumnya juga pernah diusung oleh Presiden Soeharto, namun hanya bertahan sampai tanda tangan Letter of Intent dari International Monetary Fund (IMF).
“Kebijakan Presiden Soeharto itu dulu bertahan sampai di TTD LOI dari IMF di mana berbagai pasar yang kita miliki dibuat menjadi pasar bebas. Kembali saya belum tahu nanti kebijakan Presiden baru akan seperti apa,” tambahnya.
Meskipun demikian, Dirgayuza juga menunggu arah dan kebijakan pemberian susu gratis jika Prabowo dan Gibran terpilih sebagai presiden selanjutnya.
“Kami yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus menerus melakukan impor,” tandasnya.
Polemik Makan Siang Gratis, Indef: Mending Ditiadakan
Menurut Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef), anggaran untuk program makan siang gratis seharusnya tidak diambil dari sumber-sumber seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemangkasan subsidi BBM, atau menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai gantinya, Esther menyarankan agar anggaran untuk program tersebut lebih cocok berasal dari peningkatan penerimaan pajak.
Esther menjelaskan bahwa saat ini rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mencapai 37,95 persen, sementara rasio perpajakan terhadap GDP masih rendah, hanya sekitar 10 persen. Oleh karena itu, menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ruang fiskal. Dengan meningkatkan penerimaan pajak, anggaran untuk program makan siang gratis dapat diperoleh tanpa mengorbankan sektor-sektor lain seperti pendidikan atau subsidi BBM.
“Memang ini adalah program yang saya kritisi program makan siang gratis, susu gratis. Tapi kalau kita lihat lagi fiskal space-nya kita utang itu sudah hampir sekitar 37,95 persen porsinya utang terhadap PDB artinya porsi utang ini kan hampir separo 38 persen dari PDB sementara tax ratio kita baru sekitar 10 persen,” jelas Esther, Kamis 14 Maret 2024.
“Nah, ke depan tentunya ini pembiayaannya dari mana ya satu-satunya cara itu adalah meningkatkan fiskal space kita caranya bagaimana yaitu kalau kita lihat dari struktur APBN kita backgroundnya adalah pajak,” tambahnya.
Selanjutnya, jika anggaran untuk program makan siang gratis diambil dari dana BOS sangatlah tidak adil. Pasalnya porsi anggaran untuk pendidikan dalam APBN masih sedikit yakni 20 persen. Bahkan porsinya terhadap PDB hanya 2-4 persen.
“Saya dengar dari dana BOS itu lebih parah lagi, berarti karena itu mengurangi dana dari sektor pendidikan. Nah, ini masih sangat kecil dana untuk sektor pendidikan dibandingkan Indonesia dengan negara-negara lain sehingga ini memprihatinkan,” ujarnya.
Adapun jika program makan siang gratis memangkas subsidi BBM, maka akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi, bahkan mendorong inflasi lebih tinggi lagi.
“Terus kalau diambil dari subsidi BBM itu berarti tidak hanya meningkatkan biaya transportasi tapi itu akan mendorong ke arah inflasi. Karena kita tahu penyumbang inflasi terbesar itu dari biaya transportasi, akomodasi kemudian pangan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Esther mengusulkan lebih baik Pemerintahan yang baru nanti mengalokasikan anggaran untuk program lain yang lebih produktif dibandingkan program makan siang gratis.
“Lebih baik program tersebut itu diarahkan untuk program-program yang lebih produktif meskipun argumentasinya adalah untuk peningkatan pengembangan UMKM, biar UMKM kecipratan, cuman ribet nggak sih bagaimana nanti monitoring dan evaluasinya ketika program makan siang gratis itu di launching,” pungkasnya.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.