KABARBURSA.COM - PT Hutama Karya (HK) Persero telah mengumumkan rencananya untuk menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai berupa lahan di dua lokasi strategis, yaitu Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten, dan Plaju, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).
Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang dilakukan secara daring di Jakarta pada hari Selasa.
Secara rinci, Hutama Karya direncanakan akan menerima PMN Non-Tunai senilai Rp1,8 triliun untuk lahan di Karawaci dan Rp122 miliar untuk lahan di Plaju, Sumatera Selatan. Dengan penambahan ini, total nilai PMN Non-Tunai yang akan diterima oleh Hutama Karya mencapai Rp1,93 triliun. Lahan di Karawaci terletak di area prime di Lippo Karawaci dengan luas 17,3 hektare, sedangkan lahan di Plaju memiliki luas 20,1 hektare.
Hutama Karya berencana untuk mengembangkan tanah kosong di Karawaci sebagai master developer, menunjukkan komitmen mereka untuk memaksimalkan potensi lahan tersebut. Meskipun regulasi terkait PMN Non-Tunai masih menunggu peraturan pemerintah yang akan diterbitkan, Budi Harto optimis bahwa regulasi tersebut akan segera rampung tahun ini, sehingga Hutama Karya dapat memanfaatkan PMN tersebut untuk memperkuat permodalan mereka di sektor properti.
Manfaat dari PMN Non-Tunai ini tidak hanya dirasakan oleh Hutama Karya, tetapi juga memiliki dampak positif bagi perekonomian lokal, pemerintah, dan masyarakat. Bagi perusahaan, PMN ini akan meningkatkan kemampuan keuangan dan kapasitas operasional, sementara bagi pemerintah, ini akan membantu mengubah aset yang tidak produktif menjadi produktif, mengurangi beban pemeliharaan, serta memberikan kontribusi fiskal dan pajak. Bagi masyarakat, pengembangan lahan ini akan menciptakan peluang baru, seperti pembangunan properti dan penciptaan lapangan kerja.
Dengan langkah ini, Hutama Karya tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama di sektor konstruksi dan properti di Indonesia, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah dan nasional melalui pemanfaatan optimal aset negara.
Cadangan Investasi
PT Hutama Karya (Persero) mengumumkan rencananya untuk mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 dari Cadangan Investasi sebesar Rp1 triliun untuk pengembangan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung. Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI yang berlangsung secara daring di Jakarta pada hari Selasa.
Menurut Budi Harto, PMN ini sangat penting untuk memperbaiki struktur permodalan Hutama Karya dan meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melanjutkan penugasan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). PMN ini akan secara khusus didedikasikan untuk pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang-Betung, yang juga akan meningkatkan konektivitas backbone JTTS dari Bakauheni hingga Jambi.
Proyek ini membutuhkan total investasi sebesar Rp15,47 triliun, yang direncanakan sepenuhnya didanai melalui ekuitas. Ruas Tol Palembang-Betung ditargetkan akan selesai pada triwulan III tahun 2025, dengan tingkat pengembalian internal (IRR) sebesar 6,77 persen, menurut perhitungan internal.
Sebelumnya, Hutama Karya telah menerima sebagian dari PMN tahun anggaran 2024 periode I sebesar Rp13,42 triliun, dan kekurangannya akan dipenuhi dengan pengajuan PMN periode II dari Cadangan Investasi sebesar Rp1 triliun.
Penambahan PMN ini diharapkan dapat mempercepat progres pembangunan ruas Tol Palembang-Betung yang memiliki panjang sekitar 64 km. Langkah ini didukung oleh kajian eksternal yang menunjukkan bahwa pembangunan ini layak secara ekonomi dan akan membawa dampak positif berupa penurunan biaya logistik, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk Tahun Anggaran 2024 akan berfokus pada peningkatan struktur permodalan perusahaan guna mendukung pengusahaan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung.
Dari perspektif pemerintah, penambahan PMN ini diharapkan akan membawa manfaat besar seperti peningkatan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah sekitar dan meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera. Selain itu, ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.
Sementara itu, dari sisi perusahaan, penambahan PMN sebesar Rp1 triliun pada tahun 2024 akan memperkuat struktur permodalan Hutama Karya. Hal ini tidak hanya memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan penugasan pengusahaan Jalan Tol Trans Sumatera dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan kapasitas perusahaan untuk melakukan pengembangan usaha lebih lanjut.
Langkah ini strategis dalam konteks pengembangan infrastruktur di Indonesia, khususnya dalam mendukung konektivitas transportasi yang lebih baik di Pulau Sumatera. Dengan peningkatan investasi ini, diharapkan proyek pembangunan Ruas Jalan Tol Palembang - Betung dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah sekitar serta secara keseluruhan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.(*)