KABARBURSA.COM – Indonesia kembali mencatatkan surplus neraca perdagangan pada Maret 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai surplus mencapai USD4,33 miliar atau setara dengan sekitar Rp72,90 triliun (dengan kurs Rp16.831).
Jumlah ini naik dibandingkan Februari 2025 yang sebesar USD3,12 miliar. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Maret 2025, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD10,92 miliar.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pencapaian ini memperpanjang tren positif perdagangan luar negeri Indonesia.
“Indonesia mencatatkan surplus 59 bulan beruntun sejak Mei 2020,” ujar Amalia dalam konferensi pers di kantornya, Senin, 21 April 2025.
Surplus neraca perdagangan pada Maret 2025, kata dia, ditopang oleh sektor nonmigas yang menyumbang sebesar USD6 miliar. Komoditas utama yang mendongkrak kinerja ini antara lain lemak dan minyak hewan atau nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.
Sebaliknya, neraca perdagangan migas masih mencatat defisit sebesar USD1,67 miliar. “Komoditas penyumbang defisit adalah hasil minyak dan minyak mentah,” jelas Amalia.
Dari sisi ekspor, kinerja Indonesia tumbuh 3,16 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi USD23,25 miliar. Sementara nilai impor juga meningkat 5,34 persen YoY menjadi USD18,92 miliar.
Namun, dari semua angka tersebut, sorotan menarik datang dari kontribusi negara mitra dagang yang selama ini menopang surplus Indonesia. Amalia mengungkapkan bahwa India, Filipina, dan Amerika Serikat merupakan penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia dalam satu dekade terakhir.
“Surplus neraca perdagangan total tertinggi dengan Amerika Serikat terjadi pada tahun 2022 sebesar USD16,57 miliar,” ungkapnya.
Hingga kuartal I-2025, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat masih menunjukkan tren positif. Komoditas unggulan yang diekspor selama Januari hingga Maret 2025 mencakup mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) dengan nilai ekspor mencapai USD1,22 miliar atau 16,71 persen dari total ekspor ke AS.
Komoditas lainnya adalah alas kaki (HS64) sebesar USD657,9 juta (9,01 persen), pakaian dan aksesoris rajutan (HS61) sebesar USD629 juta (8,61 persen), serta pakaian dan aksesoris bukan rajutan (HS62) sebesar USD568 juta (7,78 persen). Selain itu, minyak sawit (HS15) juga masih menyumbang ekspor senilai USD507 juta (6,94 persen).
Menurut Amalia, hampir seluruh komoditas ekspor ke AS mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) naik sebesar 17,65 persen, alas kaki (HS64) naik sebesar 16,62 persen, pakaian dan aksesoris rajutan (HS61) naik sebesar 20,46 persen, dan pakaian bukan rajutan (HS62) naik sebesar 1,47 persen,” papar Amalia.
Proposal Kerja Sama Dagang
Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengajukan proposal kerja sama dagang kepada Amerika Serikat sebagai langkah strategis menghadapi rencana Presiden Donald Trump untuk menerapkan tarif resiprokal. Upaya ini dilakukan demi menjaga keberlanjutan ekspor nasional ke AS, yang selama ini menjadi salah satu pasar utama bagi produk unggulan Indonesia.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menekankan pentingnya peran ekspor ke AS dalam perekonomian luar negeri Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah proaktif dengan mengedepankan negosiasi bilateral.
"Kenapa kita harus bernegosiasi? Karena kalau kita tidak bernegosiasi, akhirnya kita juga akan berat dari sisi ekspor ke Amerika yang kita sebenarnya cukup besar jumlahnya," kata Aviliani dalam diskusi daring bertajuk Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia, pada Jumat, 11 April 2025.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pernah menyatakan bahwa sekitar 17 persen dari total perdagangan Indonesia berasal dari pasar AS, sedangkan sisanya—83 persen—berasal dari negara lain. Karena itu, menurut Aviliani, pemerintah berencana mengalihkan sebagian impor dari negara lain ke Amerika Serikat agar neraca perdagangan menjadi lebih seimbang.
"Jadi akhirnya policy adalah salah satunya memindahkan impor yang dari negara lain sebagian dipindahkan ke Amerika," lanjutnya.
Lebih lanjut, Aviliani menjelaskan bahwa kebijakan serupa juga mulai diterapkan oleh sejumlah negara lain sebagai respons terhadap tingginya tarif impor dari AS. Oleh karena itu, pendekatan bilateral dengan strategi yang matang menjadi langkah yang tidak bisa dihindari.
"Menurut saya hampir semua negara akan memberlakukan hal yang sama, sehingga negosiasi terkait dengan dagang itu harus dilakukan secara bilateral dari satu negara dengan negara lain," ujarnya.
Meski demikian, kebijakan tarif resiprokal yang diusulkan oleh Trump mengalami penundaan. Pemerintah AS memberikan masa tunggu selama 90 hari sebelum keputusan tersebut diberlakukan. Menurut Aviliani, jeda ini memberi ruang bagi Indonesia untuk menyiapkan strategi lanjutan.
"Kita lihat kemarin ada perubahan, di mana ketika akan diberlakukan Mei, sekarang 90 hari lagi. Mungkin saja setelah 90 hari lagi bisa diperpanjang atau bisa tidak. Artinya apa? Manajemen risiko dari pemerintah maupun dunia usaha itu harus tahu, kalau itu tidak diberlakukan lagi, apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau memang sudah diberlakukan 90 hari lagi, lalu apa yang harus dilakukan?" tutur Aviliani.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi ketidakpastian selama masa penundaan tersebut. Tanpa kolaborasi yang solid, dampak dari kebijakan ini dapat langsung dirasakan masyarakat luas.
"Kita harus bersama-sama, tidak bisa membiarkan pemerintah berjalan sendiri, dunia usaha berjalan sendiri. Akibatnya nanti dampaknya kepada masyarakat," ujarnya.(*)