KABARBURSA.COM - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) hingga 31 Desember 2024.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan, Budi Santoso, dalam jumpa pers pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024.
Budi Santoso menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport karena izin sudah diterbitkan.
"Karena izin ekspor habis pada 31 Mei, diperpanjang sampai 31 Desember 2024. Tidak ada masalah, jalan terus," ujarnya.
Masa izin ekspor sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Mei 2024. Namun, pemerintah memberikan relaksasi kepada perusahaan yang progres pembangunan smelternya telah mencapai lebih dari 50 persen per Januari 2023, termasuk Freeport Indonesia.
Budi memastikan bahwa tembaga merupakan salah satu dari lima komoditas yang izinnya diperpanjang hingga akhir tahun ini.
"Pada prinsipnya lima komoditas itu bisa diekspor, siapa saja yang memenuhi syarat," katanya.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa izin ekspor konsentrat tembaga akan kembali berjalan mulai Senin, 3 Juni 2024.
"Senin besok berjalan, kalau jumlahnya saya tidak hapal," katanya.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, telah mengajukan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga kepada pemerintah hingga Desember 2024.
Tony menjelaskan bahwa permintaan perpanjangan izin ekspor ini telah dibahas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Dia memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp 30 triliun jika izin ekspor konsentrat tembaga tidak diperpanjang.
"Jika kita tidak bisa ekspor, penerimaan negara akan berkurang kira-kira USD2 miliar atau setara dengan Rp30 triliun dalam periode Juni sampai Desember," ujar Tony Wenas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2024.
Keputusan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kelanjutan proyek-proyek penting yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.
Aturan Akuisisi 10 Persen Saham Freeport
Presiden Joko Widodo telah menyetujui kebijakan untuk mempercepat proses perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sehingga harus diajukan paling lambat 1 tahun sebelum habis masa berlakunya operasi produksi. Langkah ini diambil sesuai dengan revisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang memperbarui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara.
Kebijakan baru ini, yang diumumkan pada Kamis, 30 Mei 2024, mengubah peraturan sebelumnya yang memperbolehkan permohonan perpanjangan diajukan dalam rentang waktu 5 tahun sebelum berakhirnya izin atau paling lambat 1 tahun sebelum masa berakhirnya operasi produksi.
"Paling lambat 1 tahun sebelum masa berakhirnya operasi produksi, permohonan perpanjangan izin harus diajukan kepada Menteri," seperti yang disebutkan dalam Pasal 195B Ayat 3. Revisi PP No. 96/2021 menjadi dasar hukum yang penting untuk proses divestasi saham 10 persen dari PT Freeport Indonesia (PTFI).
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai akuisisi saham Freeport hingga mencapai total 61 persen oleh pemerintah melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), induk holding BUMN tambang, masih tertunda hingga revisi PP tersebut selesai.
Arya Mahendra Sinulingga, Staf Khusus III Menteri BUMN, mengatakan bahwa pembahasan masih menunggu revisi PP No. 69/2021.
Sementara itu, Kementerian Investasi/BKPM menyatakan bahwa proses divestasi PTFI masih berlanjut. Heldy Satrya Putera, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM, menjelaskan bahwa proses tersebut sedang berlangsung di berbagai tingkatan di kementerian.
"Hal ini sedang dibahas di berbagai level, mulai dari tingkat teknis, kemungkinan tingkat eselon satu, dan bahkan hingga tingkat menteri, serta dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan lainnya," ujar Heldy.
Kinerja PTFI 2019-2023
Kinerja PTFI dalam lima tahun terakhir mencerminkan dinamika dalam sektor pertambangan, termasuk fluktuasi harga komoditas, perkembangan operasional tambang, serta dampak dari kebijakan pemerintah dan kondisi pasar global.
Tahun 2019 adalah masa transisi bagi PTFI, karena perusahaan beralih dari penambangan terbuka (open-pit mining) ke penambangan bawah tanah (underground mining) di tambang Grasberg. Produksi tembaga dan emas menurun signifikan selama masa transisi ini. Pendapatan pun mengalami penurunan akibat produksi yang lebih rendah. Namun, investasi besar-besaran dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur tambang bawah tanah.
Pada tahun 2019 pula, pemerintah Indonesia, melalui PT Inalum, menyelesaikan akuisisi 51,23 persen saham PTFI, meningkatkan kontrol nasional atas sumber daya strategis ini.
Di saat COVID-19 atau sejak tahun 2020, pandemi berdampak pada operasional tambang, meskipun PTFI berhasil menjaga sebagian besar produksi tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Produksi tembaga dan emas mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan seiring dengan peningkatan operasi tambang bawah tanah. Harga tembaga yang lebih tinggi di pasar global membantu pendapatan PTFI meski produksi belum sepenuhnya pulih.
Produksi tembaga dan emas pada 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2020, karena tambang bawah tanah Grasberg mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi. Pendapatan meningkat didorong oleh kenaikan harga tembaga dan emas, serta peningkatan produksi. Di sisi lain, PTFI terus berinvestasi dalam pengembangan tambang bawah tanah dan infrastruktur pendukung.
Hingga 2022, produksi mencapai tingkat yang lebih stabil dengan kapasitas tambang bawah tanah terus meningkat. Harga komoditas yang kuat terus mendukung pendapatan PTFI, dan perusahaan melaporkan kinerja keuangan yang solid. PTFI meningkatkan upaya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dengan fokus pada mitigasi dampak lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal.
Produksi tembaga dan emas mencapai salah satu tingkat tertinggi dalam sejarah tambang, berkat operasi tambang bawah tanah yang telah mencapai kapasitas penuh mulai 2023. Pendapatan sangat kuat dengan harga tembaga dan emas yang tinggi di pasar global. PTFI mencatat rekor pendapatan dan laba bersih.
Sementara itu, PTFI memberikan kontribusi besar pada pendapatan negara melalui pajak dan royalti, serta menciptakan lapangan kerja dan investasi dalam infrastruktur lokal. Kontribusi PTFI pada devisa negara signifikan, dengan remitansi hasil ekspor tembaga dan emas yang mencapai angka miliaran dolar.
Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir, PTFI telah berhasil melakukan transisi besar dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah, meningkatkan produksi secara bertahap, dan mendapatkan manfaat dari harga komoditas yang kuat di pasar global. Perusahaan juga telah memperkuat hubungan dengan pemerintah Indonesia melalui kepemilikan mayoritas nasional dan berfokus pada keberlanjutan serta tanggung jawab sosial.