KABARBURSA.COM - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mengevaluasi kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Juni mendatang.
Keputusan tersebut akan diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk harga minyak dunia dan kondisi geopolitik global.
Presiden Jokowi menegaskan pentingnya menghitung dengan cermat dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memastikan kemampuan memberikan subsidi BBM yang berkelanjutan.
Dalam pernyataannya di Istora Senayan, Jakarta, Presiden Jokowi menekankan bahwa segala keputusan terkait harga BBM harus dilakukan dengan pertimbangan matang mengingat pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat luas.
Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi harga-harga lainnya dan, oleh karena itu, setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menahan kenaikan harga BBM hingga Juni 2024.
Keputusan ini didasarkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meringankan beban masyarakat pasca pandemi. Namun, gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS telah membuat beban anggaran subsidi BBM meningkat.
Arifin menambahkan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak terbebani tambahan biaya di tengah pemulihan ekonomi yang masih berlangsung.
Dengan demikian, evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait harga BBM setelah periode penahanan kenaikan berakhir pada Juni 2024.
Pengawasan BBM Subsidi
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Basuki Trikora Putra, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagai upaya untuk melindungi hak masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut.
Basuki menjelaskan bahwa BBM subsidi merupakan komoditas yang mendapat subsidi dari APBN, sehingga harus dipastikan penggunaannya tepat dan akuntabel.
“Kami harus menjaga kepentingan masyarakat yang berhak atas BBM subsidi. Penting untuk memastikan bahwa subsidi ini digunakan oleh mereka yang berhak dan membutuhkannya. BPH Migas terus melakukan pengawasan agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” ungkap Basuki dalam acara sinergi BPH Migas dengan Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul di Medan, Sumatera Utara, Jumat.
Menurutnya, BBM subsidi diberikan kepada sektor-sektor tertentu seperti transportasi darat dan air, usaha perikanan, pertanian, UMKM, serta layanan umum.
“BBM subsidi diberikan untuk sektor-sektor khusus seperti transportasi air untuk kapal pelayaran rakyat dan ASDP. Selain itu, juga untuk transportasi darat seperti kendaraan roda dua, bus, truk angkutan barang, dan kereta api. Ada juga untuk sektor usaha kecil, pertanian, serta layanan umum seperti rumah sakit dan pengelolaan sampah. Ini adalah kepentingan yang harus kita jaga,” jelas Basuki, yang akrab disapa Tiko.
BPH Migas juga telah menerbitkan peraturan untuk mempermudah penggunaan BBM subsidi, seperti Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Dengan penerbitan surat rekomendasi ini, diharapkan mempermudah stakeholder dalam mengawasi volume BBM subsidi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna BBM,” tambahnya.
Basuki juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan distribusi BBM subsidi dan melaporkan segala bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan yang mereka temui kepada pihak berwenang atau melalui Helpdesk BPH Migas.
“Kami mengajak masyarakat untuk aktif dalam pengawasan penggunaan BBM subsidi agar tepat sasaran. BPH Migas berharap masyarakat dapat melaporkan segala dugaan penyalahgunaan BBM melalui nomor pengaduan yang telah disediakan,” pungkasnya.
Pengembangan EBT
Pemerintah Indonesia dinilai perlu lebih agresif mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) untuk mensubstitusi bahan bakar minyak (BBM) di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Israel yang telah menciptakan ketegangan.
Faktor utama kekhawatiran itu, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, adalah potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga minyak, terutama karena Selat Hormuz di Iran merupakan jalur perdagangan vital untuk ekspor minyak dunia.
“Untuk itu, kita perlu mewaspadai dinamika harga energi fosil tersebut dengan mengurangi risiko impor minyak mentah dan mencari cara diversifikasi impor energi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 25 April 2024.
Sebab itu, sebagai contoh, pembangkit listrik diesel di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) dapat diganti oleh pemerintah dengan pembangkit energi terbarukan. Kemudian, Indonesia juga dapat meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati (BBN) dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam produksinya.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.