Kabinet Prabowo Dinilai Bakal bikin Bengkak Biaya

KABARBURSA.COM - Dalam persiapan membentuk kabinet pemerintahan yang baru, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan mendatang.

Namun, kekecewaan mulai terasa di kalangan masyarakat karena beberapa nama yang muncul bukanlah sosok yang dikenal karena keahlian profesional mereka, melainkan lebih pada balas jasa politik pasca pemilu.

Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, mengatakan bahwa Pembagian jabatan ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan secara moral, tetapi juga berpotensi menciptakan pemborosan anggaran yang signifikan.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat 18 Oktober 2024.

lanjutnya, dia mengatakan kondisi ini dapat memperparah situasi fiskal negara yang sudah rentan akibat jatuh tempo utang dan penurunan penerimaan pajak. Analisa Celios menunjukkan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga Rp1,95 triliun selama 5 tahun ke depan akibat koalisi gemuk.

"Angka ini belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor/gedung lembaga baru," ungkap dia.

Sementara, Peneliti Celios lainnya, Achmad Hanif Imaduddin mengatakan bahwa kerugian yang dihadapi negara akibat fenomena ini tidak hanya sebatas pada pemborosan fiskal tetapi juga memperlebar angka ketimpangan.

"Meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas, seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” terangnya.

Hanif menilai fenomena ini dapat menciptakan ketimpangan baru di masyarakat karena pejabat-pejabat tersebut mendapatkan keuntungan ganda dari posisi kekuasaannya.

Prabowo sebelumnya berargumen bahwa sebagai negara besar, Indonesia memerlukan banyak menteri untuk mengelola pemerintahan secara efektif.

Namun, argumen ini perlu dipertimbangkan dengan melihat komparasi konteks internasional. Amerika Serikat, dengan populasi sekitar 346 juta orang, hanya memiliki 15 eksekutif departemen setingkat kementerian.

Bahkan China sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia yang mencapai lebih dari 1,4 miliar, hanya memiliki 21 kementerian. Sementara itu, Indonesia dengan populasi sekitar 275 juta memiliki 46 kementerian, jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara tersebut.

"Fakta ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Sebaliknya, justru berpotensi memperbesar birokrasi dan meningkatkan pemborosan anggaran negara," tandas dia.

Diketahui, Analisis Celios menunjukkan bahwa mayoritas nama yang dipanggil mengisi kabinet berasal dari politisi dengan proporsi 55,6 persen atau 60 dari 108 kandidat.

Proporsi profesional teknokrat hanya sebesar 15,7 persen atau 17 dari 108 calon. Kemudian disusul kalangan TNI/POLRI (8,3 persen) pengusaha (7,4 persen), tokoh agama (4,6 persen), dan selebriti (2,8 persen). Sayangnya, hanya 5,6 persen yang berasal dari kalangan akademisi.

Di antara kandidat berlatar politisi tersebut, terdapat 45 kandidat yang terafiliasi partai. Gerindra menguasai kabinet dengan proporsi mencapai 26,7 persen (12 orang), disusul Golkar sekitar 24,4 persen (11 orang), serta Demokrat, PAN, dan PKB yang mendapat jatah seragam 8,9 persen (4 orang).

Pengisian jajaran kabinet juga sarat dengan kepentingan balas budi politik yang memprioritaskan aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya terdapat 30 kandidat yang tercatat aktif dalam TKN mulai dari posisi pengarah, penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dewan pakar, hingga koordinator relawan kampanye.

Secara akumulatif 72 persen dari jumlah kandidat merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 kemarin. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik.

CELIOS juga mencatat bahwa kabinet yang mengisi posisi strategis tersebut juga tidak inklusif. Hanya ada 10 kandidat perempuan (9,3 persen) di antara 98 kandidat laki-laki yang mendominasi sekitar 90,7 persen.

Tinggal Tunggu Nomenklatur

Mitra kerja Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru akan ditetapkan setelah Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyerahkan nomenklatur kabinet kerjanya di periode 2024-2029 mendatang.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkap, pihaknya masih menunggumu nomenklatur kabinet Prabowo untuk untuk menyelaraskan tugas dan fungsi DPR dengan kementerian. Sementara saat ini, diketahui DPR menetapkan sebanyak 13 komisi kerja lima tahun ke depan.

“DPR masih menunggu pengumuman dari kabinet untuk menyelaraskan dan menyamakan berapa jumlah kementerian untuk kemudian diselaraskan dengan AKD atau komisi,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024.

Sementara saat ini, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melangsungkan proses seleksi calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) yang berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Lantaran DPR RI belum menetapkan mitra kerja, proses seleksi pimpinan KPK belum juga rampung diselesaikan.

Meski begitu, kata Puan, DPR RI telah menetapkan penambahan dua komisi kerja dan satu AKD. Saat ini, dia menyebut hanya tinggal menunggu keputusan jumlah kementerian untuk menetapkan mitra kerja DPR RI. “Tentu saja kami akan mengumumkan mitra-mitra dari setiap komisi dan setiap AKD untuk segera kemudian bisa bekerja bersama dengan mitra-mitra yang ada di pemerintah atau di eksekutif,” tutupnya.(*)