KABARBURSA.COM - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) angkat bicara mengenai isu kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang ramai diperbincangkan.
External Relations & Corporate Image Care PT KCI Leza Arlan, menyampaikan sampai dengan saat ini pihaknya belum ada rencana untuk menikah tarif KRL Jabodetabek.
"Belum (tarif KRL Jabodetabek akan naik)," ujarnya singkat kepada Kabar Bursa, Selasa 14 Mei 2024.
Lebih lanjut Leza menuturkan PT KCI juga belum ada rencana menggelar pertemuan dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan guna membahas kenaikan tarif.
"Untuk itu belum juga," tandas Leza.
Seperti diketahui, tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek diisukan akan mengalami kenaikan. Direktur Operasi dan Pemasaran PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter, Broer Rizal beberapa waktu lalu mengatakan sempat membahas kenaikan tarif tersebut.
Namun begitu, dia menyatakan bahwa kenaikan tarif KRL Jabodetabek merupakan kebijakan dari pemerintah.
Kenaikan tarif KRL ini pun menjadi pro dan kontra. Sebab Kenaikan tarif KRL Jabodetabek dinilai bakal memberatkan sejumlah masyarakat.
Adapun untuk saat ini tarif KRL Jabodetabek dibanderol Rp3.000 untuk 25 kilometer pertama dan ditambah Rp1.000 untuk 10 kilometer berikutnya.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno menyampaikan survei yang dilakukan terhadap pengguna KRL Jabodetabek oleh LM FEUI (2016), menyebutkan penumpang yang menaiki KRL memiliki penghasilan Rp3 juta–Rp7 juta per bulan sebanyak 63,78 persen.
Sementara, hasil survei yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)–Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan tahun 2021, menyatakan penumpang yang memiliki penghasilan kurang dari Rp4 juta sebulan sebanyak 56,06 persen dan lebih dari Rp4 juta sebanyak 43,94 persen.
“Pengguna KRL Jabodetabek mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan paling tinggi Rp 4 juta,” ujar Djoko kepada Kabar Bursa, Senin, 6 Mei 2024.
[caption id="attachment_41277" align="alignnone" width="1024"]
KRL Commuter. foto: KabarBursa/abbas sandji[/caption]
Djoko, sebagaimana mengutip penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ardianta, Hengki Purwoto, dan Agunan Samosir dalam Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik Trisakti (Juli 2022), menyimpulkan, pemberian public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek tidak tepat sasaran karena sekitar 60 persen pengguna adalah kelompok mampu.
Menurut dia, volume penumpang KRL Jabodetabek tidak terpengaruh terhadap penyesuaian/kenaikan tarif terutama pada kelompok masyarakat mampu. Selain itu, Karakteristik penumpang didominasi oleh kelompok berpenghasilan tinggi dan jenis perjalanan komuter yang bersifat elastis.
“Nilai elastisitas terhadap tarif KRL Jabodetabek tergantung pada karakter perjalanan, karakter penumpang, karakter dan layanan kota, dan besaran dan arah perubahan tarif,” jelas dia.
Djoko menambahkan, pada 2023 pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan PSO untuk Perkeretaapain sebesar Rp3,5 triliun. Sebanyak Rp1,6 triliun (0,48 persen) diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.
[caption id="attachment_41290" align="alignnone" width="1024"]
Stasiun KRL Commuter Manggarai. foto: KabarBursa/abbas sandji[/caption]
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang melakukan evaluasi terkait kemungkinan kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Dalam proses evaluasi tersebut, Kementerian mempertimbangkan berbagai faktor.
Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menegaskan bahwa dalam evaluasinya, pihaknya memperhitungkan masukan dari masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kenaikan tarif KRL Jabodetabek tidak memberatkan masyarakat, mengingat KRL adalah moda transportasi utama yang digunakan secara rutin oleh masyarakat.
“Yang terpenting dalam proses evaluasi ini adalah kami mendengarkan masukan dari masyarakat. Tentu saja, dalam penerapannya, akan dipertimbangkan berbagai faktor,” katanya.