KABARBURSA.COM - Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa perlu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen setelah kantornya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Huda, audit tersebut perlu dilakukan terkait dugaan investasi fiktif dengan dana ratusan miliar yang melibatkan PT Taspen.
“Ini merupakan kasus dengan modus investasi 'gorengan' atau bahkan fiktif,” kata Huda kepada Kabar Bursa, Jumat, 9 Maret 2024.
Selain itu, Huda juga menyoroti tentang potongan uang Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap bulannya, yang menurutnya kurang mendapat perhatian yang memadai.
Dia mengusulkan agar pengelolaan dana Taspen dialihkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lebih sehat, seperti IFG (Indonesia Financial Group).
Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan di kantor PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat, dan sebuah kantor swasta di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, terkait dengan dugaan korupsi investasi fiktif.
Kementerian BUMN sendiri telah menonaktifkan Direktur Utama PT Taspen Antonius Nicholas Stephanus Kosasih dari jabatannya.
Penggeledahan tersebut dilakukan terkait kasus dugaan korupsi dengan modus investasi fiktif yang dilakukan di PT Taspen antara tahun 2016 hingga 2019.
Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di KPK.
“Kami terus mendorong nilai-nilai BUMN yang profesional dan transparan,” kata Erick Thohir dalam pernyataannya hari ini.
Sebagai langkah penggantian, Kementerian BUMN menunjuk Direktur Investasi Biaya sebagai Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Taspen.
“Langkah ini kita lakukan supaya apa yang dilakukan oleh KPK bisa berjalan dengan baik, dan semua langkah-langkah pembersihan di Taspen berjalan baik,” ujar Erick Thohir.
Sebelumnya, Jumat, 8 Maret 2024, KPK melakukan penggeledahan Kantor Taspen, Jakarta Pusat dan sebuah kantor swasta di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.
Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi investasi fiktif yang terjadi di PT Taspen.
Tim Kabar Bursa sempat mendatangi kantor Taspen untuk mencari tahu lebih lanjut tentang penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Namun, karyawan PT Taspen terkesan menutup-nutupi informasi terkait hal tersebut.
KPK sendiri telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus ini, dan mereka sedang melakukan proses pengumpulan alat bukti terkait dugaan korupsi dalam kegiatan investasi fiktif di PT Taspen tahun 2019, yang juga melibatkan perusahaan lain.
Diharapkan, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian BUMN dan KPK dapat memberikan kejelasan dan integritas dalam menangani kasus ini, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. (yog/adi)