KABARBURSA.COM - Industri pertambangan timah menjadi tulang punggung ekonomi Bangka Belitung (Babel).
Sebagai produsen timah terbesar di Indonesia, banyak penduduk daerah ini bergantung pada sektor ini untuk mencari nafkah. Namun, saat ini, industri pertambangan timah di Bangka Belitung tengah menjadi sorotan karena adanya upaya perbaikan tata kelola pertambangan melalui penegakan hukum terkait dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah antara tahun 2015-2022.
Penegakan hukum terhadap tata kelola timah ini berdampak langsung pada ekonomi Bangka Belitung. Penurunan nilai ekspor Bangka Belitung menjadi salah satu indikator dampak yang terlihat.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, nilai ekspor Bangka Belitung pada Januari 2024 hanya mencapai USD29,79 juta, turun drastis sebesar 82,52 persen dibandingkan dengan ekspor pada Desember 2023 yang mencapai USD210,28 juta.
Demikian juga pada bulan Februari, nilai ekspor turun menjadi USD18,76 juta, menurun 83,33 persen dibandingkan dengan Februari 2023, dan 37,02 persen dibandingkan dengan Januari 2024.
Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Hariyanto Silitonga, menyatakan bahwa penurunan ekspor Bangka Belitung terutama disebabkan oleh penurunan ekspor timah. Hal ini mencerminkan perlambatan ekonomi lokal.
Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa ekonomi Bangka Belitung saat ini mengalami penurunan, yang ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat.
Dia juga mengemukakan bahwa belum terbitnya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang timah menjadi salah satu penyebab banyaknya perusahaan pertambangan yang belum beroperasi.
Bupati Belitung, Burhanudin, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang memburuk karena penegakan hukum yang sedang berlangsung terhadap industri timah. Dia mengatakan bahwa saat ini timah di Pulau Belitung tidak dapat dijual karena tidak ada yang mau membelinya.
Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), Ahmad Dani Virsal, menjelaskan bahwa perusahaan tidak menutup diri terhadap timah masyarakat, tetapi regulasi yang mendukung diperlukan agar solusi yang baik dapat diberikan. Dia menekankan perlunya regulasi yang jelas untuk mendukung ekonomi kerakyatan dari sektor pertambangan.
Dalam menghadapi tantangan ini, perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat guna memulihkan ekonomi Bangka Belitung. (*/adi)