KABARBURSA.COM - Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Satuan Tugas (Satgas) Layanan Jaminan Produk Halal (LJPH) Sulawesi Selatan melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka koordinasi program ‘Halal dari Hulu’ di wilayah Sulawesi Selatan.
Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal dari hulu hingga hilir guna mendukung perekonomian berbasis halal di Indonesia.
Pada agenda tersebut dilaksanakan pertemuan dengan Pemprov Sulsel, dinas terkait, serta beberapa pelaku usaha dan komunitas lokal terkait kewajiban halal bagi Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), dan Jasa Sembelihan.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus sosialisasi dan menggali potensi serta tantangan dalam implementasi program ‘Halal dari Hulu’ di daerah ini.
Kunjungan lapangan dimulai dengan ke Kawasan Pemotongan Ayam Abu Bakar Lambogo di Jalan Muh Yamin. Di sana, dilakukan peninjauan terhadap proses pemotongan ayam untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal.
Selanjutnya, dilakukan kunjungan ke Swalayan Gelael untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk halal yang dijual di swalayan tersebut, guna memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi halal.
Berlanjut ke Pasar Pa’Baeng Baeng, di mana dilakukan observasi dan penilaian terhadap produk-produk halal di pasar tradisional tersebut, serta dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal.
Berikutnya ke Kawasan Pemotongan Kambing Syekh Yusuf, di mana dilakukan verifikasi dan audit terhadap proses pemotongan kambing sesuai dengan prosedur halal.
Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap fasilitas dan prosedur pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) Tamarunang, Kabupaten Gowa, guna memastikan memenuhi standar halal.
Terakhir, kunjungan lapangan mencakup pemeriksaan terhadap alur proses pemotongan unggas di Rumah Pemotongan Unggas (RPU) UD Harco, dengan tujuan memastikan bahwa semua tahapan memenuhi syarat halal.
“Sosialisi Program ‘Halal dari Hulu’ adalah upaya strategis untuk memastikan produk halal Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, diakui secara global, dimulai dari tahap awal produksi hingga siap dipasarkan. Kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Sulsel untuk mensukseskan program ini,” terang Sekretaris Satgas LJPH, Muhammad Nur.
Ketua Satgas LJPH, H. Ali Yafid menyampaikan bahwa Sulsel memiliki potensi besar dalam sektor produk halal, baik dari sisi bahan baku maupun produk jadi.
“Kami optimis dengan sinergi yang kuat, kita dapat memaksimalkan potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hasil dari kunjungan yang dilakukan akan dijadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut oleh BPJPH dan Satgas LJPH.
Program ‘Halal dari Hulu’ diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam menciptakan ekosistem halal yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing produk halal Indonesia, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di Sulsel.
Pemprov Sulsel Raih Opini WTP
Sementara itu, Pemprov Sulsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
“Berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan, atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Auditor Utama BPK RI, Laode Nusriadi, pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Rapat Paripurna yang digelar di DPRD Sulsel di Kantor DPRD Sulsel pada Rabu, 29 Mei 2023.
Bukan hanya memberikan opini, BPK juga menekankan adanya sejumlah temuan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi. Diantaranya, menekankan pada realisasi belanja tambahan penghasilan pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil terdapat kelebihan perhitungan. Selain itu, terdapat tunggakan retribusi daerah.
“Catatan ini harus menjadi fokus perbaikan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Harapan agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sehingga dapat menjadi titik tolak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajarannya untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan pertanggung jawaban keuangan daerah.
“Sehingga dapat mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.
Lanjutnya, laporan ini juga harus dimanfaatkan oleh pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka melaksanakan fungsinya, baik fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan untuk pembahasan rancangan Perda mengenai pertanggung jawaban APBD Tahun 2023 maupun pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2024.
Inspektorat juga diharapkan dapat meningkatkan peran aktifnya pada dua hal. Pertama, mengeskalasi temuan BPK dari satuan kerja ke kerja lainnya dalam instansi yang sama yang tidak tercakup dalam sampel pemeriksaan BPK. Kedua, agar mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai kewenangan dan mempercepat proses tersebut.
“Harapannya agar dapat mencegah permasalahan serupa di masa depan. Sehingga perlu terus upaya semakin besar memastikan penggunaan dana tidak hanya tepat guna tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat,” pungkasnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan menyampaikan bahwa Opini WTP harus disyukuri. Dalam rangka itu, maka pembenahan harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik. Mulai dari transparansi, kecermatan, dan kepatuhan. Sehingga melahirkan akuntabilitas yang tinggi.
“Maka pendapatan retribusi harus kita betulkan, belanja yang tidak tepat harus kita betulkan dan pelaksanaan TPP harus kita review. Sehingga mengambil langkah cepat dalam dua hari ini untuk menyusun matriksnya apa saja temuannya, baik administrasi maupun keuangan,” terangnya.
“Sehingga dalam waktu yang ada di tahun anggaran ini lebih banyak kita selesaikan, sehingga tahun depan itu tidak ada lagi yang tersisa,” tuturnya.