KABARBURSA.COM - Kementerian Agama melakukan evaluasi satu pekan penerbangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci. Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie menyayangkan tingginya angka keterlambatan penerbangan pada pekan pertama, terutama oleh Maskapai Garuda Indonesia.
Pemberangkatan jemaah haji Indonesia sudah berlangsung satu pekan. Kelompok Terbang (kloter) pertama pada sejumlah embarkasi diberangkatkan pada 12 Mei 2024. Hingga saat ini, terhitung ada 152 kloter yang sudah diterbangkan dari Tanah Air ke Tanah Suci.
“Satu pekan pertama, prosentase keterlambatan keberangkatan pesawat Garuda Indonesia sangat tinggi, mencapai 47,5 persen,” terang Anna Hasbie melalui siaran persnya, Selasa, 21 Mei 2024.
“Dari 80 penerbangan, 38 di antaranya mengalami keterlambatan. Bahkan ada keterlambatan sampai 3 jam 50 menit. Kalau ditotal, keterlambatan itu mencapai 32 jam 24 menit. Ini tentu sangat disayangkan. Kita sudah memberikan teguran tertulis agar ke depan harus diperbaiki,” sambungnya.
Indonesia tahun ini mendapat kuota 241.000 jemaah, terdiri atas 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler diterbangkan dengan dua maskapai, Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Maskapai pertama akan memberangkatkan 109.072 jemaah yang tergabung dalam 294 kloter. Sisanya, 260 kloter diterbangkan dengan Saudia Airlines.
“Untuk Saudia Airlines, dalam sepekan ini mengalami keterlambatan pemberangkatan hingga 18,06 persen dari total 72 penerbangan. Total keterlambatan mencapai empat jam tujuh menit. Saya harap peristiwa keterlambatan bisa terus ditekan,” sebut Anna.
Hal senada disampaikan Direktur Layanan Haji dalam Negeri Saiful Mujab. Menurutnya, keterlambatan paling lama Garuda Indonesia sampai tiga jam 50 menit. Ini belum termasuk sejumlah penerbangan yang dimintakan perubahan jadwal oleh pihak Garuda Indonesia.
“Dalam sepekan ini ada beberapa perubahan jadwal, antara lain kloter pertama Embarkasi Solo atau SOC-01 dan kloter enam Embarkasi Makassar atau UPG-06 yang terdampak kerusakan mesin pesawat Garuda Indonesia yang akan memberangkatkan UPG-05,” jelas Saiful.
“Untuk Saudia Airlines, keterlambatan terlama adalah 47 menit,” sambungnya.
Saiful berharap Garuda Indonesia dan Saudia Airlines mematuhi komitmen dan kontrak kerja untuk memberangkatkan jemaah haji Indonesia sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan. Sebab, keterlambatan keberangkatan, apalagi hingga hitungan jam dan bahkan sampai terjadi perubahan jadwal, hal itu akan berampak pada penyiapan beragam layanan di Madinah maupun Makkah, baik transportasi, akomodasi, termasuk juga katering.
“Keterlambatan penerbangan juga berpotensi menjadikan jemaah semakin kelelahan karena terlalu lama menunggu,” tandasnya.
Targetkan Devisa Rp200 Triliun dari Jemaah Haji
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agama (Kemenag) sedang membahas mengenai bagaimana cara menarik devisa dari warga negara Indonesia (WNI) yang melakukan perjalanan ibadah haji dan umrah.
Dengan hampir 2 juta WNI yang melakukan perjalanan ke Tanah Suci, belum ada dana yang kembali ke Indonesia dari transaksi yang dilakukan oleh para WNI tersebut.
Menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, jumlah rata-rata warga Indonesia yang melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk ibadah haji dan umrah dapat mencapai 2 juta orang. Dengan jumlah tersebut, pemerintah memperkirakan potensi devisa yang dapat diperoleh mencapai Rp2 triliun setiap tahunnya.
“Kami bisa hitung berapa devisa yang kami bisa dapatkan dari sana tapi belum ada yang kembali ke Indonesia, nah tadi kami bicarakan dengan Bu Menkeu bagaimana supaya ada uang yang kembali ke Indonesia,” kata Yaqut di kantor Kemenkeu, Jumat, 17 Mei 2024.
Lebih lanjut, ia menjelaskan besaran Rp2 triliun bersumber dari perhitungan jumlah jamaah haji dan umrah yang bisa mencapai 2 juta orang dikalikan dengan rata-rata pengeluaran selama beribadah sebesar Rp10 juta.
“Katakanlah 2 juta (orang) kalau masing-masing spend (keluarkan) 10 juta sudah dihitung Rp200 triliun setahun, potensi besar sekali. Kalau kami bisa bawa separuhnya saja lumayan,” kata Yaqut.
Kendati demikian, Yaqut mengatakan potensi tersebut belum dapat dibawa ke Indonesia karena terdapat ketidaksesuaian aturan yang dimiliki RI dan Arab Saudi. Dengan begitu, ia mengatakan perlu adanya penyesuaian aturan antara dua negara tersebut.
“Aturan masuk investasinya seperti apa, mereka kan susah. Investasi harus perusahaan Arab, kepemilikan harus orang Arab, itu misalnya. Itu kan kami harus sesuaikan,” tutur Menag.
Terkait aturan tersebut, kata Yaqut, Sri Mulyani memberi beberapa saran untuk mengatasinya. Namun ia masih belum dapat menyampaikannya kepada publik.
“Tapi saya belum berani bicara karena kami harus cek dulu, tapi ada beberapa solusi yang akan kami uji di lapangan seperti apa,” pungkas Yaqut.
Biaya Ibadah Haji
Biaya pelaksanaan ibadah haji adalah sesuatu yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat. Selain biaya perjalanan, terdapat beberapa aspek keuangan lain yang harus dipertimbangkan.
Besaran biaya ibadah haji diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 mengenai Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Biaya tersebut terdiri dari Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) dan Nilai Manfaat.
Biaya tertinggi untuk ibadah haji terdapat di embarkasi Surabaya, mencapai Rp60,5 juta, sementara yang terendah di Medan, sebesar Rp51,1 juta. Biaya naik haji untuk tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, ditetapkan sebesar Rp56 juta, naik dari Rp49,8 juta pada tahun 2023.
Besar biaya tersebut ditanggung sebanyak 60 persen oleh jemaah haji, sementara 40 persen sisanya ditanggung oleh pemerintah melalui nilai manfaat. Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024 adalah Rp93.410.286 per jemaah.
Selain biaya perjalanan, ada beberapa biaya tambahan yang harus dipertimbangkan sebelum berangkat ke tanah suci. Perbedaan harga paket haji dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti lama waktu tunggu keberangkatan dan pengelolaan konsumsi. Perlengkapan haji, seperti pakaian ihram, alat ibadah, dan lainnya, juga perlu dipikirkan untuk menunjang kelancaran ibadah.
Sebelum berangkat, disarankan untuk mengeluarkan biaya vaksin meningitis terlebih dahulu, mengingat Arab Saudi merupakan tempat endemik virus penyakit tersebut. Biaya vaksin meningitis untuk tahun 2024 mulai dari Rp400.000 ke atas.
Selain itu, pertimbangkan juga biaya untuk menyelenggarakan syukuran sebelum atau setelah berangkat, serta biaya untuk oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Dan bagi yang memegang peran sebagai pencari nafkah, pastikan untuk memperhitungkan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan selama menjalani ibadah haji.