KABARBURSA.COM - Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (KTM13 WTO) berhasil mencapai kesepakatan Paket Abu Dhabi pada penutupan acara di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 2 Maret.
Meskipun demikian, perundingan mengenai sektor pertanian dan subsidi perikanan masih menghadapi kesulitan karena perbedaan posisi yang signifikan antara negara-negara anggota.
Dalam rangkaian hasil KTM13 WTO, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Djatmiko Bris Witjaksono, menyampaikan informasi utama dalam konferensi pers daring.
Paket Abu Dhabi terdiri dari beberapa elemen, termasuk Deklarasi Para Menteri di Abu Dhabi (Abu Dhabi Ministerial Declaration), keputusan aksesi, reformasi penyelesaian sengketa, program kerja niaga elektronik, dan isu pembangunan. Seperti dalam keterangannya di Jakarta, 6 Maret 2024.
Djatmiko menyoroti keterlibatan Indonesia dalam mendukung pengarusutamaan dimensi pembangunan di WTO, khususnya untuk integrasi negara berkembang dan negara kurang berkembang (LDCs) dalam sistem perdagangan multilateral.
Deklarasi Abu Dhabi dianggap sebagai dokumen utama yang mencakup komitmen politis terhadap reformasi WTO, peningkatan ketahanan rantai pasok global, kontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals 2030 PBB, pemberdayaan perempuan, fasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan jasa, serta kesiapan menghadapi pandemi di masa depan.
Deklarasi ini juga mendorong integrasi negara berkembang dan LDCs ke dalam perdagangan internasional, dengan penekanan pada sentralisasi dimensi pembangunan di agenda kerja WTO, transfer teknologi, prioritas untuk kebutuhan khusus negara-negara LDCs, dan peningkatan Aid for Trade Initiative.
Menteri Negara Perdagangan Luar Negeri PEA, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, dan Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, menutup KTM13.
Meskipun diselenggarakan di tengah berbagai tantangan global seperti ketegangan geopolitik, perang dagang, pandemi, dan masalah ketahanan pangan, gelaran KTM13 diyakini memberikan kontribusi kepada WTO dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
Sejarah bersejarah juga tercatat dengan lahirnya kesepakatan aksesi dua negara anggota baru WTO, yaitu Komoro dan Timor Leste. Kedua negara ini bergabung setelah berhasil menyelesaikan proses aksesi melalui program reformasi domestik yang ekstensif, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan bergabungnya kedua negara ini, keanggotaan WTO kini mencapai 166 negara.