KABARBURSA - Total pagu anggaran indikatif Kementerian Perhubungan untuk tahun anggaran 2025 mencapai Rp24,76 Triliun mengalami penurunan sebesar Rp13,83 Triliun atau sekitar 35,85 persen dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp38,6 Triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai pagu indikatif 2025 belum cukup untuk memenuhi belanja modal sehingga produktivitas program Kemenhub akan terganggu diantaranya implementasi angkutan massal perkotaan di Medan dan Bandung, pemenuhan availability payment Kereta Api Makassar – Pare Pare serta dukungan IKN.
Untuk itu, Budi Karya menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan tambahan anggaran khususnya untuk program prioritas yang belum terakomodir sebesar Rp15,78 Triliun. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan telah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Budi menjelaskan bahwa sumber dana Kemenhub sebanyak 50 persen berasal dari rupiah murni, selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4,36 Triliun dan Badan Layanan Usaha sebanyak Rp1,97 Triliun.