KABARBURSA.COM - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang mempersiapkan mekanisme untuk mempercepat edukasi mengenai bisnis dan hak asasi manusia (HAM) kepada berbagai pihak, mengingat semakin tingginya urgensi isu ini.
Direktur Jenderal HAM Kemenkumham, Dhahana Putra, menjelaskan bahwa salah satu mekanisme yang sedang dipersiapkan adalah bimbingan teknis khusus untuk Gugus Tugas Nasional dan Daerah Bisnis dan HAM. Mekanisme ini dirancang untuk mempercepat proses edukasi bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dhahana menekankan pentingnya edukasi yang kuat dan cepat kepada seluruh pemangku kepentingan. Ia menyoroti bahwa Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) menuntut peningkatan kapasitas tiga kelompok utama: pemerintah (pusat dan daerah), pelaku usaha, dan masyarakat.
Dhahana menyatakan bahwa banyak sumber daya manusia di pemerintahan yang masih belum memahami bisnis dan HAM. Oleh karena itu, Ditjen HAM berupaya melakukan glorifikasi bisnis dan HAM di kalangan pemerintah, khususnya di internal Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang terdiri dari berbagai unsur kementerian, lembaga, dan pelaku usaha. "Kami perlu memberikan pencerahan kepada kementerian dan lembaga terkait bisnis dan HAM," ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa bisnis dan HAM adalah konsep baru di Indonesia, sehingga memerlukan kesabaran, langkah strategis, dan kolaborasi untuk diterapkan. Dhahana mengapresiasi mitra-mitra yang telah progresif dan responsif terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang bisnis dan HAM, khususnya dari sektor perbankan.
Selain mempersiapkan mekanisme percepatan edukasi, Kemenkumham juga berencana merevisi regulasi yang tidak sesuai dengan konsep bisnis dan HAM, serta membuat mekanisme pemulihan bagi korban yang terdampak oleh minimnya implementasi bisnis dan HAM. Ini termasuk upaya untuk memastikan regulasi-regulasi yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip bisnis dan HAM, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemahaman dan penerapan bisnis dan HAM dapat lebih cepat dan merata, mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penanaman modal asing (PMA) menjadi salah satu instrumen yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Airlangga kepada para pebisnis dan investor Singapura pada acara Indonesia-Singapore Business Forum 2024 di Singapura.
“Dalam 10 tahun terakhir, investasi menjadi salah satu pendorong kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah tetap mengandalkan penanaman modal asing,” kata Airlangga melalui pernyataan resmi.
Airlangga menerangkan, PMA pada rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di berbagai wilayah akan terus didorong pemerintah.
Termasuk, kata dia, KEK di Bali yang memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor Singapura.
“Di wilayah Sanur, terdapat hotel yang dikonversikan menjadi rumah sakit atau klinik kesehatan. Sementara di KEK Kura Kura terdapat peluang investasi di bidang pendidikan dan pariwisata,” ungkapnya.
Adapun dalam menghadapi tantangan ke depan, Airlangga menggarisbawahi perlunya terus mengembangkan industri padat karya di samping industri padat modal, seperti industri tekstil dan fesyen.
Sebagai informasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun.
Capaian tersebut melampaui target (101,3 persen) yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.400 triliun.
Bahlil menambahkan, realisasi investasi pada periode Januari-Desember 2023 itu tumbuh 17,5 persen secara tahunan (year on year/y-o-y) dibandingkan capaian 2022 yang hanya mencapai Rp1.207,2 triliun.
Secara tahunan, tutur Bahlil, realisasi PMA 2023 tumbuh 13,7 persen, sedangkan PMDN tumbuh 22,1 persen.
Neraca Perdagangan Indonesia
Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar USD3,56 miliar pada April 2024. Hal ini menandakan bahwa neraca perdagangan Indonesia telah mengalami surplus selama 48 bulan berturut-turut, atau setara dengan 4 tahun.
Menurut Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, surplus terpanjang yang pernah terjadi adalah selama 152 bulan berturut-turut. Periode surplus terpanjang ini terjadi dari Juni 1995 hingga April 2008.
“Dari catatan BPS, tercatat bahwa surplus terpanjang pernah terjadi selama 152 bulan berturut-turut, yaitu dari Juni 1995 hingga April 2008,” ungkapnya dalam konferensi pers pada Rabu, 15 Mei 2024.
Selain itu, neraca perdagangan juga pernah mengalami surplus berturut-turut selama 18 bulan dari Januari 2016 hingga Juni 2017.
“Juga pernah terjadi surplus berturut-turut selama 18 bulan, yaitu dari Januari 2016 hingga Juni 2017,” tambahnya.
Dengan demikian, meskipun neraca perdagangan Indonesia saat ini mengalami surplus selama 48 bulan berturut-turut, hal ini tidak menjadi yang terpanjang dalam sejarah Indonesia.
“Pengalaman surplus beruntun ini memang sudah pernah terjadi sebelumnya, dan yang terpanjang adalah selama 152 bulan berturut-turut dari periode Juni 1995 hingga April 2008,” jelasnya.