KABARBURSA.COM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berharap agar iuran pariwisata bersumber dari APBN, bukan dari kenaikan harga tiket pesawat.
“Memang kami ingin ada semacam tourism fund, karena negara-negara lain melakukan itu. Idealnya, bisa dari APBN. Pak Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) arahannya seperti itu,” kata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya di Jakarta, Senin, 29 April 2024.
Dia mengatakan itu terkait polemik iuran pariwisata yang berhubungan dengan tiket pesawat.
Dia juga menegaskan bahwa rencana untuk menambah biaya sebesar USD2-3 ke tiket pesawat, sebagaimana yang diutarakan oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, masih berupa wacana.
“Pembahasan menambah sekian dolar ke tiket itu, itu masih wacana, belum di-follow up lebih lanjut,” jelas Nia.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kata dia, harus ada pembahasan antar kementerian dan harus ada kajian.
Oleh karena itu, Nia mengatakan, bahwa perjalanan terkait iuran pariwisata masih panjang.
“Artinya, masih perlu waktu dan juga harus ada lagi harmonisasi. Jadi, perjalanan ini masih panjang,” tuturnya.
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan iuran pariwisata dari penambahan harga tiket merupakan hal yang normal.
“Kalau orang traveling, kasih USD2-3 dolar additional (tambahan) ke tiket, di mana-mana orang juga melakukan itu,” kata Luhut.
Penambahan harga tersebut bertujuan untuk menjadi dana sumbangan atau endowment fund bagi berbagai gelaran di Indonesia, seperti penyelenggaraan Formula One Powerboat atau F1H2O.
“Jadi kita nggak perlu minta (dana) ke mana-mana lagi,” jelasnya.
Di sisi lain, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir wacana iuran pariwisata via tiket pesawat itu.
Sandiaga mengatakan pemerintah tidak akan membebani masyarakat yang saat ini mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan berkaitan dengan cara mengoleksi untuk menghadirkan dana kepariwisataan atau Indonesia Tourism Fund, masih memiliki banyak opsi.
“Bukan semata-mata diputuskan melalui tiket pesawat, tapi bisa juga dana pemerintah, melalui pemungutan yang berbasis digitalisasi dan lain sebagainya. Jadi, jangan terpaku bahwa itu harus melalui tiket pesawat," kata dia pula.