KABARBURSA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar tak ada polemik berlebihan terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Menurutnya, sebagai lembaga baru, Danantara masih memiliki kekurangan yang wajar dalam tahap awal operasionalnya.
"Ya kita semua harus kompak saja, bahwa kurang saya kira pastilah sudah kurang. Kalau tidak kurang ya kau pikir ke surga aja, tapi kalau saya belum mau buru-buru ke surga. Jadi kalau anda ingin semua perfect, ya kau pilih surga saja buru-buru sana," ujarnya Luhut di Hotel Westin, Jakarta, Rabu 19 Feberuari 2025.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan BPI Danantara pada 24 Februari 2025. Luhut menjelaskan bahwa lembaga ini akan menjadi instrumen baru bagi negara dalam memperoleh pendanaan. Salah satu peran utama Danantara adalah mengelola dana yang dimiliki oleh BUMN agar dapat diinvestasikan secara optimal.
"Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden," jelasnya.
Selain mengelola investasi, Danantara juga akan menangani aset-aset negara yang berada di bawah perusahaan-perusahaan pelat merah. Luhut optimistis aset-aset tersebut memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan.
"Kita sekarang ada 62 gigawatt green energy pipeline, mungkin 60 sampai 70 gigawatt, hidropower, geothermal, solar panel semua. Dengan dana yang ada di Danantara nanti, ya kita tidak perlu cari-cari cawe-cawe sana, tinggal bicara teknologi kita bisa investasi," beber dia.
Luhut pun merasa dengan hadirnya Danantara mantinya pemerintah tak repot-repot lagi mencari pendanaan untuk mebiayai program prioritasm seperti hilirisasi.
"Kita tidak perlu bercapek-capek cari uang, karena tadi bisa Danantara juga menjadi sumber finance. Tentu kita bikin hitung yang cermat, itu makanya saya lihat pengurus-pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional, dan mereka punya kewenangan joint venture (JV)," pungkas Luhut.
Ajak Mantan Presiden Dan Ormas
Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan, menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto yang mengajak para mantan presiden dan organisasi masyarakat (ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk turut mengawasi BPI Danantara.
Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan regulasi yang ada.
“Ya, itu yang buruk. Kalau buat saya, itu awal informasi yang buruk,” ujar Herry Gunawan kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Rabu, 19 Febuari 2025.
Herry menyoroti fakta bahwa sebagian besar mantan presiden memiliki afiliasi dengan partai politik.
“Jangan lupa, mantan presiden kita itu hanya satu, Pak Jokowi, yang tidak berpartai. Pak SBY itu aktif di Partai Demokrat, Ibu Mega aktif di PDI Perjuangan. Mereka ini disuruh mengawasi Danantara? Itu artinya pemerintah mengabaikan regulasi yang mereka buat sendiri, bahwa pengurus BUMN itu tidak boleh berasal dari partai politik,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan potensi bahaya ketika unsur politik masuk ke dalam struktur pengawasan.
“Mereka menelan ludah sendiri. Hati-hati. Jadi, menurut saya, nggak perlu itu. Kalau mau diawasi, boleh, tapi jangan masuk ke dalam struktur. Awasi dari jauh saja. Begitu juga dengan ormas,” jelasnya.
Herry mengusulkan agar ormas tetap melakukan pengawasan, tetapi tidak berada dalam struktur pemerintahan maupun BUMN.
“Kerahkan saja seluruh anggotanya. Awasi, ya, tetapi dari luar struktur. Jangan masuk ke dalam. Kalau masuk, ya, itulah awal kerusakan dan antara,” tambahnya.
Selain itu, ia menyoroti risiko penyalahgunaan danantara jika kebijakan ini diterapkan. “Duit sebesar itu nanti banyak yang nge-mail, yang minta jatah. Sekaya apapun seseorang, ketika masuk ke dalam dan antara, bisa saja terjadi intervensi. Tolong dong PSR-nya Pertamina dikirim ke organisasi saya, misalnya. Ini bisa merusak sistem,” paparnya.
Sebagai solusi, Herry menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan pemerintah dan BUMN.
“Janganlah, kasih saja ke profesional. Kita ini banyak orang pintar. Biarkan mereka yang mengawasi secara independen,” tutupnya.
Ekosistem Investasi Berdaya Saing
Kehadiran lembaga pengelola investasi Danantara menjadi bagian dari reformasi kelembagaan untuk menjawab kebutuhan ekonomi global. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Wihana Kirana Jaya, menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan bisnis proses agar Danantara mampu menciptakan ekosistem investasi yang berdaya saing tinggi.
Wihana menjelaskan bahwa institusi yang baik dapat menciptakan kesejahteraan, sedangkan institusi yang kurang baik tidak akan menghasilkan apa-apa karena sifatnya yang tidak inklusif. Ia menekankan bahwa Danantara perlu menyatukan visi antar-kementerian yang selama ini berjalan secara sektoral agar memiliki pola pikir dan kode etik yang selaras.
“Institusi yang bagus bisa menciptakan kesejahteraan, tapi yang tidak bagus tidak akan menghasilkan apa-apa karena tidak inklusif. Danantara harus mampu menyamakan visi antar-kementerian, yang sebelumnya berjalan secara sektoral, agar memiliki mindset dan code of conduct yang selaras,” ujarnya kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Jumat 8 Februari 2025.(*)
