KABARBURSA.COM - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, menyatakan perlunya pembenahan dan perbaikan dalam perdagangan dalam negeri.
Menurut Zulkifli, salah satu cara untuk memperbaiki hal tersebut adalah dengan menerapkan strategi empat pilar, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar, lokapasar (marketplace), serta perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor.
"Selain diplomasi dan pengembangan pasar, di dalam negeri kita benahi, di antaranya dengan kerja sama empat pilar. Kita pertemukan UMKM dengan marketplace, pelaku usaha besar, serta perbankan dan lembaga pembiayaan ekspor," kata Zulkifli Hasan, Kamis, 4 Juli 2024.
Menteri yang biasa disapa Zulhas ini menekankan pentingnya koordinasi dengan instansi terkait guna melindungi pasar dari gempuran produk impor. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menerbitkan aturan impor untuk membatasi produk-produk tertentu.
"Salah satu jalan keluar terbaik adalah dengan menerapkan bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri," tegasnya.
Kemendag mencatat kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 61 persen, sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.
Jerry menyebut sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp8.573 triliun dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
"Sektor UMKM telah memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp8.573 triliun atau setara 61 persen dari pendapatan domestik bruto dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja," ujar Jerry Sambuaga.
Jerry juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan UMKM untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kementerian Perdagangan, lanjut Jerry, memiliki program peningkatan kualitas produk dan promosi UMKM, yang meliputi pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk, pengembangan jenama (branding), dan sertifikasi halal.
”Melalui program kemitraan UMKM dengan ritel modern dan lokapasar (marketplace), produk-produk dalam negeri dapat tersedia di pasaran. Dengan demikian, produk UMKM dapat dijangkau dan diminati oleh konsumen dalam negeri,” jelas Jerry.
Jerry menambahkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk go digital pada 2024, mengingat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menggeser preferensi masyarakat ke arah permintaan layanan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal.
Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios), Yeta, mengingatkan pemerintah tentang perlunya kebijakan tegas untuk mendukung dan melindungi UMKM industri tekstil dari persaingan yang tidak seimbang, terutama terkait dengan wacana perusahaan tekstil China yang akan masuk ke Indonesia.
Yeta mengatakan bahwa industri tekstil asing yang masuk ke Indonesia jelas memberikan ancaman besar untuk produk lokal.
Ia mengusulkan agar pemerintah memberikan sejumlah insentif dan dukungan finansial bagi UMKM tersebut, seperti dukungan finansial, pajak yang lebih rendah, dan bantuan keuangan agar dapat bertahan dan bersaing dengan korporasi dari China.
“Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan penutupan atau pembatasan untuk sektor tertentu yang penting bagi UMKM lokal agar dapat bersaing,” tambahnya.
Yeta juga menekankan pentingnya memberikan akses pasar ekspor bagi UMKM melalui perluasan jaringan distribusi internasional untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang jelas dan pengawasan yang tepat terhadap investor asing untuk menghindari praktik yang tidak adil atau ilegal bagi UMKM lokal.
"Kita harus mendukung penguatan kolaborasi dari investasi asing dengan industri lokal kita, dengan memfasilitasi kerja sama agar perusahaan besar yang masuk ke Tanah Air dapat meningkatkan daya saing UMKM kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yeta menilai pentingnya kolaborasi antara UMKM industri tekstil dengan perusahaan dari China untuk membuka kesempatan kerja sama industri dalam dan luar negeri seluas-luasnya. Menurutnya, hal ini dapat membantu industri lokal belajar dari investor asing.
Yeta juga mengingatkan tentang dampak lingkungan dari berdirinya perusahaan tekstil asal China tersebut. Pemerintah Indonesia perlu menyatakan sikap tegas untuk memastikan bahwa investasi China di pabrik tekstil patuh terhadap regulasi lingkungan yang berlaku di Indonesia, termasuk perizinan, pengolahan limbah, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan standar emisi.
"Tindakan tegas terhadap investor China adalah suatu keharusan untuk memastikan lingkungan tetap terjaga dengan baik. Pengelolaan limbah harus dilakukan dengan benar dan sesuai standar lingkungan. Hal ini tidak dapat dikompromikan," tegas Yeta. (yog/*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.