KABARBURSA.COM - Menjelang transisi masa jabatan presiden dan wakil presiden yang baru, selepas terpilihnya Prabowo Subianto dan Rala Bumingraka sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Sorotan pun tertuju pada masa depan ekonomi Indonesia. Pasca-jabatan Presiden Jokowi yang diwarnai oleh ambisi tinggi namun hasil yang tak sebanding, muncul pertanyaan apakah perekonomian Indonesia akan membaik di bawah kepemimpinan baru Prabowo Subianto dan Rala Bumingraka.
Target pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2024 yang ditetapkan pada 16 Agustus 2023 sebesar 5,2 persen, seolah menjadi penanda stagnasi yang menghantui.
Data menunjukkan bahwa dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,23 persen, jauh dari ambisi awal Jokowi yang menggebu-gebu pada awal masa kepemimpinan, yang sebesar 7 persen, atau target pertumbuhan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang 6,0-6,2 persen pada akhir 2024.
Namun, harapan kembali membara dengan janji-janji Prabowo-Gibran yang mengusung target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen. Tapi, apakah mereka akan mengulangi sejarah yang sama dengan pemerintahan sebelumnya?
Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Andry Satrio Nugroho, kunci keberhasilan tak hanya terletak pada janji kampanye, tetapi juga pada efektivitas tata kelola pemerintahan. Keberhasilan pemerintahan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sistem tata kelola yang baik.
Menurutnya, kabinet koalisi yang besar, memang akan menguntungkan bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk memperlancar program-programnya. Tetapi itu juga merupakan indikasi lumpuhnya check and balances di parlemen.
"Back sliding democracy (kemunduran demokrasi) antara lain tercipta dari tiadanya resistensi parlemen terhadap segala kebijakan eksekutif," terangnya pada Rabu 1 Maret 2024.
Jika melihat catatan di era Jokowi dengan kualisi gemuk yang menemani singgahsana kepresidenannya membutikan kualisi yang besar saja belum mampu menopang pertumbuhan ekonomi.
Bahkan kata dia, tata kelola pemerintahan Indonesia dibanding negara ASEAN lain berada di ranking kedua terendah. Padahal dengan kabinet yang padat Jokowi sudah memiliki bekal untuk membangun Institusi dan tata kelola yang baik untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi.
Padahal, efektivitas pemerintahan juga secara signifikan memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Minimnya efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdampak terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, susunan kabinet akan menjadi cerminan seberapa efektif pemerintahanakan dijalankan," tandasnya.