Logo
>

Menkop Bilang Koperasi Jadi Pemutus Rantai Pinjol: Bisa?

Ditulis oleh Ayyubi Kholid
Menkop Bilang Koperasi Jadi Pemutus Rantai Pinjol: Bisa?

Poin Penting :

    KABARBURSA.COM - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyoroti peran strategis koperasi dalam membantu masyarakat, terutama pekerja dan buruh, menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi. Ia menilai koperasi memiliki potensi besar untuk menjadi solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan keuangan masyarakat bawah.

    “Tapi kita optimis bahwa koperasi itu ada di hatinya rakyat. Apalagi di kalangan pekerja dan buruh. Koperasi itu udah kayak malaikat,” ujar Budi katanya dalam acara bertajuk 3 Bulan Pertama Prabowo-Gibran Memimpin Indonesia, Selasa 28 Januari 2025.

    Menurutnya, koperasi telah menjadi tempat andalan bagi para buruh untuk memenuhi kebutuhan mendesak, khususnya di tanggal-tanggal krusial setiap bulannya. 

    “Kenapa kayak malaikat? Karena tiap tanggal 15, tiap bulan dipakai buat ngutang. Jadi koperasi buruh, pekerja-pekerja itu. Karena tiap tanggal 15 kita bisa pinjem, nggak ribet gitu,” ungkapnya.

    Namun, ia juga menyebut adanya ironi di balik peran koperasi yang sering kali hanya dikonotasikan sebagai tempat berutang. Meski demikian, Budi menegaskan bahwa lebih baik memanfaatkan koperasi daripada harus terjebak pinjaman online dengan bunga yang tidak masuk akal.

    “Konotasinya buat ngutang. Tapi saya bilang begini, nggak apa-apa. Daripada kalian pinjol bunganya nggak kadu karuan. Lebih baik kalian pinjem ke koperasi,” tegas Budi.

    Peran Strategis Koperasi

    Budi juga memaparkan tiga fungsi utama koperasi dalam rantai ekonomi masyarakat, yaitu sebagai akselerator, agregator, dan konsolidator. Ketiga fungsi ini, menurutnya, sangat penting dalam menjaga keseimbangan harga dan mendorong keadilan ekonomi.

    Sebagai akselerator, koperasi membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama petani dan produsen kecil. Sementara itu, peran sebagai agregator memungkinkan koperasi mengelola hasil produksi agar bisa didistribusikan dengan lebih efisien.

    “Yang ketiga dia konsolidator. Nah, konsolidasi ini apa? Supaya disparitas harga nggak terlalu jauh. Kan kasihan sekali petani dibeli wortelnya waktu panen Rp500, sementara kita orang kota konsumsi beli Rp5.000. Terlalu jauh, kan?” jelasnya.

    Budi menegaskan bahwa peran konsolidator koperasi adalah untuk memastikan harga keekonomisan yang adil bagi petani sebagai produsen maupun masyarakat kota sebagai konsumen.

    “Kalau beli wortelnya Rp500, jualnya Rp5.000, konsumennya orang kota rugi karena beli lebih mahal, petaninya juga rugi karena dibeli murah. Karena itulah peran koperasi, melakukan konsolidasi terhadap semua produk yang dihasilkan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Dengan peran tersebut, Budi optimis koperasi dapat menjadi solusi nyata untuk mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus memutus ketergantungan masyarakat terhadap pinjol.

    “Jadi semangatnya sekarang adalah bagaimana koperasi bisa menjadi alternatif utama masyarakat. Dengan begitu, koperasi dapat lebih dekat di hati rakyat dan menjadi penopang ekonomi yang kokoh,” pungkasnya.

    Penguatan Kelembagaan Koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menyatakan kesiapan Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk mendukung berbagai program Pemerintah, termasuk penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi, dan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Peran Kemenkop ini mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta prioritas Asta Cita 3 terkait pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dan industrialisasi melalui koperasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

    Budi mengklaim, jika pihaknya memiliki proyek prioritas terdiri dari pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitas kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.

    Tak hanya itu, Budi menyampaikan bahwa Kemenkop juga telah melakukan pilot project terkait penguatan peran koperasi dalam MBG.

    “Ada tiga koperasi yang telah kita tinjau dan dipersiapkan. Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur,” ucapnya.

    Budi memastikan bahwa dalam program MBG, koperasi berperan sebagai satuan pelayanan yang menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM. Selain itu, koperasi juga terlibat dalam pengadaan bahan pangan melalui koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren, induk koperasi, dan lainnya.

    “Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi.

    Selanjutnya, untuk mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan program MIRA (Minyak Makan Merah untuk Rakyat).

    “Kami berharap kehadiran Minyak Makan Merah ini dapat berkontribusi dalam kesuksesan MBG,” ujarnya.

    KUD Memiliki Peran Penting

    Selain itu, Budi juga menyampaikan perkembangan terkait penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia menjelaskan bahwa ketidakselesaan KUT menghambat KUD dalam mengakses pembiayaan perbankan melalui SLIK OJK, padahal KUD memiliki peran penting dalam program swasembada pangan.

    Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp800 ribu hingga Rp10 juta.

    “Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.

    Lanjutnya, Budi mengusulkan agar KUD Penyalur KUT dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, sehingga dapat melakukan revitalisasi KUD sesuai dengan Asta Cita 2 dan 3.

    Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya dukungan dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam penyaluran langsung pupuk ke badan usaha berbasis koperasi.

    “Melalui Kemenko diharapkan akan dikoordinasikan antara Kemenkop, Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian terkait penyaluran pupuk langsung yang sangat penting sekali bagi masyarakat desa yang memang pekerjaan utamanya banyak di sektor pertanian,” ucapnya.(*)

    Disclaimer:
    Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.

    Dapatkan Sinyal Pasar Saat Ini

    Ikuti kami di WhatsApp Channel dan dapatkan informasi terbaru langsung di ponsel Anda.

    Gabung Sekarang

    Jurnalis

    Ayyubi Kholid

    Bergabung di Kabar Bursa sejak 2024, sering menulis pemberitaan mengenai isu-isu ekonomi.