KABARBURSA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti praktik modifikasi tangki kendaraan dan pengisian berulang dalam pembelian subsidi BBM. Ia meminta pengawasan distribusi diperketat agar subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan untuk penimbunan atau kepentingan lain di luar peruntukannya.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil seiring penyusunan skema distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang disiapkan adalah membatasi pembelian harian hingga 50 liter untuk kendaraan tertentu.
Menurut Bahlil, volume 50 liter dinilai sudah cukup untuk kebutuhan mobilitas harian kendaraan pribadi. Ia bahkan menilai kapasitas tersebut dapat mencapai jarak ratusan kilometer dalam satu kali pengisian.
"50 liter itu kan tangki sudah penuh, sudah bisa 400 kilo itu. 300 kilo lebihlah, hampir mau 400. Saya sebagai mantan sopir angkot, ya, itu pengalaman saya. Terkecuali ada maksud lain mau isi lebih dari itu," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin 20 April 2026.
Ia menegaskan, pembatasan tersebut tidak akan diberlakukan pada kendaraan di sektor produktif dan logistik. Pemerintah memastikan bus, truk pengangkut sembako, sayur, logistik, hingga kendaraan operasional tambang dan kelapa sawit tetap mendapat pembebasan agar aktivitas ekonomi tidak terganggu.
Sementara untuk kendaraan roda dua, Bahlil mengatakan hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan pembatasan volume pengisian BBM subsidi.
“Kalau motor sampai sekarang, Adinda mau isi berapa aja nggak apa-apa,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya penyimpangan di lapangan yang justru banyak melibatkan pengguna kendaraan roda dua, seperti praktik modifikasi tangki maupun pembelian berulang BBM subsidi. Menurut dia, pola tersebut merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi.
"Cari rezeki itu penting tapi yang baik-baik ya. Janganlah kau pakai gim, janganlah kau bolak-balik mengisi BBM. Kasihan rakyat kita," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi tetap mengikuti mekanisme pasar, sehingga bisa berubah sesuai perkembangan harga energi global.
Pemerintah, kata dia, hanya bisa menjamin harga untuk subsidi BBM, sedangkan nonsubsidi akan terus menyesuaikan kondisi pasar.
"Saya katakan kalau untuk BBM non-subsidi itu ada penyesuaian harga. Tahap pertama mungkin sekarang dilakukan seperti sekarang. Tahap berikutnya kita lihat penyesuaian. Kalau harganya turun, ya tidak naik. Tapi kalau harganya naik terus, ya mungkin pasti ada penyesuaian. Karena kan bisa kita jamin, negara bisa jamin itu kan adalah harga subsidi," jelas Bahlil.
Ia juga menjelaskan dinamika harga pada bahan bakar campuran seperti B40, yang terdiri atas 60 persen solar dan 40 persen minyak nabati. Menurut dia, harga B40 pada dasarnya juga dipengaruhi oleh komponen harga pasar dari bahan baku pembentuknya.
“Kalau solar non-subsidi itu sekali lagi saya katakan harga pasar. Sekarang kan kalau kita lihat dengan ICP sekarang, B0 itu lebih mahal dari B40. Nah pasti ada koefisien pembaginya di situ, perhitungannya. Jadi pasti kalau pada saat turun ya turun, naik ya naik,” ujarnya.
Pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa pemerintah kini tidak hanya fokus menjaga stabilitas harga subsidi, tetapi juga berupaya menutup celah ekosistem dalam distribusi BBM. Dengan pengawasan yang lebih ketat, subsidi diharapkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang mampu, sementara kendaraan sektor produktif tetap terlindungi agar rantai pasok ekonomi tidak terganggu.(*)