KABARBURSA.COM - Pasar saham saat ini tengah mengalami rotasi sektor yang signifikan. Dalam situasi seperti ini, investor seringkali melakukan akumulasi di sektor-sektor yang dianggap menjanjikan, sementara di sisi lain, terdapat distribusi saham di sektor-sektor yang kurang menarik.
Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, mengatakan bahwa rotasi kepemipinan ini diharapkan akan terus berlanjut dan hal ini sangat bergantung pada sentimen pasar serta kinerja fundamental masing masing sektor.
"Rotasi itu berlangsung ke depan. Jadi sebenarnya ini semuanya akan kembali ke sentiment dan saya tidak menyapukan terkait dengan sektor-sektor yang kurang menarik atau bagaimana," ujar Nafan kepada Kabar Bursa, Senin, 26 Agustus 2024.
Meskipun beberapa sektor mungkin tampak kurang menarik saat ini, hampir semua sektor masih memiliki potensi menarik selama kinerja fundamentalnya kuat dan prospeknya menjanjikan ke depan.
Kunci dari keberhasilan rotasi sektor ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pasar. Dalam hal ini, perhatian tertuju pada potensi kebijakan yang akan diambil oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Jika Pak Prabowo dapat menjaga kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan, perlindungan lingkungan, dan pembangunan, ini akan memberikan dampak positif bagi pasar saham.
"Selama Pak Prabowo mampu nanti sebagai presiden, mampu menjaga kebijakan pro-jobs, pro-growth, pro-pooran, pro-environment, pro-development. Jadi itu tentunya akan memberikan analisis positif untuk market," jelasnya.
Investor tentunya akan mengapresiasi jika pemilu berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Keberhasilan dalam proses ini, bersama dengan penunjukan kabinet oleh Pak Prabowo, akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah kebijakan ekonomi ke depan.
Sebelum itu, pidato pelantikan presiden dan wakil presiden juga diharapkan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan ekonomi yang akan diambil. Pernyataan-pernyataan tersebut akan sangat penting untuk memberikan kepastian dan menilai prospek ekonomi yang akan datang.
"Biasanya juga ada statement yang disampaikan oleh Pak Pramowo khususnya dalam bidang perekonomian seperti apa. Prospek yang nanti sehingga kita bisa mengetahui, Pak Pramowo-nomics ini seperti apa ya," tukasnya.
Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang baik, pasar diperkirakan akan mendapat dorongan positif, dan investor akan lebih percaya diri dalam melakukan investasi di berbagai sektor.
Dunia Usaha Cemas di Era Prabowo-Gibran
Pada Jumat, 16 Agustus 2024 lalu, Presiden Joko Widodo mempresentasikan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan dalam Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD. Secara umum, susunan anggaran dan program pemerintah untuk tahun 2025 sudah mulai terungkap.
Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyampaikan sejumlah harapan dari dunia usaha dan masyarakat terhadap pemerintahan mendatang.
“Masyarakat berharap agar kebijakan fiskal tidak menambah beban terhadap daya beli yang sedang menurun. Dunia usaha juga mengharapkan agar pemerintah melibatkan sektor swasta dalam penyusunan kebijakan teknis serta menerapkan prinsip belanja yang berkualitas,” jelas Ajib dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kabar Bursa, Senin, 26 Agustus 2024.
Belanja negara dalam RAPBN 2025 direncanakan mencapai Rp 3.613,1 triliun. Struktur penerimaan terdiri dari pajak sebesar Rp 2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 505,4 triliun. Untuk menutupi defisit, RAPBN 2025 mengalokasikan utang sekitar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp 642,6 triliun.
Ajib mencermati bahwa anggaran belanja meningkat sebesar 9,3 persen dibandingkan tahun ini, sebagian besar dipengaruhi oleh efek pandemi COVID-19 dan lonjakan utang negara yang sudah mencapai lebih dari Rp 2.100 triliun selama tiga tahun terakhir. Utang jatuh tempo yang harus dibayar pada 2025 diperkirakan mencapai Rp800,33 triliun.
Program-program populis dari pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti pemberian makan bergizi gratis, juga menambah alokasi pengeluaran.
Wanti-wanti Kelola APBN
Para ekonom mengingatkan agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengingat utang negara yang kini mencapai Rp8.353 triliun serta defisit yang terus melebar.
Salah satu langkah strategis yang disarankan adalah menghindari pembentukan kabinet yang terlalu gemuk.
Belum lama ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR memberikan persetujuan terhadap permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) guna menutupi defisit APBN 2024 yang ternyata melampaui perkiraan. Sri Mulyani mengklaim bahwa penggunaan SAL dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan negara dari utang.
Namun, Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, berpendapat bahwa defisit APBN disebabkan oleh belanja yang membengkak menjelang akhir masa jabatan pemerintah sebelumnya, serta upaya untuk memenuhi target pembangunan seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Banggar DPR menyetujui penggunaan SAL setelah mendengar penjelasan dari Sri Mulyani. Menurutnya, penggunaan SAL sebesar Rp100 triliun dari tahun sebelumnya diharapkan dapat menekan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan mengurangi pembiayaan melalui utang luar negeri. (*)