KABARBURSA.COM - Pasokan material konstruksi menjadi salah satu masalah yang disoroti dalam proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan ini tercantum dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, yang diterbitkan pada 28 Maret 2024.
Rincinya, BPK menemukan bahwa manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I masih belum optimal.
Masalah utama meliputi kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, harga pasar material seperti batu split dan sewa kapal tongkang yang tidak sepenuhnya terkendali, serta pelabuhan bongkar muat yang belum siap sepenuhnya. Selain itu, pasokan air untuk pengolahan beton juga menjadi kendala.
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H Sumadilaga, mengakui bahwa gangguan pasokan material konstruksi memang sempat terjadi.
Penyebabnya adalah, material tersebut mayoritas dipasok dari Provinsi Sulawesi Tengah, yang membutuhkan kapal tongkang sebagai pengangkut.
"Kemarin waktu awal-awal sempat kesulitan dengan masalah angkutannya, tongkang," kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, dikutip Sabtu 15 Juni 2024.
Namun, Danis menegaskan bahwa situasi mulai membaik dengan adanya tambahan pasokan dari daerah lain seperti Jawa Timur. "Sekarang sudah bisa diatasi," tambah Danis.
Sebelumnya, dalam mengatasi masalah ini, BPK memberikan beberapa rekomendasi. Pertama, dilakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi secara berkala berdasarkan kondisi lapangan, serta koordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan terkait jalur logistik pembangunan IKN.
Kedua, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diminta memperbarui harga material batu split. Selain itu, stakeholder terkait di luar Kementerian PUPR diharapkan dapat merencanakan skema kebutuhan air untuk industri yang mendukung pembangunan infrastruktur IKN.
Terakhir, pihak Otorita IKN diharapkan mampu menerima dan mengelola aset hasil pengadaan atau pembangunan infrastruktur IKN tahap I dan selanjutnya dengan merancang timeline serah terima aset yang jelas.
Capai 80 Persen
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dari Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kawasan kepresidenan di IKN yang sudah mencapai 80 persen
Ia merincikan presentase terasbut meliputi Istana Presiden yang telah mencapai sekitar 70 persen penyelesaian dan Kantor Presiden hampir mencapai 90 persen.
“Untuk istana presiden sudah sekitar 70 persen, sedangkan kantor presiden sudah 90 persen. Jadi kalau dirata-rata, kawasan kepresidenan sudah mencapai 80 persen,” ujar Danis di Gedung PUPR, kemarin.
Danis menjelaskan bahwa kontrak pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun, dan saat ini sudah mencapai 73 persen untuk istana negara dan lapangan upacara. “Lapangan upacaranya sudah siap, sementara kantor presiden sudah mencapai 89,9 persen. Kontraknya memang sampai Oktober atau November,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski target penyelesaian adalah di bulan Oktober, kawasan ini akan fungsional pada 17 Agustus. Dengan presentase, pada bulan agustus pembangunan sudah mencapai 95 persen. Sehingga 5 persen sisanya adalah finishing seperti penanaman dan lain-lain.
“Kita tetap target selesainya kan di Oktober. Tapi 17 Agustus, kita fungsional kan, lapangan upacara udah, kalau Presiden mau bertempat tinggal di situ, sebagian ruangannya, karena misalnya ya, nanti katakanlah Agustus itu 95 persen, 5 persen itu kan finishing, kemudian tanaman dan sebagainya. Tapi gedung dan mechanical, electricalnya sudah siap,” jelas dia.
Kejar Target Upacara
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ingin menggelar upacara HUT Ke-79 RI di dua lokasi, yakni IKN dan Istana Kepresidenan, Jakarta.
Presiden menyatakan alasan digelarnya upacara 17 Agustus di dua tempat karena saat ini kondisi ibu kota masih dalam masa transisi perpindahan dari Jakarta ke IKN.
“Ini kan masa transisi, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi, di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” ungkap mantan Gubernur Jakarta itu.
Jokowi mengatakan jika sudah ada keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, maka untuk upacara 17 Agustus 2025 akan digelar di IKN.
“Nanti, tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan baru nanti di IKN saja. Termasuk, juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi, itu tidak mudah,” ujar mantan Wali Kota Solo itu. (yub/prm)