Pemerintah Tambah Kuota FLPP, Bisa Kurangi Angka Kemiskinan?

KABARBURSA.COM - Pemerintah telah mengalokasikan dana bantuan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp13,72 triliun pada 2024 untuk 166.000 unit rumah. Lantas, apakah strategi itu akan mengurangi angka kemiskinan?

Direktur Eksekutif Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, upaya pemerintah melalui program perumahan tersebut berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua alasan dalam penilaiannya ini.

Yang pertama, kata Tauhid, adalah FLPP dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan Tanah Air. Berikutnya ialah, program tersebut mampu melibatkan tenaga kerja dan sumber daya setempat sehingga berperan terhadap pengurangan pengangguran.

"Jadi pekerjanya jangan pindah dari satu wilayah ke wilayah, tapi melibatkan masyarakat. Itu akan sangat signifikan. Kan lumayan, satu daerah misalnya berapa unit terbangun, pekerja-pekerjanya ada di masyarakat lokal," kata Tauhid kepada Kabar Bursa, Kamis, 29 Agustus 2024.

Pekerjaan yang disediakan untuk masyarakat lokal, jelas Tauhid, diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut, meskipun dampaknya mungkin tidak langsung terasa. Selain itu, tambah dia, penggunaan material dan penyediaan masukan yang bersumber dari tingkat lokal juga dianggap sebagai langkah penting. 

Lebih lanjut, dengan melibatkan pelaku usaha lokal dalam proses penyediaan bahan bangunan dan masukan lainnya, program perumahan oleh pemerintah ini berpotensi memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek perumahan.

"Saya kira sisi itu yang paling kuat, ya dengan pelibatan tenaga kerja lokal. Yang kedua adalah kalau penyediaan material, penyediaan masukan dan sebagainya berada pada tingkat lokal," jelasnya.

Namun, Tauhid menekankan bahwa pengaruh nyata terhadap pengurangan kemiskinan harus diukur dengan data yang akurat. Fokus utama tetap pada pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan sumber daya dari daerah setempat sebagai cara yang lebih efektif untuk mengatasi kemiskinan melalui sektor konstruksi dan properti.

"Dampaknya peran kemiskinan tentu saja harus dihitung datanya, tapi jalurnya kemungkinan adalah melalui pelibatan tenaga kerja, ataupun penggunaan material kembali ke laku dari sumber daya lokal," tukas Tauhid.

Peran Pemerintah Daerah

Tauhid juga mengungkapkan bahwa peran pemerintah daerah adalah dengan memberikan tambahan insentif bagi kreditur atau konsumen di wilayah mereka. Insentif tersebut berupa pembebasan dari pajak dan retribusi daerah serta potongan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Insentif tersebut, kata Tauhid, bertujuan menciptakan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

“Itu juga penting. Yang ketiga, saya kira bisa memberikan tambahan insentif yang diberikan oleh daerah agar katakanlah minat mereka terutama bagi para kreditur atau yang menjadi konsumen itu lebih besar,” ujar Tauhid kepada Kabar Bursa, Kamis, 29 Agustus 2024.

Selain itu, sambung Tauhid, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga diminta untuk mengalokasikan dana sebesar Rp0,68 triliun untuk subsidi bantuan uang muka (SBUM) guna mendukung 166.000 unit rumah. Adapun, dana sebesar Rp0,83 triliun disiapkan untuk tabungan perumahan rakyat dalam program pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang akan mendukung pembangunan 7.251 unit rumah.

“Apalagi tadi kalau misalnya terutama yang punya BPD, Bank Pembangunan Daerah, memberi tambahan potongan bunga lagi, itu akan sangat bagus banget,” jelasnya.

Tauhid menyebut jika pemerintah daerah kini tengah mengimplementasikan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pengembangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka. 

Beberapa inisiatif penting telah diumumkan yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya di daerah yang tergolong kurang berkembang.

Lanjutnya, setiap daerah diminta untuk memastikan bahwa lokasi-lokasi prioritas untuk pembangunan memiliki standar yang jelas dan bersih. Ini merupakan langkah awal yang krusial untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ekonomi dan sosial.

Ia juga menilai setiap daerah penting untuk menyediakan profil daerah secara rinci. Dengan adanya data yang lengkap tentang backlog dan kriteria kelayakan, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Profiling ini akan membantu dalam penyaluran bantuan secara tepat sasaran dan efisien.

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan ada percepatan dalam pengembangan wilayah serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah daerah terus berkomitmen untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. (*)