Peneliti Minta Pemerintah Hati-hati saat Keluarkan SUN

KABARBURSA.COM - Myrdal Gunarto, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets, Bank Maybank Indonesia, menyampaikan bahwa pemerintah diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN), mengingat ketidakpastian dan volatilitas yang masih ada di pasar global.

"Perlu diperhatikan agar tidak mengeluarkan pinjaman saat suku bunga global meningkat atau menjadi mahal," kata Myrdal, Selasa, 28 Mei 2024.

Selain itu, optimalisasi kondisi fiskal terkait dengan pendapatan negara juga harus dilakukan agar tidak mengandalkan pembiayaan anggaran melalui penerbitan utang.

Caranya adalah dengan menjaga stabilitas makro ekonomi domestik dan sosial politik, sehingga aktivitas masyarakat produktif dan bisa meningkat. “Ini bisa jadi bekal agar pendapatan pajak kita meningkat dan akhirnya bisa mengakomodir kebutuhan belanja negara,” ungkapnya.

Selanjutnya, pemerintah juga bisa memprioritaskan penerbitan utang yang didenominasi dalam mata uang rupiah, serta cepat mengambil momentum untuk menerbitkan SUN saat kondisi suku bunga global sedang melandai. “Hal ini dilakukan dengan harapan biaya utang lebih murah dan pemerintah bisa mengoptimalkan kondisi tersebut,” kata Myrdal.

Sementara itu, Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan penerbitan SUN yang denominasinya dalam rupiah.

"Dengan imbal hasil yang tinggi saat ini, sebaiknya memastikan bahwa tidak akan menimbulkan beban bagi anggaran di masa mendatang. Mungkin perlu ada penurunan dalam penerbitan SUN untuk pasar domestik hingga akhir tahun," ucap Banjaran.

Dia juga merekomendasikan pemerintah untuk menerbitkan SUN dalam dolar AS, dengan tujuan menarik minat investor asing dan menjaga likuiditas perekonomian domestik.

"Ini sebaiknya dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan Bank Indonesia mengenai strategi perdagangan surat berharga," tambahnya.

Lelang SUN Pemerintah

Pemerintah sebelumnya mengumumkan pelelangan SUN. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan pelelangan SUN dalam mata uang rupiah pada Selasa, 28 Mei 2024. Target pendanaan yang diharapkan dari lelang ini mencapai Rp33 triliun.

Pemerintah menggelar pelelangan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang rupiah sebagai upaya untuk mencapai sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024. Menurut pernyataan resmi DJPPR Kemenkeu, target indikatif lelang adalah Rp22 triliun, dengan target maksimal mencapai Rp33 triliun.

Tersedia tujuh seri SUN yang akan dilelang, termasuk PN03240828 (Penerbitan Baru), SPN12250529 (Penerbitan Baru), FR0101 (Pembukaan Kembali), FRSDG001 (Pembukaan Kembali), FR0100 (Pembukaan Kembali), FR0098 (Pembukaan Kembali), FR0097 (Pembukaan Kembali), dan FR0102 (Pembukaan Kembali).

Tingkat kupon atau imbal hasil yang ditawarkan mulai dari 6,62 persen hingga 7,37 persen. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal Rp1 juta per unit. Lelang dibuka hari ini pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB. Tanggal setelmen ditetapkan Kamis, 30 Mei 2024.

Adapun peserta lelang SUN, yaitu:

1. Dealer Utama:

Citibank N.A., Deutsche Bank AG, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP, Tbk, PT Bank Panin Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Permata Tbk.

Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, Standard Chartered Bank, JP Morgan Chase Bank N.A., PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero)Tbk.

2. Lembaga Penjamin Simpanan;

3. Bank Indonesia

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price).

Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019.

“Pada lelang ini kembali ditawarkan Seri FRSDG001 yang merupakan seri Sustainable Development Goals (SDGs) Bond pertama yang ditawarkan melalui lelang di pasar perdana domestik,” jelas DJPPR.

Penerbitan seri SDGs Bond melalui lelang ini melengkapi program penerbitan Sustainable Development Goals (SDGs) Bond yang sudah dilakukan di pasar global pada 2021.

Realisasi Pembiayaan Anggaran

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir April 2024 mencapai Rp71,1 triliun. Realisasi ini baru mencapai 13,3 persen dari target dalam APBN sebesar Rp522,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa rendahnya realisasi pembiayaan anggaran tersebut disebabkan oleh pemerintah yang masih menahan penerbitan utang baru, mengantisipasi volatilitas pasar keuangan global.

“Kita bisa cukup stabil, termasuk spread kita terhadap US Treasury karena kita cukup terukur dalam menerbitkan surat utang kita. Ini yang menyebabkan kita mungkin bisa menjaga yield kita,” jelasnya.

Sri Mulyani mencatat, hingga April 2024, realisasi pembiayaan anggaran melalui utang mencapai Rp119,1 triliun. Realisasi tersebut mencapai 18,4 persen dari target Rp648,1 triliun atau turun 51,2 persen yoy.

Pembiayaan utang ini salah satunya berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) neto mencapai Rp128,6 triliun, atau turun tajam sebesar 46,4 persen yoy, dan pinjaman sebesar Rp9,5 triliun atau mencapai 48,37 persen dari target Rp18,4 triliun.

Lebih lanjut, untuk pembiayaan non utang, realisasinya mencapai Rp 48 triliun, atau mencapai 38,3 persen dari pagu. Realisasi pembiayaan non utang ini meningkat 142,4 persen yoy.