KABARBURSA.COM - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Eliza Mardian mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa menjadi captive market bagi Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Perlu diketahui, captive market merupakan supply barang yang diatur oleh satu, atau beberapa supplier.
Eliza mengatakan, UMKM tidak bisa hanya satu kebijakan saja, diperlukan paket kebijakan yang komprehensif untuk mendorong UMKM naik kelas sehingga bisa mengakses pembiayaan.
"APBN dapat menjadi captive market bagi UMKM kita, pemerintah sudah memiliki program menyerap produk UMKM lokal untuk memenuhi penyediaan barang atau jasa dari pemerintah," kata Eliza kepada KabarBursa, Sabtu 13 Juli 2024.
Akan tetapi, dia menuturkan pemerintah kini mengalami kendala dalam menyerap produk UMKM yang memenuhi kualifikasi standar. Maka dari itu, kata Eliza, UMKM perlu meningkatkan kapasitas agar menghasilkan produk yang memadai.
Eliza memandang, UMKM di Indonesia harus bisa naik kelas. Misal dari ultramiko menjadi mikro, mikro menjadi kecil, dan kecil menjadi menengah.
"Adanya scale up ini karena jumlah produksinya meningkat karena marketnya pun diperluas," kata dia.
Selain itu, lanjut Eliza, UMKM juga bisa diberikan analisa seperti market intelligence di dalam negeri. Sehingga para pelaku UMKM bisa memproduksi produk yang dibutuhkan dan memenuhi standar.
"Informasi ini kerap tidak sampai ke UMKM, sehingga mereka memproduksi sesuatu yang memang sudah banyak pesaingnya (red ocean business)," jelasnya.
Di sisi lain, Eliza menilai UMKM) masih mengalami credit crunch atau penurunan pinjaman bank karena keengganan perbankan untuk menyalurkan kredit.
“Hal ini disebabkan adanya keengganan perbankan untuk menyalurkan kredit karena pertimbangan risiko yang berdampak pada Non-Performing Loan (NPL). ini mengacu kepada studi Rosengard & Prasetyantoko tahun 2011” kata Eliza.
Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Non-Performing Loan (NPL) gross UMKM pada Mei 2024 sebesar 4,27 persen, naik sedikit dari 4,26 persen pada April 2024. Sementara loan at risk (LAR) UMKM pada Mei 2024 turun di angka 13,38 persen, dari bulan sebelumnya sebesar 14,29 persen.
Eliza melihat, jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM masih kurang dari 25 persen. Bahkan, kata dia, pada 2023 lalu, hanya sebesar 19,36 persen.
“Sangat rendah, padahal hampir 77 persen UMKM belum memiliki akses pada kredit dan 43 persennya membutuhkan pembiayaan,” ungkapnya.
Lebih jauh Eliza menuturkan, UMKM sejatinya tidak hanya membutuhkan dalam hal pembiayaan saja, tetapi juga market. Karena jika dilihat, mayoritas UMKM di Indonesia masih sekelas mikro.
Dengan begitu, lanjut Eliza, UMKM cukup kesulitan dalam melakukan peminjaman ke perbankan karena banyak yang tidak bankable atau tidak memenuhi persyaratan.
“Dan prospek usahanya belum tentu sustain dan bisa ekspansif. Rata-tata jumlah pinjaman untuk usaha mikro apalagi ultra mikro itu plafond nya tidak banyak,” jelasnya.
Sementara itu Kementerian Perdagangan (Kemendag) pernah menyebut jika kontribusi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PBB) mencapai 61 persen.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga. Dia mengatakan sektor UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp8.573 triliun.
“Sektor UMKM telah memberikan kontribusi sebesar Rp8.573 triliun atau setara 61 persen dari pendapatan domestik bruto dan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja,” ujar Jerry menjelaskan, dikutip, Kamis, 27 Juni 2024.
Jerry mengatakan, pengembangan sektor UMKM tidak lepas dari Keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan. Hal ini merupakan langkah penting untuk membangkitkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Dia juga menuturkan, pihaknya memiliki program terkait peningkatan kualitas produk dan promosi UMKM. Pembinaan bagi UMKM bertujuan meningkatkan kualitas produk, pengembangan jenama (branding), dan sertifikasi halal.
”Melalui program kemitraan UMKM dengan ritel modern dan lokapasar (marketplace), produk- produk dalam negeri dapat tersedia di pasaran. Dengan demikian, produk UMKM dapat dijangkau dan diminati oleh konsumen dalam negeri,” jelasnya.
Jerry menambahkan, Presiden Joko Widodo menargetkan 30 juta pelaku UMKM untuk Go-Digital pada 2024 setelah melihat besarnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional.
Adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan telah menggeser preferensi masyarakat ke arah permintaan layanan keuangan yang cepat, murah, mudah, aman, dan andal.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.