KABARBURSA.COM - Pada akhir Februari, Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sebesar Rp8.319,22 triliun, mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang mencapai Rp8.253,09 triliun. Artinya, dalam satu bulan, utang pemerintah meningkat sebesar Rp66,13 triliun.
Berdasarkan dokumen APBN Kita edisi Maret 2024, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau dikenal sebagai debt ratio, per akhir Februari mencapai 39,06 persen. Angka ini mengalami kenaikan dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,75 persen pada bulan Januari.
“Rasio utang ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen,” sebut dokumen itu.
Berdasarkan komposisi, mayoritas (88,19 persen) utang adalah dalam bentuk obligasi negara atau Surat Berharga Negara (SBN). Total utang dalam bentuk SBN per akhir Februari adalah Rp7.336,87 triliun, dengan rincian domestik Rp5.947,95 triliun dan valas Rp1.388,92 triliun.
Sementara utang dalam bentuk pinjaman (loan) bernilai total Rp982,35 triliun atau 11,81 persen dari total utang pemerintah. Pinjaman dalam negeri adalah Rp35,45 triliun dan pinjaman luar negeri Rp946,9 triliun.
“Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif,” lanjut dokumen tersebut.
Per akhir Februari, profil jatuh tempo utang pemerintah memiliki rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
Utang belakangan ini memiliki komplikasi yang tidak enteng. Tren suku bunga tinggi masih berlangsung, di mana idiom higher for longer menjadi kenormalan baru di pasar keuangan global.
Saat suku bunga global bertahan di level tinggi, maka biaya utang juga akan tetap mahal. Padahal saat ini saja anggaran untuk membayar bunga utang terus meningkat.
Dalam APBN 2024, anggaran untuk membayar bunga utang sudah hampir mencapai Rp500 triliun.
Mengutip riset Dana Moneter Internasional (IMF) yang berjudul Economic Growth After Debt Surges, hubungan peningkatan utang dan pertumbuhan ekonomi sebagian besar memang negatif. Biasanya, peningkatan utang baik oleh pemerintah maupun swasta akan diikuti oleh penurunan belanja negara dan investasi swasta.
"Perusahaan dan pemerintah mengurangi investasi akibat kondisi yang ketat. Lonjakan utang pemerintah juga berdampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga, karena kemungkinan besar akan ada kenaikan tarif pajak. Rumah tangga akan mengerem konsumsi karena khawatir dengan kenaikan tarif pajak ini," ungkap riset tersebut.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.