KABARBURSA.COM - Gelombang badai menghantam Tokopedia. Kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang menimpa ratusan karyawannya tak pelak menggemparkan jagat teknologi. Tak heran, banyak yang sudah menduga kejadian ini akan terjadi, terutama setelah Tokopedia diakuisisi oleh Tiktok.
Sejak Januari 2024, Tiktok resmi menjadi pengendali saham Tokopedia dengan kepemilikan mencapai 75 persen. Keputusan ini meninggalkan GOTO, pemilik lama Tokopedia, hanya dengan 25 persen saham. Tak ayal, masa depan Tokopedia pun dipegang kendali penuh oleh Tiktok.
PHK pertama kali terendus pada Juni 2024. Laporan Bloomberg menyebut, sekitar 450 karyawan Tokopedia akan terimbas badai ini. Sasarannya adalah tim e-commerce, termasuk periklanan dan operasional, demi menghilangkan duplikasi fungsi pasca-merger.
Keputusan ini mengundang sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (iDiec), Tesar Sandikapura, menilai PHK massal di Tokopedia merupakan konsekuensi logis dari akuisisi.
Tesar mengkhawatirkan dua hal utama. Pertama, penguasaan data pengguna. Ia menduga Tiktok Shop dan Tokopedia akan memiliki akses ke data pribadi para pengguna, termasuk perilaku berbelanja mereka.
Kedua, praktik monopoli dan duopoli. Tesar memprediksi Tiktok Shop dan Tokopedia, yang kini berada di bawah satu payung, akan mendominasi pasar e-commerce Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan pemain lokal lainnya.
Badai PHK di Tokopedia tak hanya berimbas pada karyawan, tapi juga pasar tenaga kerja secara keseluruhan. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan makanan dan minuman juga mengalami pemangkasan karyawan. Sejak awal 2024, sekitar 13.000 pekerja di industri tekstil dan alas kaki kehilangan pekerjaan.
Situasi ini kian memperparah kekhawatiran akan masa depan pekerja di Indonesia. Di tengah badai PHK yang melanda berbagai sektor, diperlukan langkah sigap dari pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan kelangsungan hidup mereka.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi kita semua. Akuisisi dan merger perusahaan perlu dikaji secara mendalam, terutama dampaknya terhadap karyawan dan data pengguna. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
Mari kita awasi perkembangan situasi ini dengan seksama. Nasib ratusan karyawan Tokopedia, data pengguna, dan masa depan pasar tenaga kerja di Indonesia bergantung pada langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
Kemendag Pantau GOTO
Kabar ini sontak menggemparkan jagat online dan mengundang perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Langkah berani ini diambil Tokopedia Shop setelah merger dengan TikTok Shop pada Januari 2024. Menurut Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan ShopTokopedia, Nuraini Razak, langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan menyelaraskan tim dengan tujuan perusahaan.
"Setelah penggabungan TikTok dan Tokopedia, kami mengidentifikasi beberapa area yang perlu diperkuat dalam organisasi dan menyelaraskan tim kami agar sesuai dengan tujuan perusahaan," ujar Nuraini dalam pernyataan resminya.
Keputusan ini tentu saja mengundang rasa prihatin dari berbagai pihak. Kemendag, melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Isy Karim, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan Tokopedia Shop pasca-PHK.
"Kami sudah menelepon manajemen untuk mengetahui alasan di balik PHK ini. Menurut mereka, PHK dilakukan karena ada fungsi yang berlebihan. Kami akan terus memantau perkembangan ini ke depannya," kata Isy di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
Langkah Tokopedia Shop ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan para karyawan yang dirumahkan. Apakah mereka akan mampu menemukan pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu?
Kondisi Pengangguran Terkini
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penurunan pada Februari 2024. Dibandingkan dengan Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun dari 5,45 persen menjadi 4,82 persen, menandakan 790 ribu orang berhasil keluar dari jeratan pengangguran.
Meskipun menunjukkan tren positif, jumlah pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai 7,2 juta orang. Angka ini setara dengan 40,83 persen dari total angkatan kerja yang berjumlah 17,92 juta orang.
Dari 7,2 juta pengangguran, mayoritas didominasi oleh lulusan baru dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 15,51 persen. Hal ini menunjukkan masih tingginya kesenjangan antara keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
Di sisi lain, sekitar 58,05 juta orang (40,83 persen) tercatat bekerja pada Februari 2024. Dari jumlah tersebut, pekerja formal mencapai 57,02 juta orang, pekerja paruh waktu 8,13 juta orang, dan setengah pengangguran 2,9 juta orang.
Secara umum, angka pengangguran di Indonesia menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2023. Namun, jumlah pengangguran yang masih tinggi dan dominasi pengangguran di kalangan lulusan baru menjadi tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja, dan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi beberapa solusi yang perlu diimplementasikan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, seperti dunia usaha dan masyarakat, untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.
Narasi berita ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkini tentang situasi pengangguran di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang perlu dihadapi. (*)