KABARBURSA.COM - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa pinjaman daring (pinjol) sering menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.
Nixon mengungkapkan terdapat sekitar 30 persen pengajuan KPR Subsidi ditolak oleh pengembang karena catatan buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akibat utang dari pinjol.
"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat 29 November 2024.
SLIK OJK, yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat kredit individu, menjadi acuan bagi bank, termasuk BTN, dalam mengevaluasi kelayakan kredit. Sebagian besar masalah muncul karena adanya catatan buruk pada SLIK, yang umumnya disebabkan oleh penggunaan pinjaman online.
"SLIK OJK merupakan ketentuan yang bersifat mutlak dan harus dipatuhi oleh perbankan," ujar dia.
Nixon menambahkan, meskipun banyak orang yang hanya meminjam sejumlah kecil uang seperti Rp200.000, namun pinjaman online tersebut tetap tercatat dalam sistem dan bisa membuat status SLIK menjadi merah.
Nixon menjelaskan bahwa meskipun banyak orang hanya meminjam jumlah kecil, seperti Rp200.000, pinjaman tersebut tetap tercatat dalam sistem dan bisa mengubah status SLIK menjadi merah, sehingga memengaruhi keputusan bank dalam menyetujui pengajuan KPR Subsidi.
"Jadi itu juga menjadi, padahal saldonya kadang-kadang cuma Rp200.000 gitu ya. Cuma bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui. Karena memang ketentuannya clear,” jelasnya.
Masalah ini tidak hanya menghambat calon debitur dalam memperoleh rumah subsidi, tetapi juga menunjukkan dampak luas dari maraknya pinjaman online yang belum terkendali dengan baik.
Banyak pihak, baik di sektor keuangan maupun masyarakat, berharap agar regulasi pinjol diperketat untuk melindungi konsumen dan memastikan data SLIK OJK mencerminkan kondisi finansial yang lebih akurat.
Nixon juga mengingatkan pentingnya kesadaran konsumen dalam menggunakan pinjol dan mengelola kredit dengan bijak agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengakses fasilitas pembiayaan rumah subsidi.
Target Program KPR
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan kesiapannya untuk meningkatkan target Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa target penyaluran KPR FLPP yang sebelumnya berada di angka 200.000 unit diharapkan dapat meningkat menjadi 800.000 unit pada tahun depan.
“Hal ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengembang dan perbankan,” ujar Maruarar dalam pernyataan resminya, Rabu, 27 November 2024.
Maruarar menegaskan bahwa KPR FLPP memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan rumah bersubsidi dengan harga dan cicilan yang terjangkau. Ia menilai program ini memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan biaya yang lebih ringan.
“Program KPR FLPP yang dijalankan pemerintah bersama perbankan ini sangat baik. Banyak masyarakat bisa memiliki rumah bersubsidi dengan harga murah dan cicilan yang ringan. Targetnya harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Sejak diluncurkan pada tahun 2010, program KPR FLPP telah mendukung Program 3 Juta Rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini memberikan kemudahan dengan cicilan tetap dan masa tenor yang panjang, sehingga mempermudah masyarakat dalam memiliki hunian.
Sebagai informasi, program KPR FLPP pertama kali diluncurkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini dikelola dengan dana dari pemerintah dan disalurkan melalui berbagai bank nasional untuk masyarakat dengan penghasilan tertentu.
Menteri PKP menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan program-program perumahan yang dinilai bermanfaat, meskipun kebijakan tersebut berasal dari pemerintahan sebelumnya.
“Jika sebuah program baik dan bermanfaat bagi rakyat, seperti penyaluran KPR FLPP, harus diteruskan bahkan ditingkatkan. Sebagai birokrat, kita harus memiliki jiwa negarawan. Tidak perlu saling menyalahkan saat terjadi pergantian pemerintahan. Yang penting adalah keberlanjutan program untuk kepentingan rakyat,” tegas Maruarar.
Kuota FLPP Tahun 2025
Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Santoso mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan ditetapkan sebanyak 300.000 unit, ditambah 40.000 unit dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan demikian, total kuota FLPP untuk tahun tersebut mencapai 340.000 unit.
“Kuota FLPP untuk tahun depan adalah 300.000, ditambah dengan tambahan dari rumah BP Tapera sebanyak 40.000 unit. Jadi totalnya 340 ribu unit,” kata Joko dalam konferensi pers kepada Kabarbursa.com di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Selasa, 29 Oktober 2024.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp5,07 triliun saat ini banyak dialokasikan untuk proyek Multi Year Contract (MYC) atau proyek lanjutan. Menanggapi hal ini, Joko menilai bahwa anggaran untuk 300.000 unit rumah FLPP diperkirakan bisa lebih dari Rp5 triliun. Dia menekankan, perlunya pemahaman yang jelas mengenai penganggaran dan peruntukan dana agar program pembangunan rumah dapat berjalan dengan baik.(*)
