KABARBURSA.COM - Presiden Prabowo Subianto menerapkan tujuh kebijakan stimulus ekonomi yang berlaku selama Ramadan dan Lebaran. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus mengawasi dampaknya selama perayaan hari raya.
"Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah Kebijakan Paket Stimulus Ekonomi untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Airlangga melalui akun Instagram resminya, @airlanggahartarto_official, dikutip Selasa 11 Maret 2025.
Stimulus pertama mencakup optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama tahun 2025. Selain itu, dana Rp16,6 triliun juga dialokasikan untuk pembelian 3 juta ton gabah dari petani melalui Perum Bulog.
Kebijakan kedua menyasar sektor transportasi udara. Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket pesawat yang berlaku pada 25 Maret hingga 7 April. Airlangga menyebut bahwa diskon tersebut akan membuat harga tiket turun sekitar 13,2 persen hingga 14 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif bagi pengguna jalan tol.
"Diskon tarif jalan tol, pemberian diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik," tambah Airlangga.
Di sektor perdagangan, stimulus ekonomi juga diberikan melalui program diskon belanja yang berlangsung dari 28 Februari hingga 28 Maret di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Selain itu, ada pula program BINA Lebaran di berbagai pusat perbelanjaan yang dikelola oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Pemerintah menargetkan total transaksi dalam program ini dapat mencapai Rp100 triliun.
Stimulus kelima berfokus pada promosi destinasi wisata di sepanjang jalur mudik untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di sektor pariwisata. Sementara itu, stimulus keenam dilakukan melalui operasi pasar guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
Terakhir, pemerintah menjamin percepatan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta.
Pencairan THR bagi ASN dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran, sedangkan untuk pekerja swasta paling lambat satu minggu sebelum hari raya.
"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun," ujar Airlangga.
Meningkatkan Non Performing Loan
Sejumlah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat berdampak langsung terhadap sektor perbankan.
Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan, optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi faktor yang paling signifikan karena berhubungan langsung dengan ekspansi kredit produktif bagi UMKM.
“Perluasan KUR dapat meningkatkan total kredit yang disalurkan perbankan, tetapi juga berpotensi meningkatkan Non-Performing Loan (NPL) jika tidak disertai mitigasi risiko yang baik,” kata Arianto saat dihubungi Kabarbursa.com, Senin 24 Februari 2025.
Dia melanjutkan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peningkatan bansos akan berpengaruh pada daya beli masyarakat, yang dapat mendorong pertumbuhan kredit konsumtif seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan kartu kredit.
Arianto menyoroti bahwa optimalisasi KUR dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperluas akses kredit bagi UMKM. Namun, jika persyaratan KUR diperlonggar tanpa pengawasan yang ketat, moral hazard bisa muncul, di mana kredit dialokasikan kepada usaha yang kurang layak atau digunakan untuk konsumsi daripada modal usaha.
“Peningkatan penyaluran KUR yang tidak diimbangi dengan evaluasi kapasitas bayar debitur dapat memperburuk rasio loan at risk, yang bisa berdampak negatif terhadap profitabilitas perbankan dan stabilitas sistem keuangan nasional,” ujar dia.
Lebih lanjut, program stimulus ekonomi seperti PPN DTP Otomotif dan diskon tarif listrik diprediksi akan meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Namun, dampaknya terhadap ekspansi kredit perbankan bergantung pada kesinambungan daya beli masyarakat.
Jika stimulus hanya menciptakan lonjakan konsumsi sesaat tanpa meningkatkan pendapatan jangka panjang, pertumbuhan kredit perbankan akan lebih terkonsentrasi di sektor konsumtif tanpa dorongan yang kuat terhadap kredit modal kerja atau investasi.
Arianto juga menilai bahwa kenaikan UMP dan belanja bansos berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat, tetapi di sisi lain menghadirkan tantangan bagi perbankan dalam mengelola likuiditas.
“Jika stimulus fiskal ini mendorong inflasi, maka suku bunga bisa naik, yang pada akhirnya meningkatkan biaya dana bagi bank dan mempersempit net interest margin (NIM),” ucapnya.
Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) juga berdampak signifikan terhadap sektor perbankan, menurut Arianto, jika pertumbuhannya tidak sejalan dengan ekspansi kredit akibat lonjakan konsumsi, bank dapat menghadapi tekanan likuiditas yang lebih besar.
Dengan berbagai kebijakan yang berpotensi memengaruhi perbankan, Arianto menekankan bahwa perbankan perlu menyesuaikan strategi pendanaan dan penyaluran kredit agar tetap selaras dengan kondisi pasar.
“Bank harus lebih adaptif dalam menyusun strategi agar tetap menjaga stabilitas dan profitabilitas di tengah dinamika kebijakan ekonomi yang akan datang,” pungkasnya.