KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengomentari soal kemungkinan pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, akan mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Sri Mulyani mengomentari hal itu untuk menanggapi pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, yang ingin mengetahui kepastian adanya APBN Perubahan (APBN-P) pada 2025.
“Saya khawatir APBN-P hanya akan digunakan untuk melaksanakan janji-janji politik pemerintahan mendatang, seperti program makan siang gratis dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dananya belum jelas,” kata Tamsil Linrung di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 Juni 2024.
"Nah, apakan ini didorong untuk dilakukan APBN Perubahan? Karena Bu Menteri (Sri Mulyani) pasti ingat tahun 2004, APBN-P itu luar biasa perubahan yang kita lakukan," ucap Tamsil.
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN-P adalah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yang memberi kewenangan kepada presiden terpilih untuk melakukan perubahan terhadap APBN yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya.
"Sebetulnya mekanisme APBN-P diatur dalam UU, jadi apapun yang akan dilakukan tentu itu diskresi dan kewenangan dari pemerintah baru mengenai bagaimananya," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa dalam menyusun APBN 2025, pemerintahan Presiden Jokowi tengah berkoordinasi dengan tim Prabowo untuk memahami dan mengakomodasi program-program serta janji-janji politiknya.
"Kami dalam menjalankan tugas hari ini untuk menyusun APBN 2025 terus melakukanbkoordinasi, komunikasi dengan timnya Pak Prabowo l, dan kita mencoba pahami dan desainnya sesuai dengan yang disampaikan, janji-janji maupun berbagai programnya," ujarnya.
Sri Mulyani menekankan, meskipun ada mekanisme APBN-P, penting tetap menjaga kesehatan dan keberlanjutan APBN untuk pembangunan jangka panjang.
Dia menegaskan, jika APBN tidak dikelola dengan baik dan hanya difokuskan pada program-program tertentu tanpa memperhatikan kesinambungan, hal ini bisa memicu krisis.
"Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan dan APBN-nya dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya sehingga APBN jebol," ucap Sri Mulyani.
Sri Mulyani mencontohkan Argentina, yang pada abad ke-19 merupakan negara kaya dan maju, namun karena pengelolaan APBN yang buruk, negara tersebut kini terjebak dalam middle income trap.
"Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, padahal Argentina pada abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani kembali menegaskan, bahwa pemerintah tetap berusaha menjaga keseimbangan antara memenuhi janji politik dan menjaga keberlanjutan fiskal. Hal ini penting agar APBN tidak hanya menjadi alat untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.
Dukung Prabowo Bentuk BPN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat pertanyaan tajam dari anggota DPD RI, Novita Anakotta, mengenai rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) dan mencapai target tax ratio sebesar 23 persen. Saat ini, tax ratio Indonesia stagnan di sekitar 10 persen.
Pertanyaan itu dilontarkan oleh Novita Anakotta saat rapat kerja dengan Sri Mulyani di Gedung DPD, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024.
Novita ingin mendapatkan gambaran terkait potensi pemerintah untuk meningkatkan tax ratio pajak hingga 23 persen, langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target tersebut, serta urgensi pembentukan BPN.
"Kami ingin dapat gambaran kira-kira potensi dari mana untuk capai 23 persen tersebut dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan. Kedua, apakah sudah cukup urgen adanya rencana pembentukan Badan Penerimaan itu sendiri," tanya Novita kepada Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun enggan mengomentari pertanyaan yang terkait program dan visi-misi Prabowo tersebut.
"Mengenai visi misi dan badan mohon izin saya tidak komentar tentang hal itu, karena menurut saya itu politically correct," tegas Sri Mulyani.
Kendati demikian, menurutnya rencana pembentukan BPN secara politik adalah langkah yang tepat. Eksekusinya perlu dilakukan dan didukung. Ia pun menegaskan pemerintah siap mendukung pemerintahan baru dengan menyiapkan APBN yang sesuai.
"Kami siapkan saja APBN, itu sudah jadi komitmen pemerintahan baru, kami akan bantu semaksimal mungkin untuk capai tujuan-tujuan serta keinginan untuk tingkatkan," ungkapnya.
Mengenai potensi peningkatan tax ratio hingga 23 persen, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal ini telah diakomodir dalam kebijakan APBN 2025 dengan skema collecting more. Artinya, pemerintah menyadari pentingnya meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari pajak.
"Dalam APBN memang disebutkan collecting more jadi kita akui harus terus tingkatkan collection, dan spending better banyak sampaikan juga harus diperbaiki," tutur Sri Mulyani.
Sebagai informasi, pembentukan BPN merupakan visi-misi yang telah dilontarkan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sejak masa kampanye Pilpres 2024. Saat ini, pembentukan BPN juga sudah masuk ke dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Dalam dokumen RKP Tahun 2025 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, BPN diberi nama sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara. Badan itu dibentuk untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan menjadi sebesar 10-12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) 2025.
Pemerintah menganggap, pembenahan kelembagaan perpajakan melalui pembentukan Badan Otorita Penerimaan Negara dapat meningkatkan tax ratio dan menyediakan ruang belanja yang memadai dalam APBN untuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Sri Mulyani mengakui bahwa upaya mencapai target tax ratio 23 persen bukanlah tugas mudah, tetapi penting untuk kesejahteraan ekonomi nasional.
"Untuk mencapai target tersebut, kita perlu memperkuat sistem administrasi pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan mengurangi praktik penghindaran pajak," jelasnya.
Dalam konteks ini, pembentukan BPN diharapkan dapat menjadi solusi struktural untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia dan meningkatkan rasio penerimaan negara.
"Langkah ini harus didukung oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat agar tujuan meningkatkan tax ratio bisa tercapai," pungkas Sri Mulyani. (yub/*)