Program Pemerintah Kunci Stabilitas Pasar dan Ekspektasi Investor

KABARBURSA.COM - Pengelolaan program pemerintah yang sesuai dengan target menjadi faktor utama dalam memenuhi harapan investor dan menjaga kestabilan pasar.

Analis senior dari Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan ekspektasi investor bisa membuat mereka lebih waspada, yang pada akhirnya memengaruhi reaksi pasar.

“Jika program-program tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi investor, mereka akan cenderung lebih prudent,” ujar Nafan kepada Kabar Bursa, Senin, 19 Agustus 2024. "Ini tentu saja akan mempengaruhi reaksi pasar.” tambahnya.

Di sisi lain, Nafan juga berharap defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan. Meskipun proyeksi menunjukkan bahwa defisit masih akan ada, penting bagi program pemerintah di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo  Subianto untuk memenuhi harapan yang ada.

“Mudah-mudahan, program pemerintah yang baru ini bisa berjalan sesuai harapan dan memberikan hasil yang positif,” jelasnya.

Nafan juga menilai Indonesia perlu segera keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) untuk mencapai kemajuan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 

Salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini adalah dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program-program yang pro-growth, pro-poor, dan pro-environment.

Masyarakat dan para pelaku pasar akan terus memantau perkembangan ini, berharap bahwa langkah-langkah yang diambil akan membawa dampak positif dan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Kendati demikian pengawasan dan penyesuaian yang terus-menerus akan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat mendukung stabilitas ekonomi dan memenuhi ekspektasi investor, serta membantu mengurangi defisit APBN secara efektif.

Defisit 2,53 Persen Picu Kekhawatiran

Sementara defisit anggaran dalam APBN 2025 diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau sekitar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal dan kebijakan yang diambil pemerintah.

Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, mengungkapkan bahwa defisit anggaran yang mendekati batas 3 persen dari PDB ini menunjukkan adanya potensi risiko signifikan terhadap stabilitas fiskal negara. Menurutnya, meskipun anggaran tersebut masih di bawah ambang batas yang diizinkan, tren ini tidak mencerminkan pendekatan yang hati-hati dalam pengelolaan fiskal.

“Defisit anggaran hingga 2,53 persen dari PDB menunjukkan adanya potensi ketidakstabilan, terutama jika melihat kondisi makroekonomi saat ini,” kata Yusuf kepada Kabar Bursa, Minggu 18 Agustus 2024.

Yusuf juga menyoroti bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto tengah dihadapkan pada berbagai program prioritas yang memerlukan alokasi dana besar. Program-program ini mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta rencana pembentukan kementerian atau lembaga baru yang akan membutuhkan pembiayaan signifikan.

Selain itu, Yusuf mengingatkan bahwa APBN 2025 berpotensi mengalami perubahan melalui mekanisme APBN-P, yang dapat menyebabkan defisit anggaran melebihi 3 persen dari PDB. Jika hal ini terjadi, maka dampaknya bisa lebih luas dan berpotensi menekan stabilitas fiskal secara keseluruhan.

Kekhawatiran ini semakin diperburuk oleh sensitivitas APBN terhadap fluktuasi makroekonomi global. Kondisi seperti pelemahan kurs Rupiah, kenaikan harga minyak dunia, dan ketidakpastian global lainnya bisa memperparah defisit anggaran.

“Maka peluang defisit menembus 3 persen dari PDB itu nyata, bukan sekadar spekulasi,” tegas Yusuf. Ia juga menekankan perlunya kewaspadaan dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi yang bisa mempengaruhi proyeksi anggaran tersebut.

RAPBN 2025 Kurang Optimis

Peneliti dari Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Riza Annisa Pujarama, menyatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 menunjukkan sikap yang lebih realistis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia mencatat bahwa RAPBN 2025 didasarkan pada postur asumsi dasar makro ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024, yang cenderung lebih berhati-hati dalam menetapkan target pembangunan.

“Jika melihat dari sisi asumsi dasar makro, RAPBN 2025 ini tidak seoptimis tahun-tahun sebelumnya. Namun, pendekatan yang lebih rasional ini diharapkan akan mempermudah pencapaian target pembangunan,” jelasnya.

Salah satu target penting dalam RAPBN 2025 adalah pertumbuhan ekonomi, yang tetap dipatok pada angka 5,2 persen, sama seperti target tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat inflasi juga diharapkan turun dari 2,8 persen pada tahun 2024 menjadi 2,5 persen pada tahun 2025.

Namun, Riza mengingatkan bahwa inflasi yang rendah ini terjadi seiring dengan kondisi deflasi yang dialami ekonomi Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Menurutnya, deflasi yang berkepanjangan menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat.

“Penurunan daya beli ini pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi pengeluaran dan konsumsi rumah tangga,” tambahnya.

Riza juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan kondisi ekonomi riil. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan, sementara kebijakan yang terlalu longgar berisiko memicu ketidakstabilan ekonomi. Dengan demikian, RAPBN 2025 diharapkan mampu mencerminkan pendekatan yang seimbang untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (*)