REI Desak Pemerintah Atasi Backlog Perumahan 12,7 Juta Unit

KABARBURSA.COM - Asosiasi Realestat Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperbaiki rantai pasok guna mengatasi backlog perumahan yang masih mencapai 12,7 juta unit.

Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menjelaskan bahwa dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, backlog perumahan hanya berkurang sekitar 10 persen. Hal ini dikarenakan tidak ada kementerian yang secara khusus menangani isu perumahan.

Oleh karena itu, diharapkan Kementerian PKP mampu memperbaiki kekurangan dari langkah-langkah yang telah dilakukan sebelumnya.

"Kita harus menyadari backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit ini dalam sepuluh tahun terakhir hanya turun kurang dari 10 persen. Jadi, tata kelola harus diubah," ungkap Joko di Jakarta, dikutip Senin, 28 Oktober 2024.

REI juga menyatakan bahwa pemerintah perlu lebih dulu membangun ekosistem yang mendukung pasokan dan permintaan perumahan agar lebih cepat, terukur, dan akomodatif. Selain itu, REI berharap proses perizinan yang masih tersebar di berbagai kementerian dapat segera disederhanakan dan diharmonisasi.

“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar Joko.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa misi utama kementerian barunya adalah pembangunan perumahan secara masif. Kementerian Perumahan ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yaitu pembangunan perumahan," katanya kepada wartawan, di Gedung Kementerian PU, Senin 21 Oktober 2024.

Fahri menambahkan bahwa target yang diberikan kepada kementeriannya adalah membangun 3 juta rumah dalam setahun masa kepemimpinannya. "Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya,"  katanya.

Rancangan Ekosistem Perumahan

Fahri menjelaskan bahwa target 3 juta rumah tersebut akan dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, serta pihak-pihak dari dalam dan luar negeri. Ekosistem ini dirancang agar semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan perumahan. Fokus utama pemerintah adalah mengatasi backlog perumahan yang mencapai 13 juta unit serta 26 juta rumah tidak layak huni (RTLH).

"Bahwa pasar perumahan itu adalah industri yang sudah berjalan dengan sangat dinamis, ya tentu harus diteruskan, karena apapun yang namanya pasar perumahan itu semua orang punya supply, semua orang punya demand, dan itu kita biarkan berjalan. ," jelasnya.

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan menyiapkan skema subsidi dan pembiayaan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah layak.

"Sehingga pemerintah nanti menyiapkan skema subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara lebih luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," kata dia.

Adapun dia merinci dari target 3 juta rumah, sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di desa, sementara 1 juta rumah lainnya di kota-kota besar.

"2 juta di desa dan 1 juta di pusat ya," ungkap dia.

Namun, dia belum bisa mengungkapkan detail anggaran yang akan ditetapkan, Fahri menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana, namun angka pastinya akan diumumkan kemudian.

“Kita nanti cek angka-angka yang sudah ada sekarang, nanti kita akan evaluasi lagi,” jelas Fahri.

Diketahui, dalam visi dan misi Kementerian Perumahan, terdapat tiga fokus utama, yaitu pembangunan di perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Dia pun menegaskan bahwa dalam menunjang misi tersebut pemerintah akan memfokuskan upayanya untuk menangani kekurangan 13 juta rumah dan memperbaiki 26 juta rumah tidak layak huni. Kedua masalah tersebut menjadi prioritas utama dalam program perumahan yang akan dijalankan oleh kementeriannya.

"Pada tahun pertama, prioritas pemerintah adalah menangani backlog 13 juta rumah serta 26 juta rumah tidak layak huni yang menjadi perhatian utama," tandas dia.

Pembangunan Tiga Juta Rumah Per Tahun

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tengah bersiap meluncurkan program ambisius, yaitu pembangunan tiga juta rumah per tahun.

Inisiatif ini diharapkan mampu mengangkat harapan masyarakat, terutama dalam hal akses terhadap hunian yang layak.

Dengan alokasi dana yang mencapai ratusan triliun rupiah, proyek ini bertujuan untuk menggairahkan sektor riil dan pada gilirannya memperkuat pertumbuhan ekonomi. Lebih penting lagi, program ini menawarkan kesempatan bagi banyak orang untuk memiliki rumah yang memenuhi standar.

Berdasarkan peta jalan yang disusun oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, pemerintah menargetkan penyediaan satu juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di area perkotaan dan dua juta unit di pedesaan.

Menurut kajian yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, nilai rata-rata rumah subsidi di perkotaan diperkirakan mencapai Rp200 juta, sementara di pedesaan berkisar antara Rp75 juta hingga Rp100 juta. Jika program ini berjalan sesuai rencana, diperkirakan volume  transaksi dapat mencapai sekitar Rp400 triliun per tahun, ini merupakan angka minimum yang dapat bervariasi tergantung pada harga jual di masing-masing daerah.(*)