RI Jadi Negara Produktif Kembangkan Ekonomi Hijau

KABARBURSA.COM - Indonesia menjadi negara yang produktif di kawasan Asia Tenggara dan menjadi inisiator dalam Asia Zero Emission Community (AZEC).

AZEC merupakan kerjasama untuk mengupayakan dekabornisasi di kawasan Asia dalam mencapai carbon neutrality tanpa menganggu pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi.

Sebagai salah satu inisiator, Indonesia berpeluang mendapatkan prioritas pendanaan dan investasi sebesar USD500 juta dalam mengimplementasikan program transisi energi yang melibatkan sektor publik maupun swasta.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengatakan Indonesia memiliki expert group di dalam AZEC.

"Kita termasuk juga negara di Asean yang produktif karena sudah mempunyai expert group di dalam AZEC," kata dia dalam acara media briefing update kerjasama ekonomi internasional di Jakarta, Kamis 30 Mei 2024.

Edi bilang, anggota di dalam group tersebut rutin menggelar pertemuan guna membahas proyek yang bisa dikembangkan.

"Contoh misalnya untuk Muara Laboh Geothermal ini sudah diindikasi angkanya dan sudah disepakati," ujar Edi.

Perlu diketahui, Muara Laboh Geothermal merupakan salah satu proyek prioritas yang dipercepat di dalam AZEC dengan nilai investasi USD470 juta.

Selain itu, ada juga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) Legok Nangka dengan nilai investasi USD420 juta.

"Di Jawa Barat sudah mulai diimplementasikan project mengola sampah menjadi energi dan ini sudah diselesaikan kajiannya tinggal bagaimana nanti tahapan-tahapan selanjutnya yang akan dikerjakan," ungkapnya.

Lalu, juga sedang diupayakan realisasi PLTA Kayan yang berpotensi menghasilkan tenaga listrik bersih sebesar 9000 MW dengan nilai investasi total USD25 miliar.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi hijau dan biru dinilai harus dijalankan demi bisa mencegah perubahan iklim di Indonesia. Analisis Kebijakan Ahli Madya VKF Kementerian Keuangan, Noor Syaifudin menganggap perubahan iklim sebagai sesuatu yang akan berdampak pada struktur ekonomi Indonesia di masa depan.

“Apalagi Indonesia pada 2045 mempunyai visi menjadi negara maju. Bagaimana ini nanti kita meletakkannya pada resiko perubahan itu,” ujarnya di Jakarta, Rabu 27 Maret 2024

Syaifudin menyatakan pemerintah kini sudah melakukan mitigasi agar bisa menanggulangi perubahan iklim tersebut. Tak hanya itu  ia juga memastikan pemerintah juga bakal mengambil peluang kesempatan dari aspek perubahan itu.

“Bagaimana kita mulai mengumpulkan atau memenuhi berbagai kebutuhan terkait dengan pendanaan dan pembiayaan untuk menanggulangi perubahan iklim ini,” kata dia.

Lebih lanjut Syaifudin menyampaikan jika Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana 65 persen penduduknya tinggal di pesisir laut. Ia pun tidak ingin masyarakat yang tinggal di sana terkena dampak dari perubahan iklim.

“Makannya kalau ada kenaikan satu centimeter saja permukaan air laut itu akan menjadi sesuatu yang nightmare (mimpi buruk), jelasnya.

Sementara itu, Senior Advisor on Economics and Policy Area, Telisa Aulia Falianty berharap agar semua pihak bisa mengembangkan ekonomi hijau dan biru untuk menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.

Telisa kemudian memberikan contoh dampak perubahan iklim di Indonesia. Seperti misalnya, dia sering mengalami perubahan cuaca yang tidak menentu.

“Kita sudah lihat dampak dari perubahan iklim ini sudah kita rasakan ya. Contohnya, dulu ingat bulan puasa itu  jarang hujan, seringnya musim panas. Sekarang tuh ada hujan, ada panas,” ujar Telisa, dalam kesempatan yang sama.

Kuatkan Anggaran APBN

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto menegaskan jika pengembangan ekonomi hijau dan biru juga bisa menguatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan International Labor Organization (ILO) menggelar pelatihan dengan tema ‘Training of Trainers (TOT) on Transitioning to a Green and Blue Economy’ di Daerah Istimewa Yogyakarta, 22–26 April 2024.

Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi hijau dan biru, serta bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi tersebut dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menurut Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf, Diah Martini Paham, kerja sama ini sejalan dengan nilai-nilai produktivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan yang ditekankan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam pengembangan pariwisata Indonesia.

“Ekonomi hijau mendukung praktik berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan transisi ke arah energi terbarukan. Sedangkan, ekonomi biru terkait dengan pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut, mencakup industri seperti pertanian, aquaculture, transportasi laut, dan pariwisata bahari,” jelas Diah Martini.

Diah juga menjelaskan bahwa konsep ekonomi hijau dan biru dapat mendukung perkembangan sektor pariwisata.

Hingga September 2023, sektor pariwisata menyerap 21,93 juta tenaga kerja dan menyumbang devisa sebesar USD10,46 miliar. Sementara itu, sektor ekonomi kreatif menyumbang nilai tambah sebesar Rp1.050 triliun dan nilai ekspor sebesar USD17,38 miliar.

Melalui penerapan konsep ekonomi hijau dan biru, diharapkan Indonesia dapat mencapai keberlanjutan ekonomi dan meningkatkan praktik pariwisata yang berkualitas.

Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Kemenparekraf, Ika Kusuma Permana Sari, berharap pelatihan TOT ini dapat menyebarluaskan praktik pariwisata berkelanjutan dan mendorong implementasi prinsip ekonomi hijau dan biru oleh semua pemangku kepentingan.