KABARBURSA.COM – Kondisi keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) kembali menjadi sorotan setelah perusahaan gagal melunasi pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2022 Seri A senilai Rp109,3 miliar yang jatuh tempo pada Senin, 3 November 2025.
Gagal bayar tersebut membuat Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham WIKA di seluruh pasar.
Dalam laporan keuangan konsolidasian per 30 September 2025, total liabilitas WIKA mencapai Rp73,45 triliun, naik 6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).
Dari jumlah tersebut, utang berbunga, termasuk obligasi dan sukuk, tercatat sebesar Rp27,3 triliun, atau sekitar 40 persen dari total kewajiban.
Komposisi liabilitas jangka pendek mencapai Rp44,2 triliun, melebihi aset lancar senilai Rp34,8 triliun, sehingga rasio lancar WIKA hanya 0,79 kali, di bawah ambang batas sehat 1,0 kali.
Restrukturisasi utang kembali dilakukan menjelang jatuh tempo. Berdasarkan dokumen resmi yang diterbitkan BEI, WIKA mengajukan perpanjangan masa pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Tahun 2020 Seri A dan B serta Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahun 2022 Seri A hingga dua tahun ke depan, masing-masing menjadi Desember 2027 dan November 2027.
Perpanjangan tersebut menunda kewajiban jangka pendek senilai hampir Rp1,3 triliun, tetapi tidak mengubah tingkat imbal hasil 8,6 hingga 9,9 persen.
Dalam surat keterbukaan informasi tertanggal 31 Oktober 2025, manajemen WIKA menyebut penundaan dilakukan karena keterbatasan kas yang dapat digunakan (unrestricted cash) di tengah keterlambatan pembayaran proyek pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
Hingga akhir September 2025, posisi kas dan setara kas WIKA tercatat Rp2,1 triliun, turun 22 persen dibanding akhir 2024. Sementara itu, piutang usaha melonjak menjadi Rp28,6 triliun, menandakan tekanan arus kas operasional yang cukup besar.
Pada sisi kinerja, WIKA membukukan pendapatan Rp20,47 triliun hingga kuartal III-2025, tumbuh 11 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.
Laba bersih tercatat Rp92,6 miliar, naik dari Rp34 miliar pada 9M24, namun marjin laba bersihnya hanya 0,45 persen. Arus kas dari aktivitas operasi masih defisit Rp1,27 triliun, sedangkan belanja modal mencapai Rp1,05 triliun, menunjukkan tekanan likuiditas yang belum mereda.
Dalam risalah Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada 21 dan 23 Oktober 2025, WIKA juga meminta penghapusan sementara covenant keuangan, di antaranya batas rasio lancar minimal 100 persen, rasio utang terhadap ekuitas (DER) maksimal 3 kali, dan rasio EBITDA terhadap beban bunga minimal 1 kali.
Berdasarkan laporan keuangan terakhir, DER WIKA mencapai 3,5 kali dan rasio EBITDA terhadap bunga 0,9 kali, menunjukkan posisi keuangan yang melampaui ketentuan awal perjanjian.
Secara sektoral, tekanan utang tidak hanya dialami WIKA. Emiten BUMN karya lain seperti PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga memperpanjang tenor obligasi pada 2024–2025.
Namun, WIKA memiliki beban terbesar, dengan total pinjaman berbunga lebih dari Rp27 triliun, setara 130 persen dari kapitalisasi pasarnya per Oktober 2025.
Dari sisi pasar, saham WIKA tetap disuspensi BEI sejak 3 November 2025. Obligasi korporasi WIKA yang jatuh tempo 2027 kini diperdagangkan di bawah nilai pari di pasar sekunder, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap arus kas dan kemampuan bayar jangka pendek. (*)