KABARBURSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan rencana ambisius mereka untuk segera memulai pembangunan Istana dan kantor wakil presiden (wapres) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Berapa kira-kira nilainya?
Mengutip laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pembangunan kawasan istana dan kantor qapres di IKN itu total nilai proyeknya mencapai Rp1,7 triliun.
Konstruksi proyek itu terdiri dari Istana Wakil Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor Setwapres, Kediaman Wapres, Bangunan Pendukung Lainnya serta Penataan Kawasan agar dapat segera dilaksanakan supaya terwujud bangunan fisik sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan tersebut.
Adapun, proses pembangunan kompleks Istana dan Kantor Wapres di IKN ini sempat tertunda pembangunannya usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta Kementerian PUPR untuk merevisi desain Istana Wakil Presiden yang akan dibangun di IKN.
Namun, kini Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga, telah menjelaskan bahwa saat ini proses pembangunan Istana dan Kantor untuk Wakil Presiden tinggal menunggu penetapan jadwal.
"Istana Wakil Presiden sudah kontrak, kita mau menunggu, tapi sudah siap untuk groundbreaking. Kalau jadwalnya saya masih belum dikabarin,” kata Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat, 26 Juli 2024.
Danis mengungkapkan bahwa proses konstruksi kompleks Istana dan Kantor Wakil Presiden di IKN ditargetkan akan rampung dalam waktu satu tahun.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, yang menyebut saat ini proyek Istana Wapres telah siap melaksanakan groundbreaking dalam waktu dekat.
"Sudah pemenang lelangnya sudah (ada), Pak Wapres mau groundbreaking dalam waktu dekat. Sudah ada kontraknya tinggal groundbreaking saja,” pungkasnya.
Kawasan Kepresidenan
Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dari Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kawasan kepresidenan di IKN yang sudah mencapai 80 persen
Ia merincikan presentase terasbut meliputi Istana Presiden yang telah mencapai sekitar 70 persen penyelesaian dan Kantor Presiden hampir mencapai 90 persen.
“Untuk istana presiden sudah sekitar 70 persen, sedangkan kantor presiden sudah 90 persen. Jadi kalau dirata-rata, kawasan kepresidenan sudah mencapai 80 persen,” ujar Danis di Gedung PUPR, Jumat, 14 Juni 2024.
Danis menjelaskan bahwa kontrak pembangunan kawasan ini ditargetkan selesai pada akhir tahun, dan saat ini sudah mencapai 73 persen untuk istana negara dan lapangan upacara.
“Lapangan upacaranya sudah siap, sementara kantor presiden sudah mencapai 89,9 persen. Kontraknya memang sampai Oktober atau November,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa meski target penyelesaian adalah di bulan Oktober, kawasan ini akan fungsional pada 17 Agustus. Dengan presentase, pada bulan agustus pembangunan sudah mencapai 95 persen. Sehingga 5 persen sisanya adalah finishing seperti penanaman dan lain-lain.
Progres Pembangunan Istana
Mantan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyatakan progres pembangunan Istana Negara dan Hotel Nusantara sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Keyakinannya terhadap kemajuan tersebut mengindikasikan kesiapan Istana Negara dan Hotel Nusantara untuk menjadi tempat pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024.
“Dekat Istana, lapangan seremonial telah terpasang untuk upacara. Dengan hampir sebagian besar kantor pemerintah yang akan selesai, Agustus tampaknya menjadi waktu yang tepat,” ujarnya.
Bambang juga merinci bahwa titik expo akan didirikan untuk memamerkan beberapa bangunan yang mencerminkan visi IKN pada tahun 2045. Harapannya, pengunjung dapat menyaksikan dan merasakan perwujudan IKN sebagai kota dunia bagi semua.
“Di sana, akan ada struktur futuristik, termasuk rumah-rumah kecil dan elemen robotik. Kami berharap pengunjung dapat menangkap esensi dari IKN sebagai kota global,” paparnya.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan komitmen Otorita IKN dalam menyebarkan informasi positif mengenai pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.
“Meskipun ada sebagian masyarakat yang masih skeptis terhadap IKN, kami terus berupaya menyampaikan fakta-fakta yang ada melalui media sosial dan media massa,” tuturnya.
Bambang menjelaskan bahwa Otorita IKN telah mengadakan sejumlah kegiatan sosialisasi selama tahun politik, termasuk Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan roadshow di berbagai daerah.
Ia menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk menjalankan amanah Undang-Undang yang menetapkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar.
“Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang mencakup pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya,” ungkap Bambang.
Selanjutnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar akan dijadikan kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi sektor industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.
Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yang bertujuan untuk menjawab tantangan masa depan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global,” tutup Bambang.(*)