KABARBURSA.COM - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Ahmad Akbar Susamto, melakukan simulasi terkait pemangkasan pos anggaran dalam APBN untuk membiayai program makan siang gratis senilai Rp71 triliun yang direncanakan oleh pemerintahan terpilih Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.
Akbar menegaskan bahwa alokasi dana sebesar itu akan berdampak signifikan terhadap APBN, terutama dalam bentuk pemangkasan anggaran di beberapa pos penting seperti perlindungan sosial (perlinsos) dan pendidikan.
“Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun, artinya ada anggaran pos lain yang dikurangi. Kalau enggak, enggak bisa dapat Rp71 triliun untuk membiayai program makan bergizi gratis,” ujarnya dalam Midyear Review Core Indonesia 2024, Selasa 24 Juli 2024.
Dalam simulasinya, Akbar menjelaskan bahwa dengan memotong anggaran sebesar 5 persen di empat sektor, pemerintah bisa mendapatkan Rp76,92 triliun. Dana ini cukup untuk membiayai program makan bergizi gratis yang dianggarkan Rp71 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dia mencontohkan, misalnya, pemotongan subsidi energi sebesar Rp9,5 triliun, perlindungan sosial Rp24 triliun, kesehatan Rp9 triliun, dan pendidikan Rp33 triliun.
Namun, Akbar juga mencatat bahwa dalam simulasinya, hanya sekitar 20 persen hingga 40 persen pelajar, balita, dan ibu hamil yang akan mendapatkan bantuan makan bergizi gratis pada 2025.
Untuk mencapai target penerima makan siang gratis, pemerintah setidaknya membutuhkan Rp190,6 triliun hingga Rp381 triliun per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran yang diusulkan untuk tahun depan.
Lebih lanjut, Akbar menyoroti bahwa anggaran makan bergizi gratis yang direncanakan untuk tahun depan masih jauh di bawah janji kampanye Prabowo yang sebesar Rp400 triliun.
Jika dibandingkan dengan anggaran lain, seperti pendidikan yang mencapai Rp665 triliun pada 2024, perlindungan sosial Rp496,8 triliun, dan subsidi energi Rp189,1 triliun, anggaran untuk makan siang gratis ini terlihat sangat kecil.
"Sebenarnya Rp71 tiliun itu lebih kecil dari janji sebelumnya, tetapi ini pasti punya implikasi keadaan fiskal pemerintah,” lanjut Akbar.
Meski demikian, muncul isu pemangkasan anggaran makan per orang yang semula Rp15.000 menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.
Anggaran Makan Siang Gratis dipangkas?
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, akhirnya angkat bicara terkait wacana pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis yang digagas oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran yang semula sebesar Rp 15.000 per anak dikabarkan turun menjadi Rp 7.500.
Airlangga menekankan bahwa wacana penurunan alokasi anggaran untuk program unggulan Prabowo tersebut bertujuan untuk mengefisienkan penggunaan pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk makan siang gratis.
“Program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan (2025), itu sebesar Rp 71 triliun. Tapi teknisnya akan dibahas ke depan,” kata Airlangga saat konferensi pers setelah acara di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, dikutip Jumat 19 Juli 2024.
Selain itu, Airlangga menambahkan bahwa program makan bergizi gratis akan berbeda di setiap daerah. Ia menjelaskan bahwa program ini sudah masuk dalam Rancangan APBN 2025, dan detail teknisnya akan dibahas lebih lanjut nantinya.
“Tentu setiap daerah akan berbeda (teknis pelaksanaannya),” jelasnya lagi.
Kemenkeu Tutup Mulut
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono enggan memberikan tanggapan terkait isu pemotongan anggaran makan bergizi gratis, yang awalnya sebesar Rp15.000 menjadi Rp9.000, bahkan Rp7.500 per anak.
Dia menyebut, pembahasan program makan siang gratis akan dipaparkan lebih detil saat rapat APBN 2025 dengan Komisi XI DPR RI tepatnya pada 16 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Untuk pertanyaan khusus terkait program (makan siang gratis), saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini karena sedang proses. Nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU APBN 2025 dalam waktu 3 minggu ke depan,” jelasnya dikutip Jumat, 19 Juli 2024.
Bahkan Thomas Djiwandono hanya memilih diam terakit wacana penurunan anggaran untuk program unggulan Prabowo Subianto tersebut.
Lebih lanjut, Sri Mulyani pun menegaskan bahwa kehadiran Thomas Djiwandono di Kemenkeu akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan tim transisi pemerintahan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Dengan begitu bisa menampung berbagai program prioritas pemerintah selanjutnya yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung berbagai program prioritas yang sudah disampaikan Pak Prabowo dan wakil presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan dalam APBN 2025,” kata dia.
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.