KABARBURSA.COM - Pada bulan Agustus 2024 mendatang, Pemerintah Singapura akan mengalokasikan voucher bantuan langsung tunai (BLT) kepada sekitar 1,5 juta penduduknya. Langkah ini bertujuan untuk meringankan beban biaya hidup yang semakin tinggi, terutama karena kenaikan harga sewa tempat tinggal.
Menurut laporan dari CNA pada Kamis, 4 Juli 2024, setiap penerima bantuan di Singapura akan menerima voucher tunai senilai USG450 atau SGD850. Ini setara dengan sekitar Rp5.434.650 atau Rp10.265.450 dengan kurs Rp10.077 per dolar Singapura.
Besaran bantuan ini mencatat peningkatan hampir 30 persen dibandingkan dengan BLT yang diberikan tahun sebelumnya.
“Penerima yang memenuhi syarat akan menerima tambahan bantuan sebesar SGD150 atau SGD100, tergantung pada nilai tahunan sewa rumah mereka, dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” kata Kementerian Keuangan Singapura melalui keterangan resminya.
Secara rinci, untuk penerima manfaat dengan pendapatan hingga SGD34.000 per tahun atau SGD2.833,33 per bulan atau sekitar Rp28.551.500 per bulan, dan tinggal di rumah dengan biaya sewa tahunan hingga SGD21.000 atau sekitar Rp211.617.000, akan menerima bantuan SGD850.
Selain itu, bagi mereka yang tinggal di rumah dengan biaya sewa tahunan antara lebih dari SGD21.000 hingga SGD25.000 atau sekitar Rp211.617.000 hingga Rp251.925.000, mereka akan menerima bantuan sebesar SGD450. Seluruh bantuan biaya hidup ini akan disalurkan melalui GST Voucher (GSTV) ke rekening digital atau koran yang terhubung dengan aplikasi PayNow, LifeSG, atau GovCash.
Selain BLT tersebut, sekitar 650.000 warga Singapura yang berusia 65 tahun ke atas dan memenuhi syarat juga akan menerima bantuan kredit hingga SGD450 ke Akun MediSave CPF mereka pada bulan Agustus 2024.
Secara total, Pemerintah Singapura berencana untuk menyalurkan GSTV sebesar SGD1,4 miliar atau sekitar Rp14,07 triliun dalam bentuk tunai ke rekening masing-masing penerima. Jumlah ini merupakan peningkatan sekitar SGD200 juta dibandingkan tahun 2023.
Kementerian Keuangan Singapura menjelaskan bahwa penerima yang memenuhi syarat untuk pembayaran tunai dan GSTV MediSave akan menerima pembayaran secara otomatis jika telah mendaftar untuk skema pencairan pemerintah.
“Warga negara dapat memeriksa kelayakan mereka untuk mendapatkan manfaat di situs web govbenefits -govbenefits.gov.sg- dengan masuk menggunakan Singpass mereka,” tambah lembaga itu lagi.
Mereka yang belum mendaftar untuk skema BLT ini dapat mendaftarkan diri di situs web govbenefits paling lambat tanggal 9 Juli 2024 untuk mendapat bantuan ini pada awal Agustus nanti. Sedangkan mereka yang mendaftar setelah tanggal 9 Juli hingga paling lambat 20 Juni 2025 akan menerima pembayaran pada akhir bulan berikutnya.
Nantinya warga yang memenuhi syarat akan diberitahu pada Agustus mendatang setelah pembayaran dicairkan melalui kotak masuk aplikasi Singpass mereka.
“Mereka yang tidak memiliki rekening bank yang terhubung dengan PayNow-NRIC (National Registration Identity Card/KTP Singapura) dapat memperbarui informasi rekening bank mereka di situs govbenefits paling lambat tanggal 26 Juli untuk menerima pembayaran mulai tanggal 12 Agustus,” jelas Kementerian Keuangan Singapura.
Anggaran Bansos Prabowo-Gibran
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) atau bansos untuk tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebesar Rp496,9 triliun hingga Rp513 triliun.
Pernyataan ini disampaikan saat Sri Mulyani memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin 20 Mei 2024 kemarin.
“Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513 triliun,” ungkap Bendahara Negara.
Untuk diketahui, anggaran Perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat sebesar Rp496,8 triliun. Dengan demikian, terdapat kenaikan sebesar Rp16,2 triliun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyatakan dana tersebut akan difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan daerah melalui berbagai program unggulan.
“Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan,” jelas Sri Mulyani.
Rincian anggaran perlinsos tahun 2024 mencakup berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, PBI JKN, serta bantuan iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP) kelas III dan bansos lainnya.
Selanjutnya, subsidi non-energi meliputi subsidi bunga KUR, subsidi perumahan, subsidi PSO, dan subsidi pupuk. Adapun subsidi energi terdiri dari subsidi listrik, BBM, dan LPG.
Dibandingkan dengan masa pandemi tahun 2020, anggaran perlinsos tahun ini mendekati angka anggaran perlinsos saat itu yang mencapai Rp498 triliun. Artinya, anggaran perlinsos dalam KEM-PPKF tahun 2025 telah melampaui anggaran saat pandemi Covid-19.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,1 persen hingga 5,5 persen. Pendapatan negara dipatok pada kisaran 12,14 persen hingga 12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), mempertimbangkan berbagai kebijakan dan upaya perbaikan administrasi dan layanan.
Dengan penguatan spending better (pengeluaran yang lebih baik), belanja negara diperkirakan berada pada kisaran 14,59 persen hingga 15,18 persen terhadap PDB, sebut Sri Mulyani.
Dengan demikian, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen terhadap PDB.