KABARBURSA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kinerja anggaran Indonesia pada 2024 tetap kuat meskipun menghadapi tantangan berat dari kondisi ekonomi global. Ia menyebut bahwa berbagai guncangan, mulai dari ketidakpastian kebijakan ekonomi Amerika Serikat hingga fluktuasi harga komoditas, tidak menggoyahkan stabilitas fiskal Indonesia.
"Secara keseluruhan, anggaran 2024 ditutup dengan kondisi yang relatif baik dan kuat. Ini menjadi awal yang baik bagi pemerintahan baru untuk melanjutkan pengelolaan fiskal yang sehat," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers: Mandiri Investment Forum 2025 (MIF) di Jakarta, Selasa 11 Februari 2025.
Menurutnya, meski pendapatan negara sempat mengalami tekanan, penerimaan pajak tetap tumbuh 3,6 persen hingga akhir tahun. Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak eksternal.
“Pendapatan negara, meskipun menghadapi tekanan berat, tetap mampu mencatat pertumbuhan positif. Penerimaan pajak meningkat 3,6 persen, meskipun dalam delapan bulan pertama (Januari–Agustus) 2024, penerimaan sebenarnya sempat mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan 2023. Namun, penerimaan ini berhasil pulih dalam lima bulan terakhir 2024,” terang dia
Ia menegaskan bahwa keberlanjutan reformasi fiskal menjadi kunci dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
"Kita tidak bisa hanya bergantung pada penerimaan dari sektor komoditas. Oleh karena itu, kami terus melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara dengan memperkuat basis pajak dan mendorong investasi yang lebih produktif," jelasnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyoroti peran penting belanja pemerintah yang tetap kuat dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui intervensi sosial untuk kelompok rentan. Konsumsi pemerintah meningkat 6,6 persen didorong oleh pengeluaran yang diarahkan pada subsidi pangan dan perlindungan sosial.
Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan belanja negara agar tetap memberikan dampak maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Belanja pemerintah harus terus diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki multiplier effect tinggi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ini yang akan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang lebih stabil," katanya.
Karena itu, bendaraha negara itu menegaskan bahwa Indonesia harus terus memperkuat fundamental ekonomi agar tidak mudah terpengaruh oleh volatilitas eksternal.
"Fokus kita adalah memastikan ekonomi tetap resilient, dengan menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Ini bukan hanya tentang bagaimana kita menghadapi guncangan saat ini, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan ekonomi untuk tantangan di masa depan," ujar Sri Mulyani.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat mengalami tekanan akibat kebijakan moneter global. Namun, ia menilai bahwa respons kebijakan yang cepat dari Bank Indonesia serta koordinasi yang baik dengan pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Rupiah memang mengalami tekanan, tetapi fundamental ekonomi kita tetap kuat. Koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan otoritas moneter sangat penting dalam menjaga kepercayaan pasar," ujarnya.
Perempuan yang akrab dipanggil Ani pun menekankan bahwa kebijakan fiskal yang disiplin dan adaptif akan terus menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Kami percaya bahwa dengan menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran, Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," pungkasnya.
Daya Beli Masyarakat
Pemangkasan anggaran di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi menekan konsumsi masyarakat serta mengurangi belanja di daerah. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada pengeluaran pemerintah, tetapi juga mempengaruhi program pembangunan dan daya beli masyarakat.
“Multiplier akan melemah, baik program daerah dan infrastruktur. Ini berisiko menurunkan daya beli,” ujar Josua dalam konferensi pers Permata Institute for Economics Research (PIER) Economics Review: FY 2024, Senin, 10 Februari 2025.
Presiden Prabowo telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan yang diterbitkan pada 22 Januari 2025 ini menargetkan penghematan sebesar Rp50,5 triliun pada dana transfer ke daerah (TKD), dengan total efisiensi APBN mencapai Rp306,6 triliun.
Josua menambahkan, selain berdampak pada konsumsi masyarakat, kebijakan ini juga akan mempengaruhi proyek-proyek yang didanai oleh anggaran daerah. Akibatnya, sektor konstruksi, jasa, serta pendapatan daerah berpotensi mengalami perlambatan.
“Dampaknya juga ke jasa pariwisata,” ujar dia.
Sementara, Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana, menilai bahwa efisiensi ini tidak serta-merta menambah ruang fiskal bagi program-program prioritas, terutama karena adanya risiko penerimaan pajak yang tidak mencapai target.
“Jika pemerintah berhasil menghemat Rp306 triliun sekalipun, maka bukan berarti pemerintah punya 306 triliun tambahan untuk program-program yang ingin direncanakan, namun besar di antaranya digunakan untuk memenuhi kekurangan dari pendapatan perpajakan yang berpotensi tidak mencapai target APBN 2025, sebagaimana target kenaikan penerimaan perpajakan yang tidak tercapai di 2024,” ujar Andri kepada Kabarbursa.com di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Dari jumlah penghematan tersebut, sekitar setengahnya atau Rp150 triliun berpotensi menjadi dana segar yang bisa dialokasikan untuk program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis (MBG). Namun, Andri meragukan kelayakan anggaran tambahan Rp100 triliun yang diajukan untuk mempercepat target 82,9 juta penerima MBG hingga akhir 2025.(*)
Berita atau informasi yang Anda baca membahas emiten atau saham tertentu berdasarkan data yang tersedia dari keterbukaan informasi PT Bursa Efek Indonesia dan sumber lain yang dapat dipercaya. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Selalu lakukan riset mandiri dan konsultasikan keputusan investasi Anda dengan penasihat keuangan profesional. Pastikan Anda memahami risiko dari setiap keputusan investasi yang diambil.