KABARBURSA.COM - Deputi Bidang Pengembangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, mengungkapkan bahwa Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 dirancang untuk mempercepat kesejahteraan Papua dalam dua dekade mendatang.
Visi dari RIPPP adalah mewujudkan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera dengan tiga misi utama: Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif.
Tri Dewi menjelaskan bahwa, meskipun terdapat berbagai tantangan pembangunan, RIPPP dapat menjadi landasan penting untuk percepatan pembangunan di masa depan.
Selain itu, rencana induk yang didukung oleh sistem informasi ini akan membantu Papua dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Untuk mencapai tujuan Papua sehat, perlu ada pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta promosi budaya hidup sehat dan bersih di masyarakat.
Diharapkan pada tahun 2041, angka prevalensi stunting dapat turun di bawah 10 persen, umur harapan hidup meningkat, dan seluruh kabupaten/kota di Papua dapat mencapai eliminasi malaria.
Peningkatan kualitas pendidikan juga sangat penting untuk membentuk pribadi yang unggul, kreatif, inovatif, dan berkarakter menuju Papua cerdas. Harapan lama sekolah di Papua pada tahun 2041 diharapkan mencapai 14,59-16,61 tahun.
Selain itu, peningkatan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing akan menuju Papua produktif.
Target untuk tahun 2041 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,81-2,82 persen dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,11-1,73 persen.
Anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menegaskan bahwa RIPPP perlu ditindaklanjuti dan implementasinya harus diawasi dengan baik.
Otto mengakui bahwa banyak masyarakat yang skeptis terhadap pelaksanaan rencana ini, terutama terkait ketimpangan antarwilayah.
Bappenas memastikan bahwa isu ketimpangan telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan dan strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Peluncuran RIPPP Tahun 2022-2041 oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Sorong, Papua Barat Daya, menandai momentum penting dalam upaya mempercepat pembangunan di Papua.
Perkuat Transformasi
Kementeriaan PPN/Bappenas telah memulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yang menjadi tonggak pertama dalam perjalanan mencapai Indonesia Emas 2045. Fokus utamanya adalah memperkuat fondasi transformasi.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, RKP 2025 merupakan respons terhadap dinamika global serta amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
“Dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, diperlukan fondasi transformasi yang kokoh,” ungkapnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa 12 Maret 2024.
Suharso menjelaskan bahwa periode pembangunan 2025–2029 memiliki arti strategis dalam menyiapkan fondasi transformasi serta menjadi dasar bagi pertumbuhan di masa depan. “Periode ini juga menjadi peluang bagi kita semua untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas. Maka dari itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi,” tambahnya.
RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia, menjadi landasan bagi transformasi menuju tingkat yang lebih tinggi. “Tujuannya adalah untuk menjadi pedoman dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” jelas Suharso.
Pemerintah pusat, kata suharso, akan menggunakan RKP 2025 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen ini juga dapat menjadi rujukan bagi BUMN, swasta, dan lembaga non-pemerintah untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pembangunan nasional.
Suharso menegaskan bahwa tema utama RKP 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Hal ini akan dicapai melalui kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur Kunci Nasional (IKN), reformasi pengelolaan sampah, serta ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.\
“Diharapkan hal ini dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi kesenjangan, dan menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan,” tandasnya.