KABARBURSA.COM - Bank Indonesia (BI), hari ini Rabu 8 Mei 2024 mengumumkan tren penurunan cadangan devisa RI telah terjadi sejak awal 2024, meski sempat mengalami kenaikan pada periode akhir 2023.
BI mengakui posisi cadangan devisa Indonesia kembali terkuras sebesar USD4,2 miliar atau Rp67,5 triliun menjadi USD136,2 miliar atau setara dengan Rp2.189,9 triliun (kurs Rp16.078 per dolar AS) pada akhir April 2024. BI juga mencatat cadangan devisa per April 2024 turun posisi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar USD140,4 miliar atau Rp2.257 triliun.
[caption id="attachment_41741" align="alignnone" width="503"]
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjioyo memberikan penjelasan perkembangan perekonomian saat ini di Bank Indonesia hari ini. foto: KabarBursa/abbas sandji[/caption]
Bank sentral menjelaskan penurunan posisi cadangan devisa tersebut salah satunya disebabkan oleh kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah, seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Selain itu, dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Cadangan devisa yang merupakan sumber pembiayaan perdagangan luar negeri dipertanggung jawabkan oleh Bank Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.
Cadangan devisa tersebut dicatat dalam neraca pembayaran Bank Indonesia. Dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia dapat melakukan berbagai transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman. Jumlah cadangan devisa dipengaruhi oleh ekspor, impor, serta nilai tukar rupiah (kurs).
Jadi jika negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan, artinya nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, maka mata uang asing yang dikeluarkan untuk membayar impor akan melebihi pendapatan dari ekspor. Hal ini dapat mengurangi cadangan devisa negara.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadi penurunan ekspor dan impor pada Januari 2024. Nilai ekspor Januari 2024 sebesar USD20,52 miliar atau turun 8,34 persen secara bulanan (mtm), dibandingkan bulan sebelumnya pada Desember 2023 yang sebesar 22,39 USD miliar.
Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama, secara total nilai impor pada Januari 2024 sebesar USD18,51 miliar naik sebesar 0,36 persen yoy dibandingkan dengan Januari 2023 dengan nilai sebesar USD18,44 miliar.
Kabar Bursa juga mencatat, kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan PDB menurun menjadi 0,4 percentage point (ppt) pada Q4 2023 dari 0,5 ppt pada Q3 2023. Hal ini mencerminkan peningkatan impor lebih tinggi ketimbang ekspor seiring perlambatan ekonomi global dan harga komoditas yang melemah.
Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi portofolio mengalami penurunan, maka akan ada kurangnya aliran dana asing ke dalam negara, yang dapat mempengaruhi cadangan devisa. Dalam pengamatan Kabar Bursa, pertumbuhan realisasi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) mengalami perlambatan pada 2023.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat PMA tumbuh 13,7 persen menjadi Rp 744 triliun.
Meskipun kinerja investasi ini cukup baik di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian akibat perang dan fragmentasi global. Namun, pertumbuhan investasi asing pada akhir 2022 tercatat lebih tinggi, yakni 44,2 persen menjadi Rp 654,4 triliun.
Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa investasi asing langsung ke Tanah Air tidak lagi sebesar 2022. Menurut Bahlil hal ini karena adanya efek baseline. Menurut Bahlil, pada 2021, investasi langsung mencapai Rp 900 triliun.
Kemudian, investasi langsung lalu naik signifikan menjadi Rp 1. 200 triliun pada 2022. Kenaikan signifikan ini ikut mendorong pertumbuhan investasi asing. Faktor lainnya, lanjutnya, adalah efek tahun politik yang membuat investasi asing menurun.
Sekretaris Kabinet Jokowi mencatat, melemahnya ekspor dan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) membuat investasi investasi bangunan dan infrastruktur relatif bertahan akibat didukung belanja modal pemerintah.
Kabar Bursa memantau Beberapa faktor utama yang menyebabkan perlambatan ekonomi di kuartal IV atau Q4 2023 antara lain dapat dilihat dari sisi neraca permintaan agregat:
1) Melambatnya konsumsi rumah tangga menjadi 4,5 persen (yoy) pada Q4 2023 dibanding Q3 2023 sebesar 5,1 persen (yoy), terutama disebabkan melemahnya (tertundanya) daya beli kelas menengah ke atas, serta relatif terbatasnya kenaikan konsumsi segmen berpenghasilan rendah di tengah kenaikan belanja sosial dan politik menjelang pemilihan umum (pemilu);
2) Perlambatan investasi menjadi 5,0 persen (yoy) pada Q4 2023, dibandingkan 5,8 persen pada Q3 2023.
Ketidakpastian ekonomi politik RI pasca Pemilu 2024 membuat kondisi pasar keuangan labil, hal ini menyebabkan arus modal mengurangi cadangan devisa. Di samping itu, penurunan komoditas ekspor turun atau volume ekspor menurun dapat mengurangi aliran devisa RI.
Tak ayal, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23-24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00 persen.
Dalam perspektif BI, Kenaikan suku bunga ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.
Suntikan Devisa RI dari Kabinet Tambun
Perlu dicatat, salah satu janji Prabowo-Gibran yang spektakuler adalah mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 persen, di atas tren pertumbuhan satu dekade terakhir yang stagnan di 5 persen. Baru-baru ini, saat berpidato di Mandiri Investment Forum di Jakarta, 5 Maret 2024 lalu, Prabowo bahkan optimistis ekonomi masih bisa dikerek hingga tumbuh 8 persen dalam 4-5 tahun ke depan.
Dari data World Bank, Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tangguh, dengan tren inflasi yang menurun, dan mata uang yang stabil, kata Bank Dunia dalam laporan tengah tahunan Prospek Perekonomian Indonesia . Pertumbuhan PDB diperkirakan akan sedikit menurun menjadi rata-rata 4,9 persen pada tahun 2024-2026 dari 5 persen pada tahun ini karena lonjakan komoditas mulai melemah.
{
"width": "100 persen",
"height": "480",
"symbol": "ECONOMICS:IDGDP",
"interval": "D",
"timezone": "Asia/Jakarta",
"theme": "light",
"style": "1",
"locale": "en",
"enable_publishing": false,
"hide_top_toolbar": true,
"allow_symbol_change": false,
"save_image": false,
"calendar": false,
"hide_volume": true,
"support_host": "https://www.tradingview.com"
}
Pekerjaan Rumah Prabowo-Gibran untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari janji kampanyenya pada Pemilu 2024:
- Stimulasi Sektor Pertanian dan Perikanan: Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengembangkan program-program yang meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, seperti penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai dan modernisasi teknologi pertanian. (Sumber: "Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Janji Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", detikFinance, 2023)
- Pembangunan Infrastruktur: Mereka akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara. (Sumber: "Prabowo-Gibran Komitmen Bangun Infrastruktur, Ini yang Akan Dikerjakan", CNBC Indonesia, 2023)
- Peningkatan Investasi: Prabowo-Gibran berencana untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan menyediakan insentif pajak dan kebijakan yang mendukung investasi swasta di sektor-sektor strategis. (Sumber: "Prabowo-Gibran Janji Beri Insentif Pajak untuk Dorong Investasi", CNBC Indonesia, 2023)
- Pemberdayaan UMKM: Mereka akan mengimplementasikan program-program yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan. (Sumber: "Prabowo-Gibran Berjanji Pemberdayaan UMKM Jadi Prioritas Utama", Kompas.com, 2023)
- Pengembangan Industri Kreatif: Prabowo-Gibran akan fokus pada pengembangan industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi yang potensial, dengan menyediakan dukungan bagi pelaku industri kreatif lokal. (Sumber: "Gibran Rakabuming Janji Tekan Inflasi, Fokuskan Pengembangan Industri Kreatif", CNBC Indonesia, 2023)
- Pemberdayaan Petani dan Nelayan: Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program-program bantuan, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur yang mendukung sektor pertanian dan perikanan. (Sumber: "Prabowo-Gibran Janji Perkuat Kesejahteraan Petani dan Nelayan", CNN Indonesia, 2023)
Sebenarnya, dengan menggabungkan sumber daya yang ada dan fokus pada inisiatif-inisiatif ini, Prabowo-Gibran bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
[caption id="attachment_10927" align="alignnone" width="548"]
Pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gribran Rakabuming Raka. (Foto: Int)[/caption]
Kabinet tambun Prabowo-Gibran saat ini tuai polemik, ada Isu tentang penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 pada pemerintahan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto menuai polemik. Rencana itu dianggap tidak urgent dan hanya jadi dalih untuk mengakomodasi kepentingan politik.
Prabowo-Gibran juga punya target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah antara sekitar 5,3-5,6 persen, kemudian tingkat kemiskinan itu antara 6-7 persen. Sri Mulyani menyebutkan dalam Rapat Kabinet Jokowi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau well-being serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antardaerah.
Sementara itu, Mampukah Kabinet Prabowo-Gibran akan menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2029 menyongsong Indonesia Emas?