KABARBURSA.COM - Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan pemberlakuan tarif impor baru ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini dinilai bisa berdampak negatif bagi perekonomian global.
Presiden AS, Donald Trump resmi mengumumkan tarif baru pada Rabu, 2 April 2025 waktu setempat. Indonesia tak luput dari sasaran Negeri Paman Sam yang terkena tarif sebesar 32 persen.
Negara Asia lainnya yang terdampak kebijakan baru tersebut yakni China 34 persen, Vietnam 46 persen, Malaysia 24 persen, Thailand 36 persen, hingga Kamboja 49 persen.
Di tengah sentimen negatif yang membayangi, masih terdapat secercah harapan dalam mengambil kesempatan dari penerapan tarif baru Trump ini.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal melihat pengenaan tarif ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia.
Faisal menyebut, Indonesia bukanlah sasaran utama dari penerapan tarif baru ini. Dia bilang, target utama AS ialah negara seperti China dan Vietnam, yang merupkan kompetitor Indonesia.
"Walaupun kemungkinan daya saing dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi oleh Amerika itu turun, tapi dibandingkan dengan produk serupa dari negara pesaing menjadi lebih kuat jika negara pesaing tersebut dikenalkan tarif yang lebih tinggi," ujar dia saat dihubungi Kabarbursa.com, Jumat, 4 April 2025.
Faisal memandang, produk ekspor Indonesia memiliki kemiripan dengan China dan Vietnam. Dengan kondisi seperti ini, lanjut dia, daya saing produk ekspor ini bisa lebih baik terhadap dua negara tersebut.
Lebih lanjut dia menjelaskan sepanjang tarif ini berlaku terhadap pada barang-barang yang ada substitusinya AS, maka semua produk impor dari semua negara termasuk Indonesia bisa menjadi lebih mahal.
"Artinya produk ekspor Indonesia yang masuk ke pasar Amerika itu ada potensi bahwa pangsa pasarnya diambil oleh produk-produk serupa dari Amerika," jelasnya.
Prabowo Gelar Rapat Tertutup Bahas Tarif Resiprokal AS
Pemerintah Indonesia menggelar rapat darurat menyusul keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif resiprokal terhadap Indonesia. Kebijakan yang diumumkan Presiden AS pada 2 April 2025 ini menetapkan tarif sebesar 32 persen, yang akan mulai berlaku pada 9 April 2025.
“Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya di Jakarta, pada Kamis, 3 April 2025.
Terkait dengan produk Indonesia yang bakal terdampak karena akan diekspor ke AS, antara lain: elektronik, tekstil, alas kaki, kelapa sawit, karet, furnitur dan udang.
Agar dapat mengantisipasi dampaknya terhadap sektor terdampak secara nasiona, pemerintah mulai menghitung konsekwensinya dan menyiapkan langkah mitigasi.
Saat ini fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas pasar keuangan domestik di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valuta asing agar dapat mendukung sektor usaha dan menjaga stabilitas eonomi secara keseluruhan.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS,” tambahnya.
Susiwijono juga mengungkapkan bahwa sejak awal tahun, pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kebijakan ini.
Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, serta para pelaku usaha telah melakukan koordinasi intensif untuk menghadapi penerapan tarif tersebut.
Pemerintah bakal mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC guna melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah AS. Selain itu, Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk membahas langkah kolektif, mengingat seluruh negara ASEAN terdampak oleh kebijakan tarif AS.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” jelasnya.
Sebagai bagian dari strategi negosiasi, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang disoroti AS dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan oleh US Trade Representative.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi kepada Kabinet Merah Putih untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi dampak tarif ini.
Salah satu kebijakan utama yang akan ditempuh adalah deregulasi, yakni penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang dinilai menghambat daya saing, terutama yang berkaitan dengan Non-Tariff Measures (NTMs).
“Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat,” ujar Susiwijono.
Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan iklim investasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional guna menciptakan lebih banyak lapangan kerja.(*)