KABARBURSA.COM - Tiga emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya kompak terbang pada perdagangan sesi I di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat, 12 Juli 2024. Baik, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), PT PP Tbk (PTPP), dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) sahamnya positif dipicu Penyertaan Modal Negara (PMN).
Seperti dilihat, saham WIKA naik 8,82 persen ke level Rp222 pada akhir perdagangan sesi I. PTPP dan ADHI masing-masing membukukan kenaikan 6,70 persen dan 6,45 persen sehingga terparkir di level Rp414 dan Rp264. Saham WIKA juga sangat aktif ditransaksikan dengan 257,36 juta saham ditransaksikan, frekuensi 11.206 kali, dan nilai transaksi Rp56,61 miliar.
Sementara sebelumnya, saham mengalami penurunan sebesar 1,92 persen menjadi Rp204 pada perdagangan Kamis, 11 Juli 2024. Sehari sebelumnya, 10 Juli, saham ini juga turun sebesar 0,95 persen. Namun, jika dilihat sejak penutupan pada 19 Juni 2024 yang berada di Rp80 hingga 11 Juli 2024 di harga Rp204, saham WIKA telah melesat naik sebesar 155 persen.
Bursa Efek Indonesia (BEI) pun meminta penjelasan terkait volatilitas transaksi saham Wijaya Karya (WIKA). Salah satu pertanyaan BEI adalah apakah WIKA memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana yang dapat mempengaruhi pencatatan saham perseroan di BEI dalam tiga bulan ke depan.
Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya, menjelaskan bahwa perseroan berencana melakukan asset recycling pada semester kedua tahun 2024. “Langkah ini diambil sebagai bagian dari penerapan salah satu dari delapan stream penyehatan keuangan, sebagai strategi perseroan untuk meningkatkan likuiditas dan memperkuat posisi kas keuangan perseroan guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang,” ujarnya.
Adapun saham PTPP dan ADHI selalu ditutup memerah pada perdagangan 9, 10, dan 11 Juli. Sedangkan saham WIKA memerah pada perdagangan 10 dan 11 Juli.
Sementara itu, ADHI justru mencatatkan kenaikan laba sebesar 20 persen menjadi Rp10 milliar pada kuartal I 2024, dibandingkan laba pada kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8 miliar.
Begitu juga dengan kinerja PTPP yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 176 persen menjadi Rp95 miliar pada kuartal I 2024, dibandingkan pada kuartal yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp34 miliar.
Kemudian, ketiga saham BUMN diatas masuk dalam daftar lima BUMN Karya yang meminta Pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) Jumbo untuk tahun 2025.
Kontrak Baru BUMN
Ketiga emiten tersebut berhasil mendapatkan kontrak baru hingga periode Mei dan Juni 2024. ADHI mencatatkan kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun, naik Rp800 miliar dari Mei 2024 yang sebesar Rp9,4 triliun.
Kontrak baru hingga periode Juni 2024 diperoleh dari pekerjaan Gedung 50 persen, sumber daya air 32 persen, dan sisanya dari proyek jalan dan jembatan, properti, manufaktur, serta Engineering, Procurement, dan Construction (EPC).
Kontrak besar yang diraih ADHI pada Juni 2024 meliputi proyek Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek Tahap II, Hunian Pekerja Konstruksi Tahap II, Gedung Istana Wakil Presiden, serta gedung dan sarana pendukung Asrama PSSI.
Sebelumnya, ADHI juga berhasil mengantongi proyek pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Jalan Tol Kariangau-Karangjoang Seksi 3A, Jembatan Pulau Balang, dan Intake Sepaku.
Selanjutnya, WIKA berhasil membukukan kontrak baru sebesar Rp8,86 triliun hingga Mei 2024. Mayoritas kontrak tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan gedung, industri, realti properti, dan EPCC.
Adapun, PTPP juga berhasil mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp9,5 triliun hingga 28 Juni 2024. Kontrak baru tersebut didominasi oleh sektor Infrastruktur Jalan dan Jembatan sebanyak 54,41 persen serta sektor Gedung 39,57 persen.
Penyertaan Modal Negara
Sempat diberitakan, rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 16 perusahaan BUMN dengan total Rp44,24 triliun. Dari total tersebut, Rp5,65 triliun di antaranya resmi akan mengalir kepada tiga emiten BUMN Karya.
Ketiganya yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp2 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp2,09 triliun, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp1,56 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menyampaikan, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan PMN tahun anggaran (TA) 2025 dan monitoring atas PMN 2020-2024.
“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN,” ucap Sarmuji dalam raker di DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.
Merespons hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir juga menjelaskan, persetujuan Komisi VI atas PMN yang diusulkan Kementerian BUMN sebesar Rp 44,24 triliun ini karena Komisi VI melihat BUMN mendapat banyak penugasan.
Atas dasar pertimbangan itu, Kementerian BUMN mendorong agar RUU BUMN yang disetujui Komisi VI DPR RI dan DPR harus memperoleh persetujuan penuh, sehingga hal-hal yang menjadi catatan bisa lebih transparan dan terbuka.
“Kami berharap, ini bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan PMN dan RUU BUMN,” ucap Erick.
Dirinya juga menekankan bahwa PMN yang disetujui Komisi VI untuk perusahaan-perusahaan BUMN pada TA 2025 merupakan kali pertama PMN yang tidak bersumber dari utang negara. Melainkan, berasal dari dividen BUMN yang jumlahnya lebih besar daripada PMN. (*)