KABARBURSA.COM - Akses transportasi udara yang terjangkau tetap menjadi tantangan utama dalam upaya memperkuat konektivitas nasional. Kenaikan harga tiket pesawat domestik kerap dianggap mengekang hak masyarakat untuk bergerak bebas, sekaligus mereduksi peran penerbangan sebagai penghubung vital antarwilayah di Indonesia.
Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menekankan bahwa keluhan publik terkait mahalnya tiket domestik bukanlah isu baru. Bahkan, dalam beberapa kasus, biaya penerbangan domestik justru melampaui harga tiket internasional untuk rute dengan jarak yang relatif pendek.
“Kondisi ini jelas tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi pengikat bangsa, bukan moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat luas,” ungkap Saadiah dalam keterangan di Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
Politisi dari Fraksi PKS itu menjelaskan, mahalnya tiket domestik bukanlah fenomena tunggal, melainkan akumulasi dari sejumlah faktor struktural. Mulai dari harga avtur yang tinggi, beban pajak, hingga biaya perawatan pesawat yang sebagian besar bergantung pada komponen impor. Menurutnya, pemerintah perlu meninjau dan mengevaluasi semua faktor ini secara komprehensif.
“Biaya avtur yang membebani, PPN yang dikenakan pada tiket dan bahan bakar, serta mahalnya perawatan karena komponen impor, semuanya akhirnya mendarat langsung pada harga tiket yang dibayar masyarakat,” tambahnya.
Saadiah menegaskan, transportasi udara memiliki peran strategis. Selain membuka akses ekonomi daerah, sektor ini juga mendukung pertumbuhan pariwisata, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu, kebijakan tarif penerbangan tidak bisa semata-mata dilihat dari perspektif bisnis, melainkan juga harus mempertimbangkan pelayanan publik dan keadilan sosial.
“Di banyak wilayah, khususnya Indonesia Timur dan kepulauan, pesawat bukan sekadar pilihan. Ia adalah kebutuhan pokok. Ketika tiket terlalu mahal, akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ikut terhambat,” tegas legislator Dapil Maluku itu.
Sebagai anggota Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi, Saadiah mendorong pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan. Evaluasi tarif batas atas dan bawah serta tinjauan ulang beban fiskal yang menempel pada penerbangan domestik menjadi langkah krusial.
Menutup pernyataannya, Saadiah berharap ada langkah nyata agar harga tiket pesawat domestik lebih ramah di kantong dan berpihak pada masyarakat luas.
“Kami berharap pemerintah menyesuaikan harga tiket domestik agar lebih terjangkau. Penerbangan domestik memiliki dampak besar pada konektivitas nasional, pertumbuhan pariwisata, dan ekonomi daerah. Sudah saatnya akses udara menjadi lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.(*)